Ada Indikasi Tambang Batubara Ilegal di Bengkulu Tengah, Dempo: Usut Tuntas, PR Besar Pemerintah

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Jiafni Rismawarni 

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu Dempo Xler ikut menyoroti persoalan adanya indikasi tambang batubara ilegal di kawasan hutan Bengkulu Tengah.

Politisi muda ini menilai jika tambang ilegal itu adalah perampokan aset negara. Sehingga, harus segera ditindaklanjuti. 

"Ini adalah PR besar bagi pemerintah, Dinas ESDM, untuk menertibkan semua perizinan yang ada, " ujar anggota DPRD Provinsi Bengkulu kelahiran Bengkulu Tengah ini.

Ia juga meminta agar pemda mereview keberaadaan perusahaan tambang yang ada di Provinsi Bengkulu. Untuk memastikan perusahaan yang menambang memiliki izin legal. 

Mengenai temuan indikasi tambang ilegal di Bengkulu Tengah, politisi PAN ini, meminta aparat kepolisian bertindak dan menetapkan tersangka.

Sehingga ke depan tak ada lagi tambang ilegal yang muncul di Bengkulu. 

Kedua, aparat hukum mesti mengusut dan menetapkan tersangka.

"Sangat aneh jika nanti tiba waktunya tidak ada tersangka. Karena ini jelas pelanggaran, itu hutan lindung, itu reklamasi yang dibuka ulang," ungkap Dempo. 

Sebelumnya, Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah mengatakan sudah berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Bengkulu Irjen Pol Drs. Armed Wijaya, MH.

Untuk mengusut persoalan ini. Ia meminta pihak kepolisian menindaklanjuti indikasi ilegal tambang batubara tersebut.

Apalagi, dari pemeriksaan tim gabungan ditemukan indikasi tambang ilegal dalam kawasan hutan. Lokasi ini merupakan kawasan pendukung tambang milik PT Bukit Sunur. 

Baca juga: Ada Indikasi Tambang Ilegal di Bengkulu Tengah, Gubernur Bengkulu Bakal Tindak Tegas