Reaksi Ganjar Pranowo Soal Heboh Aksi Pencopotan Baliho Oleh Dandim: Kalau Melanggar, Harus Ikhlas

TRIBUNBENGKULU.COM - Bakal Calon Presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo merespon saal video viral pencabutan baliho dirinya di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah.

Seperti yang diketahui, baru-baru ini anggota TNI yang meminta secara paksa baliho bergambar bakal capres PDIP, Ganjar Pranowo dicopot ramai diperbincangkan.

Adapun pencopotan banner foto Capres Ganjar Pranowo di lahan Makodim 1013/Muara Teweh terjadi, pada Sabtu 15 Juli 2023 sekira pukul 17.45 WIB.

Merepon hal tersebut Ganjar Pranowo mengatakan jika pihaknya masih mengecek di lapangan apa yang terjadi sebenarnya.

Baca juga: Heboh Aksi Dandim Copot Baliho Ganjar Pranowo Hingga Viral di Medsos, Ini Penjelasan TNI

"Oh ya temen-temen lagi ngecek ya, saya belum tau, lebih baik kita klarifikasi dulu. Kita tanya dulu apa yang sebetulnya yang terjadi," ujar Ganjar  dikutip TribunBengkulu.com dari TribunJabar, Selasa (18/7/2023)

Ia mengatakan, apabila pemasangan baliho tersebut memang melanggar aturan, maka dirinya ikhlas.

"Adakah pemasangan itu kita yang melanggar? Kalau iya, harus ikhlas. Kalau tidak ya harus kita tanyakan," ujar Ganjar.

Ganjar lalu meminta agar baliho atau spanduk yang memunculkan wajahnya tak dipasang sembarangan.

Jika ada spanduk yang dipasang tak tertib, Ganjar meminta agar dicopot saja.

"Jangan pasang sembarangan, jangan ngehoaks, jangan membully, pakai kalimat santun, jangan bawa politik identitas. Itu saya omongkan berkali-kali. Nanti kalau ada yang tidak tertib, tolong dicopot. Tapi kalau tertib jangan dicopot," tuturnya.

Klarifikasi Panglima TNI Laksamana Yudo 

Seperti yang diberitakan sebelumnya, penurunan spanduk atau Baliho Ganjar di markas Kodim 1013/Muara Teweh, Kalimantan Tengah, itu melibatkan unsur dari Satpol PP hingga perwakilan partai.

Bahkan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono telah memberikan klarifikasi terkain pencopotan gambar baliho yang viral di media sosial tersebut.

Ia juga menjelaskan keadaan yang terjadi di lapangan.

"Mungkin seolah-olah dicopot itu paksa dicopot," ujarnya dikutip dari KompasTV, Selasa (18/7/2023)

Padahal, menurut Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono, pencopotan itu sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Yudo pun menjelaskan baliho tersebut awalnya terpasang di lahan Makodim 1013 Mtw, Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah.

Baliho tidak dicopot secara paksa karena disaksikan banyak pihak.

"Jadi dilepas disaksikan oleh mereka, nek dicopot kesannya langsung digaruk, copot. Jadi kita tetap menggunakan aturan yang ada," lanjutnya.

Kronologi dan Penjelasan TNI

Terkait pencopotan baliho yang ramai diperbincangkan, Kapuspen TNI Laksda TNI Julius Widjojono menjelaskan kronologi hingga alasan mengapa baliho tersebut dilepaskan.

Diceritakannya, sekira pukul 09.49 WIB Dandim 0103/Muara Teweh Letkol Inf Edi Purwoko mendapat WA (WhatApp) dari Ahmad Gunadi (putra Bupati Barito Utara) tentang permohonan izin memasang banner atau baliho kegiatan festival musik di lahan Kodim 1013/Muara Teweh dengan melampirkan foto lokasi yang dimaksud.

Ketika Edi melihat kiriman foto tersebut, dirinya baru menyadari adanya kejanggalan yaitu adanya banner foto Ganjar Pranowo di baliho sebelahnya, yang juga berada di lahan Makodim 1013.

Saat itu, Julius mengatakan jika Edi memerintahkan anak buahnya untuk melakukan koordinasi dengan Satpol PP dan Panwaslu Kabupaten Barito Utara untuk mencopot banner foto Ganjar Pranowo yang berada di lahan Makodim 1013/Mtw.

Dalam kesempatan itu, Julis mengatakan bahwa menjelang Pemilu 2024, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dalam setiap pengarahan kepada Prajurit TNI selalu menekankan “Netralitas TNI pada Pemilu 2024”.

Salah satu wujud netralitas TNI tersebut diantaramya tidak meberikan fasilitas temapat maupun sarana dan prasarana milik TNI kepada Paslon dan Parpol untuk digunakan sebagai sarana kampanye.

"Jauh sebelum memasuki tahun politik, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M. telah memberikan pengarahan dan penekanan kepada Prajurit TNI untuk selalu berkomitmen netral pada Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan digelar tahun 2024," ujra Julius dikutip dari TribunKaletng, Senini (17/7/2023).

Lebih lanjut, ia mengatakan jika ada 5 penekanan Panglima TNI kepada seluruh prajurit dan keluarganya pada pemilu 2024.

Pertama, tidak memihak dan tidak memberi dukungan kepada Partai Politik manapun beserta Paslon yang diusung serta tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis.

Kemudian yang kedua, tidak memberikan fasilitas tempat atau sarana dan prasarana milik TNI kepada Paslon dan Parpol untuk digunakan sebagai sarana Kampanye.

Ketiga, keluarga Prajurit TNI yang memiliki hak pilih (hak individu selaku warga negara) dilarang memberi arahan dalam menentukan hak pilih.

Keempat, tidak memberikan tanggapan atau komentar dan mengupload apapun terhadap hasil quick count sementara yang dikeluarkan oleh lembaga survey.

Kelima, menindak tegas prajurit TNI dan PNS yang terbukti terlihat politik praktis, memihak dan memberikan dukungan partai politik beserta Paslon yang diusung.

Sebelumnya, dalam video pendek yang beredar, disebutkan aksi itu terjadi di Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah.

Melalui narasinya, video itu menyebut adanya ancaman bagi relawan bila tidak mencopot baliho tersebut.

"Panwaslu dipaksa hadir menyaksikan penurunan baliho tersebut, padahal pemasangan baliho sah-sah saja karena belum masa kampanye, Apa Komandan ini anti Ganjar Pranowo atau ada perintah untuk membela Capres lain?" tulis narasi dalam video yang beredar tersebut.

Viral di Media Sosial

Dalam video pendek yang beredar, disebutkan aksi itu terjadi di Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah.

Adapun video tersebut diunggah di akun TikTok @gp.aceh yang diungghah pada Minggu (16/7/2023)

Melalui narasinya, video itu menyebut adanya ancaman bagi relawan bila tidak mencopot baliho tersebut.

"Apakah Dandim Muara Teweh Anti Ganjar Pranowo," tulis narasi tersebut seperti yang dikutip Tribunbengkulu.com, Senin (17/7/2023).

"Demokrasi di Bumi Tambun Bungai tiba-tiba terguncang oleh tindakan salah seorang oknum komandan TNI di Muara Teweh yang secara sepihak mendesak penurunan baliho Ganjar Pranowo

"Panwaslu dipaksa hadir menyaksikan penurunan baliho tersebut, padahal pemasangan baliho sah-sah saja karena belum masa kampanye, Apa Komandan ini anti Ganjar Pranowo atau ada perintah untuk membela Capres lain?" lanjut narasi tersebut.

Video tersebut lantas menarik atensi hingga ramai-ramai membanjiri kolom komentar di unggahan tersebut.

Banyak pula yang membela tindakan yang dilakukan oleh Dandim tersebut.

"Yg mau saya tanyakan apakah boleh masang banner di instansi militer..tindakan Dandim sudah bener sesuai aturan," tulis salah satu warganet.

"Aturan pasang simbul2 partai di area instansi TNI memang tdk boleh dr dulu, setuju Komandan," tulis warganet lainya.