Rakor Pengawasan Kearsipan se Provinsi Bengkulu, Tingkatkan Pengelolaan Kearsipan Kabupaten Kota

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Jiafni Rismawarni 

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu guna meningkatkan kearsipan di Provinsi Bengkulu terus dilakukan.

Salah satunya dengan Rakor Pengawasan Kearsipan Pemprov Bengkulu Tahun 2023, Kamis (13/4/2023). 

Kepala Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan Provinsi Bengkulu, H. Meri Sasdi M.Pd mengatakan, ada peningkatan nilai pengawasan kearsipan di Provinsi Bengkulu. 

"Sesuai arahan dari bapak Gubernur Bengkulu, bagaimana pengelolaan kearsipan itu harus semakin baik. Dan itu Alhamdulillah kita tunjukan di 2022, pengawasan kearsipan nilainya untuk Provinsi Bengkulu, dari cukup menjadi sangat baik. Dan juga sebelumnya kita belum pernah ada kita untuk masuk penilaian nasional, untuk OPD Provinsi, " kata Meri Sasdi, Kamis (13/4/2023). 

Selain menggelar Rakor Pengawasan Kearsipan Pemprov Bengkulu Tahun 2023. Dalam acara itu juga dilakukan Pemberian Penghargaan Gubernur Bengkulu atas Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2022.

Hal ini untuk memacu semangat pada pemerintah kabupaten/kota untuk juga melakukan peningkatan sistem kearsipan di daerah masing-masing. 

"Ini Alhamdulillah 12 masuk penilaian dan berhasil masuk standar nasional penilaian. Capaian Bengkulu dinilai oleh ANRI, dinilai sangat baik," jelas Meri Sasdi. 

Dalam rakor yang digelar hari ini, lanjutnya, masih ada 3 daerah yang perlu dilakukan peningkatan sistem kearsipan. Pasalnya, untuk tujuan akhir penilaian kearsipan berhubungan tentang penilaian SAKIP, penilaian tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi. 

"Rakor hari ini, di samping menyampaikan penghargaan, juga dilakukan sinergi kabupaten kota. Karena masih ada 3 daerah yang penilaian nya kurang, cukup. Ini jadi sebuah tanggungjawab kita," ujar Meri Sasdi. 

Asisten III Setda Provinsi Bengkulu, Eka Juan Ikhwan berharap rakor ini betul-betul dimanfaatkan, untuk peningkatan tata kelola arsip di masing-masing pemerintah daerah. 

"Nanti pada akhirnya akan menjadikan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dalam hal pelayanan publik," pesannya. 

Baca juga: Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu Terus Bahas Raperda Perpustakaan dan Kearsipan