Contoh Soal Ulangan PPKN SMP dan MTs Kelas 8, Lengkap dengan Kunci Jawabannya

14. Berdasarkan UU No. 12 tahun 2011, ada tiga unsur dalam sebuah produk hukum agar bisa disebut sebagai peraturan perundang - undangan. Yang bukan termasuk tiga unsur tersebut adalah ....
A. produk hukum harus bersifat tertulis
B. produk hukum harus mengikat secara umum
C. produk hukum merupakan rangkuman kebijakan dari pemerintah
D. produk hukum dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang- undangan

15. Peraturan perundang- undangan nasional yang tertinggi dalam hirarkinya adalah ....
A. UUD 1945
B. TAP MPR
C. UU
D. Peraturan Pemerintah

16. Sebagai nilai instrumental, UUD 1945 dikenal bersifat singkat dan supel atau elastis. UUD 1945 bersifat supel atau elastis mengandung arti bahwa ....
A. UUD 1945 hanya memuat 37 pasal ditambah beberapa pasal aturan peralihan dan aturan tambahan
B. UUD 1945 bersifat rigid, kaku dan tidak dapat diubah
C. UUD 1945 dapat diubah materinya sesuai dengan tuntutan perubahan jaman
D. UUD 1945 dapat diterima oleh bangsa manapun

27. Landasan formal konstitusional atau landasan yuridis dalam pembentukan Undang - undang adalah ....
A. Pancasila
B. UUD 1945
C. kebijakan pemerintah
D. kenyataan yang tumbuh dalam masyarakat

18. Berikut ini merupakan ketentuan tentang prosedur perubahan UUD 1945 berdasarkan pasal 37 ayat (1- 4), kecuali ....
A. usul perubahan pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang- kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR
B. Setiap usul perubahan pasal- pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah disertai alasannya
C. sidang MPR pada perubahan UUD dihadiri sekurang - kurangnya 50 persen dari jumlah anggota MPR
D. putusan untuk merubah pasal- pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang- kurangnya 50 persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR

19. Pada situasi kegentingan yang memaksa, presiden dapat menetapkan ....
A. UU
B. TAP MPR
C. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang
D. Peraturan Pemerintah

20. Sikap materi muatan peraturan perundang- undangan harus mencerminakn perlindungan dan penghormatan terhadaphak asasi manusia. Hal ini merupakan asas yang terkandung dalam materi muatan perundang- undangan yaitu ....
A. kebangsaan
B. kekeluargaan
C. pengayoman
D. kenusantaraan

21. Salah satu contoh sikap dan perbuatan menaati aturan- aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat adalah ....
A. mematuhi aturan berlalu lintas
B. mengikuti kerja bakti warga
C. memasang hiasan dan dekorasi menyambut hari kemerdekaan
D. bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah

22. Kesadaran terhadap aturan hukum dapat terwujud apabila sikap warga masyarakat ....
A. mengetahui dan hafal seluruh aturan hukum yang berlaku
B. memiliki sikap yang positif terhadap aturan hukum yang berlaku
C. mengikuti sosialisasi terhadap aturan hukum yang baru
D. mempunyai produk aturan hukum yang berlaku

23. Yang menyebabkan negara-negara di Eropa melakukan ekspedisi untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru ke seluruh dunia pada abad ke-15 adalah...
A. mencari daerah baru untuk dikuasai
B. rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan
C. melakukan perdagangan dengan belahan dunia yang lain
D. menyebarkan agama

24. Di berbagai daerah, VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik devide et impera. Pengertian politik devide et impera yaitu...
A. politik balas budi
B. politik tebang pilih
C. politik etis
D. politik adu domba

25. Memunculkan sikap tenggang rasa dan tepo seliro dalam hubungan sosial merupakan salah satu nilai ajaran Pancasila terutama sila ....
A. pertama
B. kedua
C. ketiga
D. keempat

26. Upaya kerja paksa (rodi) guna membangun jalan sepanjang pulau Jawa (Anyer-Panarukan) untuk kepentingan militer, membuat rakyat makin menderita dilakukan pada saat Gubernur Jenderal...

A. Daendels
B. Van Den Bosch
C. Van Deventer
D. Baron Van Houvell

27. Sistem Tanam Paksa mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah dan atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Sistem tanam paksa ini disebut juga dengan...
A. kerja rodi
B. devide et impera
C. politik etis
D. cultuur stelsel