Rekrutmen PPPK Bawaslu Dinilai Tak Akomodir PPNPNS

Kekhawatiran tengah menyelimuti Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) Bawaslu Provinsi Bengkulu.

Penulis: Jiafni Rismawarni | Editor: Hendrik Budiman
Ho
Aksi solidaritas dari Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) Bawaslu Provinsi Bengkulu di halaman Kantor Bawaslu Provinsi Bengkulu, Jumat (6/1/2023). 

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Jiafni Rismawarni

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Kekhawatiran tengah menyelimuti Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) Bawaslu Provinsi Bengkulu.

Pasalnya, rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Bawaslu yang tidak mengakomodir PPNPNS Bawaslu. 

"Aksi ini merupakan wujud solidaritas penolakan P3K Bawaslu yang tidak mengakomodir PPNPNS Bawaslu.aksi ini pun bukan hanya di Bawaslu se-provinsi Bengkulu melainkan nasional seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia, " kata Korlap Aksi PPNPNS Bawaslu Provinsi Bengkulu, Jerry Restu Amanda usai aksi solidaritas di halaman Kantor Bawaslu Provinsi Bengkulu, Jumat (6/1/2023).

Ia menjelaskan, aksi solidaritas ini di gelar secara nasional dan diharapkan dapat direspon oleh pimpinan Bawaslu RI untuk dapat mengambil langkah kebijakan.

Apalagi setelah adanya surat dari Plt. Sekretaris Jenderal Bawaslu La Bayoni Nomor 2518/KP.01.00/SJ/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang isinya menyebutkan bahwa kontrak pegawai honorer Bawaslu berakhir di tanggal 28 November 2023. 

Baca juga: Tarif Tol Bengkulu-Taba Penanjung Rp 22 Ribu hingga Rp 44 Ribu, Mulai Berbayar 12 Januari 2023

"Untuk Bengkulu, total jumlah PPNPNS se-provinsi Bengkulu kurang lebih 197 orang. Semoga tuntutan kami bisa diakomodir, " jelas Jerry. 

Jika dikalkulasikan saat ini, ada kurang lebih 7.000 PPNPS Bawaslu se-Indonesia. Yang kesemuanya ini, memiliki harapan yang sama.

Harapannya, penerimaan yang dimaksud adalah umum tanpa memperhatikan pengabdian PPNPNS yang selama ini mengabdi untuk Bawaslu dan PPNPNS Bawaslu se-Provinsi Bengkulu menyatakan sikap menolak rekrutmen P3K tersebut yang termuat dalam beberapa poin.

Pertama, penerimaan yang dimaksud adalah umum tanpa memperhatikan pengabdian PPNPNS yang selama ini mengabdi untuk Bawaslu. 

''Kedua, PPNPNS sudah mengabdi 3 sampai dengan 5 tahun ada yang lebih untuk negara demokrasi.  Ketiga, kami masih setia dan siap mengabdi untuk Bawaslu,'' ujar Jerry Restu Amanda.

Kemudian, sambungnya, ke-4 tahapan Pemilu serentak masih berlangsung dan berjalan dimana PPNPNS juga sebagai salah satu ujung tombak dari Bawaslu.

Kelima, hampir 80 persen lebih staf PPNPNS Bawaslu statusnya pendidikan tidak linier (tidak ada formasi) sehingga penerimaan P3K akan menggeser dan menggantikan semua staf yang telah mengabdi selama ini dari awal dibentuknya Bawaslu. 

Kenam, jika penerimaan PPPK dilanjutkan maka akan ada penambahan pengangguran akibat dari tidak bisa terakomodir seluruh staf PPNPNS Se – Indonesia yang berlatar belakang tidak linier.

"Sesuai dengan isi keinginan atau tuntutan kami yang tertuang di solidaritas kami harapkan dapat menggugah hati sanubari pimpinan Bawaslu RI untuk dapat memperjuangkan nasib pegawai Honorer Bawaslu sebagai ujung tombak kesuksesan Pemilu, " harapnya. 

Melihat aksi yang dilakukan oleh jajarannya, Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu,Halid Saifullah mendukung aksi itu, dan akan menyampaikan aspirasi PPNPNS ke Bawaslu RI. 

"Kami akan menyampaikan kepada pimpinan Bawaslu RI. Ini perjuangan kita bersama bagaimana mempertahankan keberadaan kawan-kawan PPNPNS. Ibarat tubuh, tanpa PPNPNS tentu Bawaslu akan pincang, " sampai Halid. 

 

 

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved