Baru 175 Pejabat Pemprov Bengkulu Laporkan Harta Kekayaan, Tak Sampaikan LHKPN Tak Dapat TPP

Tingkat kepatuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu meningkat untuk penyampaian LHKPN.

Penulis: Jiafni Rismawarni | Editor: Yunike Karolina
Jiafni/TribunBengkulu.com
Kepala Inspektorat Provinsi Bengkulu Heru Susanto (kacamata) menyampaikan hingga Selasa 17 Januari 2023 sudah 175 ASN yang menyampaikan LHKPN. 

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Jiafni Rismawarni

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU -  Tingkat kepatuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu meningkat untuk penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2022.

Kepala Inspektorat Provinsi Bengkulu, Heru Susanto, menyampaikan hingga Selasa 17 Januari 2023 sudah 175 ASN yang menyampaikan LHKPN.

"Alhamdulillah minggu ketiga Januari 2023 ini, pejabat, ASN Pemprov Bengkulu yang wajib lapor LHKPN 2022 yang telah menyelesaikan laporannya sebanyak 175 orang hari ini (Selasa/17/1/2023), dari yang wajib lapor pejabatnya itu sebanyak 451 orang, " ungkap Heru.

Ia pun mengimbau kepada seluruh ASN yang wajib menyampaikan LHKPN 2022 dapat segera melakukan pelaporan melalui Aplikasi e-LHKPN. Sudah dimulai per tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Maret 2022 mendatang.

"Mudah-mudahan pertengahan Maret nanti bisa 100 persen. Ditunjukan peningkatan itu, di tahun 2023 baru di minggu ke tiga Januari sudah 175 pelapor atas LHKPN 2022, berarti kan sudah luar biasa ini," beber Heru.

Heru menjelaskan, penyampaian LHKPN ini merupakan agenda rutin tahunan yang wajib dilaksanakan oleh pejabat eselon terkait.

Hal ini untuk mendukung program pencegahan terjadinya korupsi, kolusi, dan tindakan tak terpuji lainnya di lingkungan Pemprov Bengkulu.

Dimana sesuai pertimbangan KPK, seluruh wajib lapor LHKPN telah memiliki akun pada aplikasi e-LHKPN.

"Untuk eselon II  sekitar 25 persen sudah melaporkan. Untuk pimpinan daerah, InsyaAllah dalam waktu dekat ini akan menyusul, dan kita juga coba komunikasi dengan LO beliau, Teman-teman yang biasa mengampu LHKPN nya," jelas Heru.

Imbauan untuk pelaporan LHKPN ini juga mengacu pada Peraturan Gubemur Bengkulu Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negei Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu pada Pasal 7 Ayat 4 Huruf i " TPP tidak diberikan kepada : pegawai yang wajib tetapi belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara". 

Baca juga: Prakiraan Cuaca Bengkulu Hari Ini 18 Januari 2023 Berawan Sepanjang Hari, Hujan Wilayah Ini

 

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved