Kumpulan Contoh Soal Latihan Tes PPK dan PPS Pemilu 2024 Lengkap dengan Kunci Jawaban

TRIBUNBENGKULU.COM - Berikut ini kami akan memberikan informasi terkait dengan berbagai contoh soal Latihan Tes PPK dan PPS Pemilu 2024, lengkap dengan Kunci jawabannya.

Sebagaiamana diketahui PPK dan PPS adalah panitia yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik di tingkat Kabupaten maupun Kota. Melalui artikel ini kami akan Latihan Tes PPK dan PPS Pemilu 2024, lengkap dengan kunci jawabannya.

Dalam pelaksanaannya pendaftaran agar PPK dan PPS harus melewati tes administrasi, tes tulis dan tes wawancara terkait dengan pemilu, berikut berbagai latihan Tes PPK dan PPS Pemilu 2024, lengkap dengan kunci jawabannya.

1. Ketua KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

a. menandatangani kontrak pengadaan
b. menandatangani seluruh peraturan KPU
c. dapat mengganti tugas-tugas sekretaris KPU Kabupaten/Kota
d. bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam

Jawaban:D

2. Ketua KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

a. menandatangani kontrak pengadaan
b. menandatangani seluruh peraturan KPU
c. dapat mengganti tugas-tugas sekretaris KPU Kabupaten/Kota
d. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kabupaten/Kota

Jawaban:D

3. Ketua KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

a. memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU Kabupaten/Kota
b. menandatangani kontrak pengadaan
c. menandatangani seluruh peraturan KPU
d. dapat mengganti tugas-tugas sekretaris KPU Kabupaten/Kota

Jawaban: A

4. Tugas Panwaslu Kabupaten/Kota adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota. Salah satu tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota adalah …

a. penetapan daftar pemilih di tingkat Kabupaten/Kota
b. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS
c. distribusi surat pemberitahuan memilih kepada pemilih
d. rekapitulasi suara di PPK

Jawaban: A

5. Salah satu tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang harus diawasi oleh Panwaslu Kabupaten/Kota adalah …

a. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye
b. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS
c. distribusi surat pemberitahuan memilih kepada pemilih
d. rekapitulasi suara di tingkat kecamatan

Jawaban: A

6. Tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang diawasi oleh Panwaslu Kabupaten/Kota adalah …

a. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan
b. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS
c. distribusi surat pemberitahuan memilih kepada pemilih
d. rekapitulasi suara di PPK

Jawaban: A

7. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu merupakan kewenangan ..

a. KPU
b. Bawaslu
c. Kepolisian
d. DPR/DPRD

Jawaban: B

8. Dalam menyelenggarakan fungsi pembinaan, Bawaslu Provinsi melakukan:

a. bimbingan teknis, memberikan arahan dan menyediakan wadah konsultasi kepada Panwaslu Kabupaten/Kota
b. memberikan arahan kepada sekretariat Panwaslu Kabupaten/ Kota
c. melakukan evaluasi kinerja secretariat Panwaslu Kabupaten/Kota
d. memproses sebagai pelanggaran kode etik terhadap dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh kepala secretariat Bawaslu Provinsi

Jawaban: A

9. Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu Provinsi bertanggung jawab kepada ..

a. Bawaslu
b. DPRD Provinsi
c. Gubernur
d. KPU

Jawaban: A

10. Bawaslu Provinsi menyampaikan laporan kinerja dan pengawasan penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada ..

a. Bawaslu
b. DPRD Provinsi
c. Gubernur
d. KPU

Jawaban: A

11. Keputusan rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya..

a. 3 (tiga) orang anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang hadir
b. 5 (lima) orang anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang hadir.
c. 3 (tiga) orang anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang hadir.
d. 2 (dua) orang anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang hadir.

Jawaban: A

12. Dalam hal tidak tercapai kuorum, khusus rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan hasil Pemilu ditunda selama ….

a. 3 (tiga) jam.
b. 4 (empat) jam.
c. 5 (lima) jam.
d. 6 (enam ) jam.

Jawaban: A

13. KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada ..

a. KPU Provinsi
b. KPU
c. Bupati/Walikota
d. DPRD Kabupaten/Kota

Jawaban: A

14. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kinerja dan penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada ..

a. KPU Provinsi
b. KPU
c. Bupati/Walikota
d. DPRD Kabupaten/Kota

Jawaban: A

15. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota kepada ..

a. KPU Provinsi
b. KPU
c. Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota
d. Jawaban a dan c benar.

Jawaban: A

16. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi:

a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
d. Jawaban b dan c benar

Jawaban: C

17. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi:

a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
d. jawaban a dan c benar

Jawaban: C

18. Di bawah ini adalah kewajiban Kewajiban KPU Provinsi,
kecuali ?

a. Menyampaikan semua Informasi Penyelenggaraan Pemilu Kepada Masyarakat
b. Mengelola barang inventaris KPU berdasarkan Ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku
c. Menyediakan dan menyampaikan data hasil pemilu di tingkat provinsi
d. mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;

Jawaban:B

Baca Juga: Sering Sakit Punggung Akibat Aktivitas Berat? Berikut Cara Mengatasinya dengan Mudah!

19. Pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diawasi oleh:

a. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota
b. Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan PPL
c. Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan
d. PPL dibantu pengawas TPS

Jawaban:A

20. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi:

a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
d. Jawaban b dan c benar

Jawaban:C

21. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada:

a. rapat pleno
b. KPU Provinsi
c. KPU
d. Sektertaris KPU Kabupaten/Kota

Jawaban: A

22. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD meliputi:

a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
b. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
c. menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
d. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;

Jawaban: A

23. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD meliputi:

a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
d. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Jawaban: B

24. Bangsa Indonesia menyelenggarakan Pemilu pertama untuk pemilu anggota lembaga legislatif, yang tujuaannya untuk memilih……

a. Presiden
b. Anggota DPR
c. Anggota MPR
d. Anggota DPR dan Konstituante

Jawaban: D

Baca Juga: Syarat Umum dan Syarat Khusus Mengikuti Rekrutmen PPPK Nakes 2022, Simak Informasi Berikut Ini!

25. Pasca reformasi, pemilu pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tanggal …. ?

a. Tanggal 7 Juli 1997
b. Tanggal 7 Juni 1998
c. Tanggal 7 Juni 1999
d. Tanggal 9 april 1997

Jawaban: C

26. Pemilihan presiden secara langsung dilaksanakan di Indonesia pertama kali tahun…….

a. 2001
b. 2002
c. 2003
d. 2004

Jawaban: D

27. Pemilihan Umum dilaksanakan bedasarkan asas, Kecuali
a. Efektif, Efisien, Jujur
b. Efektif, Bebas, Rahasia
c. Jujur, Adil, Kerjasama
d. Adil, Langsung, Umum

Jawaban: C

28. Indonesia pertama kali menyelenggarakan pemilu pada tahun….?

a. tahun 1945
b. tahun 1955
c. tahun 1960
d. tahun 1965

Jawaban: B

29. Apakah partai politik bisa menjadi pemohon informasi publik?

a. Tidak bisa, karena partai politik berisikan para politikus
b. Tidak Bisa, karena partai politik merupakan organisasi
politik
c. Bisa, karena partai politik adalah badan hukum
indonesia
d. Bisa, karena orang-orang partai politik nantinya akan memegang kendali negara

Jawaban: C

30. Hak badan publik dalam UU Keterbukaan Informasi Publik adalah

a. Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
b. Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Tidak punya hak adanya kewajiban
d. jawaban a dan b benar
Jawaban: D

31. Apakah hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya wajib dipublikasikan ?

a. tidak, karena sifantnya internal badan publik
b. tidak, karena keputusan badan publik dan pertimbangannya masuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan setiap saat
c. iya, karena keputusan badan publik dan pertimbangannya masuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan setiap saat
d. jawaban a, b, dan c benar

Jawaban: C

32. Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:

a. asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Kepentingan Umum
b. asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas serta Asas Akuntabilitas
c. akuntabel dan Mandiri
d. jawaban a dan b benar

Jawaban: D

33.Penyelenggara Negara yang bersih adalah ..

a. Penyelenggara Negara yang menaati asas- asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya
b. Penyelenggara Negara yang menaati asas- asas umum penyelenggaraan negara
c. Penyelenggara Negara yang bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya
d. Penyelenggara Negara yang melaksanakan prinsipprinsip reformasi birokrasi dalam penyelenggarakan pemerintahan

Jawaban: A
34. Rapat koordinasi merupakan kegiatan…

a. untuk penyamaan persepsi, penyerasian, dan penyatuan tindakan untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dan wewenang
b. untuk pemilihan Ketua
c. untuk pemilihan divisi
d. untuk penyelesaian dugaan pelanggaran

Jawaban: A

35. Berikut adalah tujuan reformasi birokrasi kecuali:

a. meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi
b. meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi
c. menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis
d. mendapatkan kepercayaan investasi luar negeri yang pada akhirnya memberikan kesejahteraan pada masyarakat

Jawaban: D