Dana Kesehatan Rawan Dikorupsi, Hamka Sabri Klaim Pejabat Pemprov Takut Bermain-main Anggaran

Sekda Provinsi Bengkulu, Hamka Sabri  mengeklaim jika para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu sudah paham tugas dan tupoksi.

Penulis: Jiafni Rismawarni | Editor: M Arif Hidayat
Jiafni Rismawarni/Tribunbengkulu.com
Sekda Provinsi Bengkulu Hamka Sabri usai Rakor Pencegahan Korupsi dan Optimalisasi Layanan Kesehatan Publik di Provinsi Bengkulu, Kamis (6/10/2022). 

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Jiafni Rismawarni

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Sekda Provinsi Bengkulu, Hamka Sabri  mengeklaim jika para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu sudah paham tugas dan tupoksi.

Mereka juga takut untuk bermain-main di anggaran kegiatan, yang sedang diembannya.

Apalagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menyatakan bahwa anggaran di sektor kesehatan rawan terjadi tindak pidana korupsi,

"Ini para pejabat itu sudah paham, dan ada rasa takut buat bermain main di anggaran. Cuman ini perlu kita perkuat pengawasan, " kata Hamka, usai Rakor Pencegahan Korupsi dan Optimalisasi Layanan Kesehatan Publik di Provinsi Bengkulu, Kamis (6/10/2022).

Hamka menjelaskan, meskipun pihaknya mempercayai para pejabat di lingkup Pemprov Bengkulu itu. Namun, untuk mencegah hal diluar prediksi, pihaknya tetap melakukan pengawasan akan persoalan anggaran ini.

"Ini kita akan memperkuat di inspektur kita, kita akan perkuat. Sebenarnya para pejabat kita itu sudah ngeri, macam macam kan. Tapi ini masih perlu kewaspadaan kita, sepanjang kita lihat," jelasnya.

Untuk diketahui, dalam Rakor Pencegahan Korupsi dan Optimalisasi Layanan Kesehatan Publik di Provinsi Bengkulu, KPK RI menyebutkan alokasi anggaran kesehatan rentan terjadinya korupsi.

Yakni pembangunan fisik, alat kesehatan, dan obat obat. Hal ini dikarenakan, pengalokasian anggaran kesehatan diatur minimal 10 persen di APBD, maka membuka potensi untuk picu ada korupsi.

Termasuk di Provinsi Bengkulu yang anggaran kesehatan sekitar 10 persen dari APBD yang ada.

"Kita sangat berkomitmen dan anggaran kita juga sudah mencapai apa yang diamanatkan. Sudah lebih, jadi saya kira tinggal pelaksanaan, " jelas Hamka.

Apalagi saat ini, di Provinsi Bengkulu tidak hanya mengandalkan JKN, namun juga mempunyai Program Bengkulu sejahtera. Sehingga, program perlindungan masyarakat ada dua. Yakni dari  jaminan kesejahteraan nasional dan dari daerah.

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved