Gubernur Bengkulu Konsultasi ke Pemerintah Pusat Soal Tuntutan Guru Honorer Minta Dilantik PPPK

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Jiafni Rismawarni

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Terkait dengan tuntutan para guru honorer lulus passing grade yang minta dilantik Pegawai Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Gubernur Bengkulu Dr. H. Rohidin Mersyah akan koordinasi dengan pemerintah pusat.

Menurutnya, persoalan rekrutmen Pegawai Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak hanya terjadi di Provinsi Bengkulu saja, namun juga terjadi di seluruh Provinsi se-Indonesia.

Persoalan ini, timbul dikarenakan berubah kebijakan akan sumber dana untuk penggajian para PPPK tersebut. 

"Karena awalnya kebijakan pengangkatan PPPK ini adalah kebijakan pusat, yang langsung digaji melalui APBN. Ternyata dalam perjalannya berubah, " ungkap Rohidin, Senin (31/10/2022). 

Ia menjelaskan, persoalan ini sudah disampaikan ke pemerintah pusat. Diantara ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) RI, Kemendagri RI, serta Kemenpan-RB.

Baca juga: Tanggapan Gubernur Bengkulu Soal Tuntutan Guru Honorer Lulus Passing Grade yang Tak Diangkat PPPK

Dengan harapan, nanti pemerintah pusat, yang bersinergi dengan pemerintah daerah, dapat mendapatkan solusi akan persoalan ini. 

"Seluruh gubernur, bukan Bengkulu saja. Kita sedang berkoordinasi dengan Menpan dengan BKN, Mendagri, ini bagaimana pola perekrutan PPPK ini, yang semula di kordinasi dengan pusat, dan sekarang diserahkan ke daerah, dan ini menjadi masalah, " jelas Rohidin. 

Untuk di Provinsi Bengkulu sendiri, beberapa waktu ini memang tengah mengalami gejolak akan persoalan PPPK 2021.

Dimana sebanyak 524 guru honorer yang lulus passing grade PPPK 2021 meminta kejelasan akan status mereka. 

Bahkan perwakilan para guru honorer ini, sudah berulang kali mendatangi kantor Gubernur Bengkulu, BKD Provinsi Bengkulu, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Bengkulu.

Untuk mencari kejelasan, akan dibawa kemana nasib mereka tersebut. 

Terbaru, persatuan guru honorer yang lulus passing grade PPPK 2021 pada Jumat (28/10/2022) lalu menggelar aksi demo di depan Kantor DPD Provinsi Bengkulu. 

Baca juga: Kebakaran Sekretariat Pendamping Desa Bengkulu Selatan, 3 Motor dan Dokumen Ludes Terbakar

"Sekali lagi kita paham betul, penerimaan mahasiswa IPDN saja, yang lulus passing grade itu bisa saja 3 kali lipat. Ya diangkat kan cuma satu setiap formasi, terus apa yang lulus passing grade tahun berikutnya tidak perlu tes lagi untuk masuk. Ya kan gak, ini sekali lagi perlu kita luruskan, " kata Rohidin.