Tak Mau Ribet, Jadi Alasan Nelayan di Bengkulu Tengah Tak Gunakan BBM Bersubsidi

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Suryadi Jaya

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU TENGAH - Dari 600 nelayan yang berada di Kabupaten Bengkulu Tengah, baru 114 nelayan yang bisa menikmati Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. 

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng), Yuhannah.

Menurut Yuhannah, penjualan BBM bersubsidi kepada nelayan yang memiliki kapal sudah diperbolehkan sejak tahun 2019. 

Hanya saja, masih ada nelayan yang enggan membeli BBM bersubsidi dan memilih membeli BBM non subsidi dengan alasan ribet.

"Kami akan memberikan edukasi dan siap mendampingi agar mereka bisa menikmati BBM bersubsidi," ujar Yuhannah, Kamis (12/1/2023). 

Berdasarkan surat edaran (SE) BPH Migas dan kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) bersama SPBU, kapal nelayan boleh menggunakan BBM bersubsidi. 

"Tetap ada pembatasan. Kuotanya sebanyak 10 liter per hari per kapal," kata Yuhannah. 

Dari hasil pendataan DKPP Bengkulu Tengah, ada sebanyak 38 kelompok usaha bersama (KUB) di wilayah Kabupaten Benteng yang sudah mengurus persyaratan pembelian BBM bersubsidi. 

Pembelian BBM bersubsidi baru bisa diakomodir oleh pihak SPBU apabila nelayan telah menunjukan syarat-syarat yang wajib ditunjukan. Diantaranya, menunjukan KTP, rekomendasi dari kepala desa (Kades) dan rekomendasi dari Kepala DKPP.

Diketahui saat ini penggunaan BBM non subsidi dari nelayan paling banyak ditemukan tinggal di Desa Pekik Nyaring sampai ke arah Sungai Hitam.  

"Pembelian BBM bersubsidi boleh menggunakan wadah jirigen. Hanya saja, harus menunjukan syarat lengkap kepada petugas SPBU. Tanpa syarat itu, tentu tak akan dilayani," ungkap Yuhannah.