Debat Perdana soal Hukum dan HAM, Ini Catatan Praktisi Hukum Unib untuk Ketiga Capres

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Romi Juniandra

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Praktisi dan pengamat hukum dari Universitas Bengkulu (Unib), Zico Junius Fernando menilai 3 calon presiden (capres) sudah menunjukan pendekatan yang cukup baik dalam menyikapi isu-isu penting saat debat capres pertama, Selasa (12/12/2023) malam, terutama di bidang hukum dan hak asasi manusia (HAM).

Dalam bedahannya, Zico menilai pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Anies Baswedan menunjukkan dukungan yang kuat terhadap penegakan hukum.

Anies  menekankan pada praktik 'orang dalam', dan mengkritik keras fenomena korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela di berbagai sektor.

"Anies juga berargumen bahwa praktik ini merusak integritas pemerintahan dan menghambat pembangunan negara," kata Zico kepada TribunBengkulu.com

Sementara, untuk paslon nomor urut 2, Zico menilai Prabowo tampak lebih bertahan, mengambil posisi defensif karena isu HAM masa lalu yang belum tuntas dan menjadi komoditi politik 5 tahunan untuk menyerang paslon nomor urut 2.

Dalam hal penegakan hukum, paslon nomor urut 2 dinilai juga mendukung penegakan hukum yang baik seperti penguatan lembaga yudikatif, dan lain-lain.

"Paslon 2 berusaha membela diri dari tuduhan yang mungkin ditujukan kepada Paslon 2, juga sekaligus mencoba menjelaskan langkah-langkah yang telah atau akan diambil untuk mengatasi masalah hukum dan HAM," ujar Zico.

Sementara, paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo membawa perspektif dengan menyinggung isu pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, termasuk kasus-kasus orang hilang.

Paslon nomor urut 3 menekankan pentingnya mengakui dan menangani pelanggaran HAM sejarah sebagai bagian dari upaya pemulihan dan penguatan tata kelola hukum di Indonesia. Paslon nomor urut 3 juga dinilai pro terhadap penegakan hukum seperti penguatan lembaga anti rasuah, RUU Perampasan Aset, dan lain-lain.

"Secara keseluruhan, debat ini mencerminkan selain kesamaan pendapat juga keragaman pendapat dan strategi dalam menghadapi isu hukum dan HAM di Indonesia," kata Zico.

Namun, Zico juga menilai dalam konteks debat calon presiden Republik Indonesia, khususnya pada topik hukum dan HAM ini, para calon seharusnya menawarkan pandangan dan rencana aksi yang lebih spesifik dan rinci kepada masyarakat.

Setiap paslon terlihat saling serang dengan isu-isu yang melekat dari ketiga paslon, dimana seharusnya lebih diutamakan gagasan atau ide yang dijabarkan kepada masyarakat, karena ini penting agar masyarakat dapat memahami secara jelas bagaimana calon pemimpin mereka akan menangani isu-isu penting ini dengan gagasan-gagasan atau ide yang kuat dan implementatif.

"Penting bagi calon pemimpin untuk menguraikan secara rinci bagaimana mereka akan menangani isu-isu penting ini," kata Zico.

Dengan penguraian yang rinci ini juga, akan memungkinkan masyarakat untuk memahami dengan jelas rencana dan metode yang akan digunakan oleh calon pemimpin mereka dalam mengimplementasikan ide dan gagasan tersebut.

"Pendekatan ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas debat, tetapi juga membantu pemilih dalam membuat keputusan yang lebih berdasarkan informasi dan pertimbangan yang matang," ungkap Zico.