APBD Provinsi Bengkulu 2023 Defisit Rp 80 Miliar, DPRD: Optimalkan Sumber PAD

Tahun 2023 mendatang, menjadi tugas berat bagi Pemprov Bengkulu, terutama untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penulis: Jiafni Rismawarni | Editor: Yunike Karolina
Jiafni Rismawarni/TribunBengkulu.com
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu. Laporan hasil pembahasan Banggar dan TAPD Provinsi Bengkulu, diketahui APBD Provinsi Bengkulu 2023 terjadi defisit Rp 80 miliar. 

 Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Jiafni Rismawarni

 

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Tahun 2023 mendatang, menjadi tugas berat bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, terutama untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Juru Bicara Banggar DPRD Provinsi Bengkulu, Zainal mengatakan, dari laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) dan TAPD Provinsi Bengkulu, diketahui, APBD Tahun Anggaran (TA) 2023 mendatang terjadi defisit berkisar Rp 80 miliar.

"Kita minta pemprov dapat mengoptimalkan sumber PAD melalui OPD-OPD terkait," ujar Zainal.

Dijelaskan Zainal, berdasarkan hasil pembahasan Banggar bersama TAPD, untuk pendapatan daerah Rp 2,89 triliun yang terdiri dari PAD, transfer pusat dan pendapatan lain yang dianggap sah. Sedangkan belanja daerah Rp 2,97 triliun.

"Makanya terdapat defisit anggaran sekitar Rp 80 miliar," jelas Zainal.

Kendati defisit hingga Rp 80 miliar, Banggar DPRD Provinsi Bengkulu tetap menyetujui hasil pembahasan terhadap Raperda tentang APBD TA 2023 ini.

Dengan harapan dapat dilanjutkan pada pendapat akhir fraksi serta pengambilan keputusan nanti. 

Untuk itu, saat raperda nanti disahkan, Pemprov Bengkulu dapat mengimplementasikan secara nyata berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam APBD 2023 tersebut. 

"Kebijkan juga harus disesuaikan dengan ini, sehingga berjalan sesuai rencana," pesannya.

Terutama, bagi kegiatan yang bersifat belanja modal dapat dilaksanakan sejak awal tahun. Sehingga, pengerjaan memiliki space waktu yang cukup, agar maksimal pengerjaan kegiatan tersebut. 

"Awal tahun harus sudah berkontrak dan dilaksanakan, agar capaian kinerja pemda sesuai rencana," kata Zainal.

 

Baca juga: Pengusaha Keberatan UMP Bengkulu Naik 8,1 Persen atau Rp 2,4 Juta: Tak Sesuai Pertumbuhan Ekonomi

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved