UMP Bengkulu 2023 Belum Ditetapkan, Gubernur Rohidin: Harus Ada Titik Tengah Pekerja dan Pengusaha

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Jiafni Rismawarni

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Upah Minimum Provinsi (UMP) Bengkulu tahun 2023 hingga siang ini, Senin (28/11/2022) belum ditetapkan oleh Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum 2023, termuat waktu diumumkan penetapan UMP paling lambat pada 21 November 2022. Dan saat ini diperpanjang menjadi paling lambat 28 November 2022. 

Untuk diketahui terdapat perbedaan usulan kenaikan UMP Bengkulu tahun 2023 dari sisi Dewan Pengupahan perwakilan pekerja yang meminta kenaikan hingga 12,5 persen, dengan hasil rapat Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu.

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah memastikan untuk penetapan UMP Bengkulu tahun 2023 harus menemukan titik temu antara pekerja dan pengusaha/perusahaan yang membayar upah tersebut.

Hingga Senin pagi  (28/11/2022) Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah belum mendapatkan laporan resmi terkait usulan UMP Bengkulu tahun 2023, dari Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu.

"Saya belum dapat data resminya, ada peningkatan tapi nilai nominalnya berapa. Nanti coba kita bicara, dan akan kita umumkan, " kata Rohidin. 

Berkaca dari pengalaman penetapan UMP sebelumnya, kerap terjadi perbedaan pendapat dalam usulan UMP Dewan pengupahan ini. Terutama dari Dewan pengupahan unsur pekerja.

Begitupun dengan usulan kenaikan UMP 2023 dari Dewan Pengupahan perwakilan pekerja yang kali ini meminta kenaikan UMP sebesar 12,5 persen. 

"Wajar, tuntutan pekerja berapa, juga kemampuan pengusaha berapa. Kita cari titik tengahnya," terang Rohidin.

Sementara itu dari hasil rapat Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu, Jumat (25/11/2022) lalu, dengan mengacu kebijakan baru dari Permenaker baru Nomor 18 tahun 2022 tentang Pengupahan, disepakati untuk Provinsi Bengkulu  kenaikan UMP 2023 diprediksi  sebesar 7,16 sampai 8,1 persen. 

"Kalau kita hanya melihat dari sisi penerima upah pasti tinggi, tapi dari yang membayar upah gimana. Makanya harus ada titik tengah, untuk formulasi, " jelas Rohidin.

Terkait formulasi penetapan UMP Bengkulu ini, Rohidin berpesan bahwasanya pertimbangan dilakukan dengan melihat kondisi saat ini.

Baik dari sisi pekerja maupun perusahaan. Apalagi juga mempertimbangkan dampak dari kenaikan BBM subsidi pada 3 September 2022. 

"Tapi ya formulasi itu juga jangan kaku. Paling tidak angka 8-10 persen itu harus, " ungkap Rohidin.

Baca juga: Populer Lokal Sepekan di Bengkulu: OTT Oknum Pegawai SMA-Geger Serangan Tawon