Pemkab Mukomuko Masih Memburu Dana Inpres Infrastruktur Sebesar Rp 31 Triliun

Laporan Reporter Tribunbengkulu.com, S. Agri M

TRIBUNBENGKULU, MUKOMUKO - Sejak tahun 2022 sampai dengan awal tahun 2023, tim dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko yang dipimpin langsung Bupati Mukomuko H. Sapuan masih terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan sejumlah lembaga pemerintah pusat dalam upaya memburu dana Instruksi Presiden (Inpres) infrastruktur.

Menurut keterangan Bupati ketika dikonfirmasi hari Senin (20/2/2023), Pemerintah pusat menyedikan alokasi anggaran Inpres infrastruktur sebesar Rp 31 triliun pada tahun 2023.

Dana puluhan triliun rupiah itu menjadi perburuan seluruh daerah guna mempercepat laju pembangunan bidang infrastruktur di daerah masing-masing.

"Kita intens melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat, ke KSP (Kantor Staf Kepresidenan) Kementrian PUPR, dengan harapan, Mukomuko bisa mendapat kucuran dana Inpres," kata Sapuan.

"Mohon doa seluruh masyarakat. Semoga usulan kita dikabulkan," sambungnya.

Diterangkannya, Pemkab Mukomuko mengusulkan pembangunan jalan sentral ekonomi, seperti ruas jalan yang menghubungkan jalan nasional Bengkulu - Padang dengan kecamatan Malin Deman.

"Ruas jalan Ipuh - Malin Deman itu masih ada sekitar 16,5 kilometer yang memang masih butuh peningkatan. Kalau kita mengandalkan APBD, akan sulit kita menuntaskannya. Makanya kami usulkan melalui dana Inpres. Fokus utama kita ruas jalan Malin Deman," paparnya.

Kalau ruas jalan Ipuh - Malin Deman sudah dibangun, APBD Mukomuko bisa mengupayakan pembangunan jalan usaha tani (JUT) dan jalan usaha produksi (JUP) yang terhubung dengan ruas jalan tersebut.

"Tidak hanya ruas jalan Malin Deman, ruas jalan yang menjadi sirip-sirip jalan nasional juga kami usulkan ada 24 ruas jalan. Termasuk juga beberapa jembatan. Peluang Inpres infrastruktur ini pada tahun 2023. Mudah-mudahan usulan kita dapat diakomodir, berapapun angkanya. Tanggal 28 Februari nanti kami akan rakor (rapat koordinasi) lagi dengan KSP dan Kementerian PUPR," demikian Sapuan.

Ditambahkan Plt. Kadis PUPR Mukomuko, Apriansyah, data-data pendukung yang menjadi syarat pengusulan dana Inpres infrastruktur sudah dipenuhi dan telah diserahkan ke Kementrian PUPR.

"Data-data pendukung kita lengkap. Yang tidak lengkap tentu tereliminasi. Insya Allah data Mukomuko lengkap," singkatnya.