BLT Dana Desa Tahun 2023 Dihilangkan, Pemdes Bisa Bijaksana Gunakan Anggaran Desa

Pada tahun 2023 mendatang, Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dialokasikan dari Dana Desa (DD) oleh setiap Desa masing-masing berpeluang tidak lagi dis

Penulis: Suryadi Jaya | Editor: Hendrik Budiman
Suryadi Jaya
Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bengkulu Tengah, Tomi Marisi saat diwawancarai, Kamis (24/11/2022) 

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Suryadi Jaya

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU TENGAH - Pada tahun 2023 mendatang, Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dialokasikan dari Dana Desa (DD) oleh setiap Desa masing-masing berpeluang tidak lagi disalurkan. 

Pasalnya, dalam aturan terbaru Kementerian Desa, untuk alokasi DD di tahun anggaran 2023 kusus untuk BLT persentasenya maksimal 25 persen. 

Padahal sebelumnya, penganggaran BLT harus minimal senilai 40 persen dari Dana Desa. 

Pengurangan alokasi BLT itu pun menjadi kekhawatiran bagi masyarakat sebab Desa bisa saja tidak lagi mengalokasikan DD untuk BLT. 

Baca juga: Pencurian Motor di Pagar Dewa Bengkulu Terekam CCTV, 5 Menit Terparkir Langsung Raib

Karena tidak ada aturan batasan minimal, yang ada hanya kata maksimal 25 persen artinya bisa saja nantinya Desa berpeluang tidak menganggarkan BLT lagi. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Tengah, Tomi Marisi menjelaskan, untuk tahun anggaran 2023 memang dari aturan kementerian desa untuk alokasi dana desa program BLT dijelaskan maksimal 25 persen.

Aturan baru tersebut didasari pandemi Covid 19 yang telah jauh berkurang dari pada tahun-tahun sebelumnya.

"Jadi kata maksimal 25 persen itu, bisa dimaknai untuk minimalnya tidak terbatas, desa bisa saja mengalokasikan DD-nya untuk BLT hanya 10 Persen atau 5 persen, bahkan tidak sama sekali," ujar Tomi, Kamis (24/11/2022). 

Meski begitu, pihak Pemerintah Desa (Pemdes) juga tidak bisa semena-mena menghapuskan atau tidak menganggarkan BLT pada tahun 2023.

Baca juga: Anak Tersangka Penggelapan Hasil Panen Sawit di Bengkulu Tengah Merasa Diancam saat Ukur Lahan

"Jadi tinggal tergantung hasil kesepakatan di desa, jika dalam musyawarah desa diputuskan bahwa desa itu masih butuh program BLT berarti masyarakatnya masih dapat bantuan BLT dengan batasan penganggaran maksimal 25 persen, tidak boleh lebih dari itu," ujarnya. 

Dengan adanya pengurangan alokasi BLT, Desa diharapkan sudah bisa kembali membangun Desa baik fisik maupun non fisik. 

"Dengan ada relaksasi DD ini, kami selalu berharap agar Desa bisa lebih longgar dalam menentukan kebijakan pembangunan baik itu fisik maupun non fisik," kata Tomi. 

Tomi berharap, semua pemerintah desa bisa bijak sana dalam menggunakan anggaran desa. Utamakan kebutuhan masyarakat dahulu, terutama mengentaskan kemiskinan ekstrem di desa masing-masing. 

"Sesuai program presiden, agar bersama-sama dan bergoyang royong untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem di wilayah kerja masing-masing hingga ke tingkat desa," ungkapnya.

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved