APBD Provinsi Bengkulu 2023 Defisit Rp 80 Miliar, Soal PPPK Dewan Minta Gubernur Surati Kementerian

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Jiafni Rismawarni

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU -  Terkait persolaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Provinsi Bengkulu, yang tak kunjung menemui titik terang, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi meminta Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah untuk bersurat ke Kementerian. Baik Kemenpan RB, maupun Kementerian Keuangan.

Pasalnya, dasar persoalan PPPK ini adalah anggaran yang mana APBD Provinsi Bengkulu minim, dan sulit untuk pengangkatan PPPK ini. Apalagi di APBD 2023 defisit Rp 80 miliar.

"Kita meminta kepada pak gubernur untuk mengajukan formasi PPPK ini, berikut menyampaikan bahwa kita kekurangan anggaran. Ketika nanti kita membuka. Jadi itu persoalannya," kata Edwar, usai melakukan hearing dengan IGI dan perwakilan Guru Honorer yang Lulus Passing Grade (PG)  PPPK 2021, Selasa (29/11/2022).

Menurutnya, salah satu faktor penyebab persoalan di PPPK ada minimnya anggaran di daerah. Hal ini terbukti, persoalan PPPK ini tidak hanya terjadi di Provinsi Bengkulu. Namun juga seluruh daerah, karena program pemerintah ini tidak dibarengi dengan kucuran dana. Sehingga, anggaran murni daerah sulit untuk melakukan program PPPK tersebut secara maksimal.

"Sepenuhnya pengangkatan PPPK ini, anggaran bukan dari pusat. Pusat itu hanya mengucurkan untuk gaji pokok, terlepas dari pada itu, seperti tunjangan dan lainnya, semuanya dibebankan di APBD kita, sementara APBD kita inikan terbatas," tukasnya.

Untuk itulah, ia meminta Gubernur Bengkulu untuk bersyukur kepada Kementerian RB dan Kementerian Keuangan, juga Kemendikbud RI.

"Supaya nanti mendapat jawaban yang jelas, termasuk ke kementerian keuangan. Ingat ya keuangan kita tahun 2023 ini defisit Rp 80 miliar, " jelas Edwar.