5 Kepala OPD Tak Ikuti Asesmen, Alasannya Ada yang Sakit dan Dampingi Gubernur ke Malaysia

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Jiafni Rismawarni

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - 5 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Bengkulu, urung hadir dalam uji kompetensi atau asesmen yang mulai digelar Pemprov Bengkulu hari ini Kamis (3/11/2022).

Alasannya, ada yang sakit, ada dinas luar, dan ada yang mendampingi pak Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah ke Malaysia. Asesmen mereka rencananya akan dijadwalkan ulang.

"Hari assesment, yang dilakukan oleh asesor dari Yogya, peserta itu ada 27 orang. Ada 5 yang tidak dapat hadir, " kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu, Gunawan Suryadi, Kamis (3/11/2022).

Lima kepala OPD yang tidak bisa mengikuti asesmen hari ini, diantaranya Drs . Eri Yulian Hidayat, yang dikarenakan sakit. Kemudian, Murlin Hanizar, SP, M.Si yang akan menyusul hari ini dari Semarang. Dan 3 Kepala Dinas sedang mendampingi Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah ke Malaysia. Yakni Kadis TPHP Provinsi, Ricky Gunarwan, Kaban Bappeda Isnan Fajri dan Kadis Koperasi dan UMKM, Erdiwan.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Bengkulu, Hamka Sabri menjelaskan selain melakukan uji kompetensi terhadap 27 kepala OPD, pihaknya juga melakukan evaluasi kinerja terhadap 18 Kepala OPD di lingkungan Pemprov Bengkulu. Untuk pelaksanaan uji Kompetensi dan evaluasi kinerja, untuk assesment dimulai tanggal 3 -  4 November 2022. Kemudian nanti untuk wawancara dilaksanakan pada tanggal 7 sampai  9 November 2022.

Baca juga: Honorer di Bengkulu Setubuhi Ponakan Hingga Hamil, Ancam Korban Akan Berhentikan Biayai Sekolah

"Dimulai asessment terlebih dahulu. Kemudian, baru nanti sembari berjalan akan melakukan rekam jejak," kata Hamka.

Tanggal 7 dan 8 November ini dijadwalkan untuk  wawancara bagi eselon II yang mengikuti uji kompetensi. Kemudian, pada 9 November 2022, dilakukan evaluasi kinerja terhadap 18 Kepala OPD di lingkungan Pemprov Bengkulu.

"Kalau uji kom itu, kompetensi seorang pejabat terhadap OPD-nya. Kalau kinerja, itu evaluasi terhadap kontrak yang dilakukan selama tiga triwulan terakhir, " tukasnya.