Dugaan Korupsi Bupati Rejang Lebong

Dalami Laporan Kasus Dugaan Korupsi Bupati Rejang Lebong, Polda Bengkulu Periksa Pelapor

Tarmizi Gumay Dipanggil Polda Bengkulu, Terkait Laporan Dugaan Korupsi Bupati Rejang Lebong

Penulis: Beta Misutra | Editor: Hendrik Budiman
Beta Misutra/TribunBengkulu.com
Tarmizi Gumay saat menunjukkan bukti rekomendasi kontraktor pelaksana CSR perbaikan lampu jalan, yang telah diserahkan ke Polda Bengkulu, Rabu (30/11/2022). 

Laporan Reporter Tribun Bengkulu.com, Beta Misutra

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Pihak Ditreskrimsus Polda Bengkulu, pada Rabu (30/11/2022) memanggail Tarmizi Gumay sebagai saksi pelapor, terkait laporan dugaan kasus korupsi yang dilakukan Bupati aktif Kabupaten Rejang Lebong, Syamsul Effendi.

Pemanggilan Tarmizi Gumay, adalah sebagai pelapor dan saksi atas laporan dugaan tindak pidana korupsi yang telah disampaikannya ke Polda Bengkulu, pada bulan Oktober 2022 lalu.

Tarmizi menyatakan, bahwa dirinya sebelumnya telah melaporkan adanya dugaan gratifikasi dana Corporate Sosial Responsibility (CSR).

Termasuk juga dugaan pemotongan uang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) terhadap sejumlah Kepala Dinas (Kadis) yang ada di Kabupaten Rejang Lebong.

Baca juga: Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah: Tol Bengkulu-Lubuklinggau Tetap, Tahapan yang Bergeser

"Saya diperiksa sebagai saksi pelapor, kita melaporkan dugaan pemotongan TPP dan penggunaan dana CSR," ungkap Tarmizi kepada TribunBengkulu.com, Rabu (30/11/2022).

Menurutnya, dalam penggunaan dana CSR untuk perbaikan lampu median jalan sebesar Rp 400 juta pada tahun 2021 lalu.

Bupati diduga telah memberi surat rekomendasi penunjukan kontraktor pelaksana proyek kepada pihak Bank Bengkulu, selaku pemberi CSR.

Padahal semestinya dalam pelaksanaannya, tidak boleh ada campur tangan Bupati didalamnya.

"Bupati minta CSR, misalnya untuk lampu jalan, jadi silahkan Bank Bengkulu yang laksanakan dan tanggungjawab. Setelah selesai, baru Bank Bengkulu serahkan ke Pemda rejang lebong," kata Tarmizi.

Atau jika Bank Bengkulu mau menyerahkan berupa dana, maka bisa dimasukkan melalui APBD.

Selanjutnya dana tersebut disahkan melalui DPRD, barulah Pemda Kabupaten Rejang Lebong bisa mengelolanya.

Karena tidak sesuai dengan prosedur tersebut, maka dari itu Tarmizi mempertanyakan agar hal tersebut diusut oleh pihak kepolisian.

"Ini sudah kami jelaskan di Polda tadi, kami sudah serahkan rekomendasi bupati itu ke Polda Bengkulu, sebagai salah satu alat bukti," ujar Tarmizi.

Baca juga: UMK Kepahiang 2023 Ikuti Kenaikan UMP Bengkulu Sebesar 8,1 Persen

Halaman
12
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved