UMP Bengkulu 2023 Diumumkan Senin 28 November 2022, Pekerja Tetap Usulkan Naik 12,5 Persen

Senin, 28 November 2022 ini menjadi hari yang dinanti-nanti oleh seluruh pekerja di Provinsi Bengkulu.

Penulis: Jiafni Rismawarni | Editor: Yunike Karolina
Jiafni Rismawarni/TribunBengkulu.com
Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu dari unsur pekerja memberikan usulan untuk kenaikan UMP kepada Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah sebesar 12,5 persen. 

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Jiafni Rismawarni

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Senin, 28 November 2022 ini menjadi hari yang dinanti-nanti oleh seluruh pekerja di Provinsi Bengkulu. Besok akan diumumkan besaran nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) Bengkulu 2023.

Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu dari unsur pekerja, Panca Darmawansyah menjelaskan pihaknya tetap memberikan usulan untuk UMP ini kepada Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Karena, pihaknya mempunyai perbedaan pendapat saat rapat Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu pada Jumat  (25/11/2022) lalu.

"Kami tetap mengusulkan 12,5 persen untuk kenaikan kenaikan UMP. Soal Permenaker 18 itu tetap kami apresiasi," kata Panca.

Berdasarkan  kebijakan baru dari Permenaker baru Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengupahan, Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu kembali menggelar rapat untuk menetapkan usulan UMP.

Dari hasil rapat itu, disepakati untuk Provinsi Bengkulu  kenaikan UMP 2023 diprediksi  sebesar 7,16 sampai 8,1 persen.

"Dari kami kenaikan yang disarankan kepada Gubernur Bengkulu itu adalah 12,5 persen, yang diharapkan jadi Rp 2.517.805," kata Panca.

Ada beberapa hal yang akan disampaikan ke Gubernur Bengkulu, terkait usulan kenaikan UMP.

Pertama, pihaknya sudah melakukan survei banding, di Bengkulu Utara dengan kenaikan sebesar 14 persen.

Maka dari survei itu, dan diperkuat oleh aturan dan hasil kajian, yang dituangkan dalam usulan yang berbeda, Dewan pengupahan unsur pekerja menyampaikan usulan kenaikan UMP yang berbeda ke Gubernur Bengkulu. Juga sudah disampaikan dalam rapat Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu.

Kemudian, ketiga hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pekerja di Bengkulu Utara.

Juga merujuk pada Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagai dasar penetapan UMP 2022.

Menurutnya tidak bisa jadi acuan, karena landasan hukum yang mengatur pengupahan itu secara nasional itu sudah diputuskan oleh MK dalam putusannya Nomor : 91/PU/ 18/ 2021 telah dinyatakan tidak bersyarat, jadi tidak dapat diberlakukan.

"Terakhir seharusnya  kembali di PP 8 tahun 2015 soal pengupahan. Maka itu berakhir nya itu 5 tahun, seharusnya itu dilakukan survei KHL," jelasnya.

Halaman
12
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved