Anggaran BPJS Kesehatan UHC Dialihkan, DPRD Seluma Gelar RDP Bersama BKD dan Dinkes

Laporan Reporter Tribunbengkulu.com, Yayan Hartono

TRIBUNBENGKULU.COM, SELUMA - DPRD Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Dinas Kesehatan (Dinkes), Selasa siang (7/11/2023).

Rapat dengar pendapat ini menyikapi isu dialihkannya DPA Universal Health Coverage (UHC) oleh BKD, sehingga program BPJS Kesehatan melalui program UHC terancam tak dapat dilayani lagi untuk masyarakat.

"Kita ingin tahu sebab pengalihan DPA ini, jadi kita gelar RDP bersama BKD dan Dinkes untuk memastikannya," ujar Ketua DPRD Seluma Nofi Eriyan Andesca.

Dijelaskan Nofi yang memimpin langsung RDP anggaran BPJS Kesehatan program UHC telah dianggarkan di APBD Perubahan 2023 sebesar Rp 500 juta.

Namun anggaran tersebut hilang, dialihkan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan ASN.

"Keterangan BKD, bukan dialihkan tetapi salah input rekening. Terinput rekening BPJS Kesehatan ASN," kata Nofi.

Ia menegaskan pihaknya memprotes keras anggaran BPJS Kesehatan UHC dialihkan. Karena telah disahkan dan telah masuk dalam APBD Perubahan 2023. BPJS Kesehatan UHC merupakan BPJS darurat untuk masyarakat kurang mampu, yang langsung dapat aktif saat dibutuhkan.

"Kami telah perjuangkan dan anggarkan BPJS UHC ini, karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi jangan sekali-kali dialihkan," tegas Nofi.

Ia menambahkan anggaran Rp 500 juta untuk BPJS Kesehatan UHC ini rinciannya Rp 450 juta dan Rp 50 juta untuk insentif tenaga kesehatan di Dinkes Seluma.

"Besok (8/11/2023) RDP kembali akan kita gelar, RDP ini dengan menghadirkan BKD dan Bappeda. Untuk memastikan anggaran BPJS UHC ini ada dan terealisasikan," jelas Nofi.

Baca juga: Pembahasan RAPBD 2024 Dijadwalkan Ulang, Ketua DPRD Seluma: Kita Bamuskan Dulu