Tak Dijawab Soal Dugaan Mobilisasi Siswa ke HUT Golkar, Jawaban Gubernur Bengkulu Ditolak Dewan

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Jiafni Rismawarni

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Jawaban Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah atas pandangan fraksi -fraksi terhadap Raperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2023 harus dijadwalkan ulang.

Hal ini dikarenakan, penyampaian jawaban Gubernur Bengkulu itu, pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu tadi ditolak oleh seluruh anggota DPRD.

Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Ihsan Fajri mengatakan hal ini bukan kendala, hanya proses dalam penyatuan paham antara legislatif dan eksekutif. Dan dalam waktu ini, pihaknya akan kembali menjadwalkan untuk penyampaian kembali Jawaban Gubernur tersebut. 

"Kita berproses ya, ada tahapan tahapan dalam jawaban atas pandangan fraksi. Mereka kan menginginkan jawaban yang sesuai, karena mungkin dianggap fraksi ada hal hal yang belum terkoneksi. Bukan berarti tidak dilanjutkan, mungkin nanti akan diagendakan," kata Ihsan, usai memimpin rapat paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, agenda jawaban Gubernur Bengkulu atas pandangan fraksi terhadap Raperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Selasa (18/10/2022) 

Bahkan dalam rapat paripurna siang tadi juga sempat dihujani interupsi oleh sejumlah anggota DPRD dari beberapa fraksi.

Salah satunya dari Fraksi PDI-P. Edwar Samsi, selaku Juru Bicara Fraksi PDI-P mengatakan dalam rapat paripurna siang tadi, agenda mendengar Jawaban Gubernur terhadap pandangan fraksi fraksi atas Raperda itu, hampir semua fraksi itu mempertanyakan atas keabsahan surat yang dikeluarkan oleh Kadis Dikbud Provinsi Bengkulu untuk ke sekolah sekolah.

"Ini yang kita sesalkan,makanya kita pertanyakan dalam pandangan umum fraksi fraksi itu. Ternyata apa yang disampaikan dalam jawaban tadi, jauh dari apa yang diharapkan fraksi, " sesal Edwar. 

Terutama sekolah yang ada di Kota Bengkulu, dalam rangka partisipasi hari Ulang Tahun Golkar yang digelar pada Minggu lalu (15/10/2022). Tidak sampai disitu, ternyata di beberapa cabang dinas juga membuat surat imbauan untuk sekolah mengikuti HUT Golkar di tingkat kabupaten. 

Hal inilah yang disesalkan oleh fraksi PDI-P, apalagi Gubernur Bengkulu adalah pembina kepegawaian. Sekaligus Gubernur Rohidin ini adalah pembina politik, di Provinsi Bengkulu.

"Bisa saja beliau menjawab, bisa saja mereka mengakui. Karena dasar surat yang diterbitkan Dikbud itu, pertama hasil rapat DPP Golkar, kedua itu musyawarah daerah Golkar, jadi seolah olah OPD Dikbud ini merupakan underbouw nya partai Golkar. Itu yang sangat kita sesalkan," ungkap Edwar. 

Untuk itu, dari seluruh anggota DPRD Provinsi Bengkulu yang hadir saat rapat paripurna tadi, sepakat bahwa jawaban Gubernur Bengkulu atas Raperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2023 ditolak. 

"Kita tunggu jawaban Gubernur, pada rapat paripurna mendatang. Bila nanti kita belum puas dengan jawaban di rapat paripurna nanti maka kita akan memanggil Ka Dikbud, termasuk inspektorat, BKD, " tukasnya.

Karena disinilah pihaknya meminta netralitas ASN. Sementara itu, untuk penjadwalan rapat paripurna Jawaban Gubernur ini, pihaknya hari ini menggelar rapat Banmus, untuk menetapkan waktu untuk rapat ulang agenda jawaban Gubernur atas pandangan fraksi ini.

Secara pribadi, Edwar menjelaskan bahwa kritik yang disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi ini semata-mata untuk kepentingan pimpinan daerah. Karena ketika Gubernur ini salah dan tidak ada yang mengingatkan yang rugi itu masyarakat banyak. Apalagi, Gubernur Bengkulu memegang amanah, jadi ketika amanah dibelokkan untuk kepentingan beberapa kelompok pasti banyak yang dirugikan.

" Apa salahnya dijawab, dan satu lagi Gubernur ini kan pemimpin kita di daerah jadi harus tahan kritik. Siapa si yang mengingatkan ya kita dewan, masyarakat, " jelasnya.