Pembelaan Terdakwa Korupsi Jembatan Menggiring: Kekeliruan Audit, Kerugian Negara Tak Pasti

Karena ketidakpastian kerugian negara ini, penasehat menilai dakwaan JPU ke terdakwa Anas tidak terbukti, sehingga harus dibebaskan.

Penulis: Romi Juniandra | Editor: Yunike Karolina
Romi Juniandra/TribunBengkulu.com
Terdakwa korupsi Jembatan Menggiring Mukomuko usai mengikuti sidang secara virtual 

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Romi Juniandra

 

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Terdakwa korupsi Jembatan Menggiring CS, Anas Firman Lesmana yang merupakan Direktur Utama PT Mulia Permai Laksono (MPL), meminta agar dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Bengkulu.

Hal itu disampaikan terdakwa Anas melalui penasehat hukumnya, Irvan Yudha Oktara saat persidangan dengan agenda pembacaan nota pembelaan di Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu, Senin (28/11/2022) siang.

Beberapa alasannya adalah adanya kekeliruan perhitungan audit konstruksi dan penghitungan kerugian negara, berdasarkan fakta persidangan.

Pertama, nilai selisih kekurangan volume pekerjaan 7,30 persen, berdasarkan ahli kontruksi, hanya ada di Jembatan Menggiring saja, atau 1 jembatan. 

Sementara, ahli keuangan negara menilai kekurangan 7,30 persen ini adalah untuk 3 jembatan.

"Itu juga menjadi salah satu elemen perhitungan kerugian negara, yang memunculkan angka Rp 353 juta," kata Irvan kepada TrihunBengkulu.com.

Alasan lain, audit kerugian negara dinilai menghitung kembali potongan pajak penghasilan perusahaan, sebanyak 2 persen. Auditor dinilai mengabaikan bahwa pajak ini telah dipotong setiap kali termin pencairan pengerjaan.

Kemudian, nilai SPPD yang diterima PT MPL disebutkan Rp 11 miliar lebih. Fakta persidangan, SPPD yang diterima PT MPL hanya Rp 10 miliar.

"Kekeliruan ini menurut kita penghitungan kerugian negara tidak pasti," kata Irvan.

Karena ketidakpastian kerugian negara ini, penasehat menilai dakwaan JPU ke terdakwa Anas tidak terbukti, sehingga harus dibebaskan.

Dua terdakwa, yakni Anas Firman Lesmana dan Syahrudin sebelumnya didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek ini, yakni dengan melakukan addendum kontrak tanpa melibatkan Tim Justifikasi Tehnis, dan merubah kedalaman dinding sumuran Jembatan Menggiring dari 6 meter menjadi 3 meter.

Hasil pemeriksaan fisik pekerjaan oleh ahli kontruksi dari Universitas Bengkulu (Unib) juga menunjukkan volume jembatan Menggiring sebesar 7,30 persen dinyatakan tidak aman atau tidak dapat diterima.

2 terdakwa kasus korupsi Jembatan Menggiring CS ini dituntut JPU Kejati Bengkulu dengan pidana penjara masing-masing 1 tahun 9 bulan penjara, denda Rp 100 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Selain itu, 2 terdakwa ini juga dibebankan untuk membayar kerugian negara (KN) dalam bentuk uang pengganti, yakni sebesar Rp 102 juta kepada terdakwa Anas, dan Rp 251 juta untuk terdakwa Syahrudin. KN dalam kasus ini berjumlah Rp 353 juta.

Baca juga: Nelayan Temukan Serpihan Helikopter Polri yang Hilang Kontak saat Sedang Mencari Ikan

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved