50 Contoh Judul Skripsi Hukum Ekonomi Terbaru 2024 Dilengkapi dengan Metode Penelitian

TRIBUNBENGKULU.COM - Rekomendasi judul skripsi Hukum Ekonomi terbaru yang bisa dijadikan ide penelitian tersedia melalui artikel ini.

Sebagaimana yang diketahui Hukum Ekonomi merupakan jurusan ilmu hukum yang menganalisis persoalan hukum di masyarakat dalam menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan permasalahan terkait hukum ekonomi bisnis.

Adapun prospek kerja untuk jurusan Hukum Ekonomi ini akan bergerak dibidang lembaga hukum, advokat atau pengacara, pegawai pemerintahan, hingga tenaga pengajar.

Untuk kamu yang saat ini sedang mencari referensi terkait dengan judul skripsi Hukum Ekonomi, simak informasinya berikut ini.

Judul Skripsi Hukum Ekonomi

1. Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Keseimbangan Kemajuan dalam Penanaman Modal Berdasarkan Undang-Undang No.39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus              beserta Peraturan Pelaksananya

2. Peranan Hakim dalam Pembatalan Perjanjian Kontrak Baku antara Pihak Penyedia dan Pengguna Jasa Terkait Asas Keseimbangan

3. Akuntabilitas Pembatasan Pembagian Dividen Dalam Rangka Perlindungan Modal di Perseroan Terbatas

4. Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Direksi Di Industri Keuangan Bank Oleh Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011

5. Analisis Yuridis Program Kepemilikan Saham Bagi Karyawan Di Perseroan Terbatas Terbuka Dikaitkan Dengan Penerapan Pajak Penghasilan

6. Akibat Hukum dari Penunjukan Penjamin Emisi dalam Penawaran Umum Saham oleh Emiten

7.  Analisis Yuridis Kebijakan Pelindungan Dan Pengamanan Perdagangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

8.  Aspek Usaha Bersama Berdasarkan Asas Kekeluargaan dalam Pembatalan UU No. 17 Tahun 2012 Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013

9.  Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Sebagai Salah Satu Langkah Penyehatan Perbankan

10.  Analisis Yuridis Terhadap Penahanan Debitur Pailit dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit

11.  Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard) Terhadap Industri Keramik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

12.  Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Perjanjian Timbal Balik

13.  Peranan Otoritas Jasa Keuangan Untuk Melindungi Investor Yang Mengalami Kerugian Pada Transaksi Short Selling Dalam Pasar Modal

14.  Perlindungan Hukum Bagi Nasabah yang Menyimpan Dana pada Perusahaan Perdagagangan Derivatif Melalui Transaksi Online

15.  Dampak Standardisasi Barang Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

16. Tinjaun Yuridis Perubahan Bentuk Hukum PT. Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) Dari PMA Menjadi BUMN

17. Tanggung Jawab Perusahaan Penjaminan Kredit Sebagai Penjamin Untuk Menanggulangi Risiko Kredit Macet Pada Kredit Usaha Rakyat (Studi Perum Jamkrindo Cabang                     Medan)

18.  Analisis Yuridis Terhadap Pengurangan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Akibat Dari Kepailitan

19.  Tinjauan Yuridis Mengenai Keberadaan Organ Pengawas Dalam Mencegah Terjadinya Penyalahgunaan Fungsi dan Tujuan Yayasan

20.  Pengalihan Pengelolaan Bank Dalam Rangka Penyehatan Bank Oleh Otoritas Jasa Keuangan

21.  Implementasi Ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dalam Pengurusan Perusahaan

22.  Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Foto Selfie Oleh Pihak Lain Dalam Jejaring Sosial Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

23.  Penetapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap Oleh Pengadilan Niaga Terkait Adanya Kreditor Separatis Menuurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004                   (Studi  Putusan Nomor 134K/Pdt. Sus-/PKPU/2014)

24.   Perlindungan Hukum Bagi Kurator Terhadap Tuntutan Hukum Kreditur Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit

25.   Hapusnya PertanggungJawaban Pelaku Usaha Jasa Terhadap Kerugian Yang Dialami Oleh Konsumen (Studi Kasus Putusan MA No: 769/K/Pdt.Sus/2011)

Baca juga: Kumpulan Judul Skripsi Fisioterapi Terbaru 2024 Lengkap dengan Metode Penelitian yang Digunakan

26.   Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Asuransi Dengan Perusahaan Reasuransi Yang Dicabut Izin Usahanya

27.   Hubungaan Hukum Kustodian Dengan Emiten dalam Pasar Modal

28.   Implementasi Prinsip Transparansi Oleh Perusahaan Jasa Penilai Terkait Penawaran Saham Perdana

29.  Asas Perlakuan yang Sama Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal

30.  Pertanggungjawaban Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Pada Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Hal Penjaminan Keamanan

31.  Analisis Yuridis Terhadap Pendelegasian Pemberian Izin Investasi Kepada Pemerintah Daerah Menurut Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 Penanaman Modal

32.  Penyelesaian Sengketa oleh Komisi Informasi atas Informasi yang Diberikan BPOM Terkait Keselamatan Konsumen dalam Mengkonsumsi Suatu Produk

33.  Kajian Yuridis Implikasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Terhadap Penanaman Modal Asing pada Sektor Usaha Rumah Sakit

34.  Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 409 K/Pdt.Sus-Phi/2014 Terkait Pemutusan Hubungan Kerja Pengurus Serikat Pekerja Pada Perusahaan Manufaktur

35.  Kedudukan Hukum Lembaga Penjamin Kredit Daerah Sebagai Penjamin Dalam Pemberian Kredit Terhadap Usaha Kecil Menengah (UKM)

36.  Akibat Hukum Pembatalan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Oleh Kemenkumham Terhadap Perseroan Terbatas (Studi Putusan Mk Nomor 84/Puu-Xi/2013)

37.  Aspek Hukum Pembuktian Dalam Transaksi Transfer Dana Dengan Menggunakan Telepon Seluler

38. Penyelesaian Kredit Macet Oleh Bank Dalam Pemberian Kredit Dengan Jaminan Perorangan (Studi Pada Pt. Bank Mandiri (Persero) Tbk Unit Credit Operations Regional I                   Medan

39.  Upaya Hukum Pemilik Barang Terhadap Pelaku Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut Atas Kerugian Yang Dialami Akibat Tenggelamnya Kapal Pengirim Barang Ditinjau Dari                Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

40. Penerapan Unsur Persamaan Pada Pokoknya Dalam Penentuan Sengketa Merek (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 194K/PDT.SUS/2011)

41. Tanggung Jawab Penerbit Uang Elektronik Terhadap Penyalahgunaan Uang Elektronik yang Merugikan Pengguna Uang Elektronik

42. Akibat Hukum Privatisasi BUMN Terhadap Kewenangan Negara

43. Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Jasa Raharja Dalam Menyetujui Klaim Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya (Studi pada PT. Jasa Raharja Medan)

44. Akibat Hukum Pemisahan Perseroan Terhadap Kreditur Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

45. Akibat Hukum Restrukturisasi Perseroan Terbatas Melalui Pemisahan Usaha

46. Kajian Yuridis Terhadap Kedudukan Advokat Asing di Indonesia dengan Keberadaan Masyarakat Ekonomi ASEAN

47. Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Atas Kecelakaan Kerja di PTPN-IV (Studi Kasus di PTPN – IV Unit Kebun Bah Jambi, Pematang Siantar)

48. Pemberian Jaminan Produk Halal Terhadap Konsumen Muslim Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

49. Kedudukan Hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

50. Analisis Yuridis Terhadap Pengurangan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Akibat dari Kepailitan