Pusat Data Nasional Diretas Setelah Jokowi Deklarasi Perang Judi Online

TRIBUNBENGKULU.COM - Pusat Data Nasional (PDN) diretas, mengalami serangan siber Ransomware dan lumpuh beberapa hari terakhir.

Hal itu terjadi beberapa hari setelah Presiden Jokowi mendeklarasi perang melawan judi online pada Rabu, 12 Juni 2024.

Kini muncul dugaan bahwa serang tersebut berkaitan dengan deklarasi perang Presiden Jokowi melawan judi online.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi menyatakan pemerintah akan mulai serius memerangi judi online.

“Satgas judi online juga sebentar lagi akan selesai dibentuk yang harapan kita dapat mempercepat pemberantasan judi online,” ujar Presiden Jokowi, seperti dikutip TribunBengkulu dari laman Presiden RI, Selasa, 25 Juni 2024.

residen Joko Widodo secara tegas menyuarakan larangan dan bahaya judi daring atau online. Dalam penegasannya, Presiden mengajak masyarakat untuk tidak terlibat dalam perjudian baik secara offline maupun online.

“Jangan judi.. Jangan judi.. Jangan berjudi.. baik secara offline maupun online. Lebih baik kalau ada rezeki, ada uang itu ditabung atau dijadikan modal usaha,” tegas Presiden dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, sebagaimana ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu, 12 Juni 2024.

Presiden juga menyoroti dampak negatif yang ditimbulkan akibat praktik judi. Mulai dari kehilangan harta benda, perpecahan keluarga, hingga meningkatnya tindakan kejahatan dan kekerasan yang terjadi di masyarakat.

“Judi itu bukan hanya mempertaruhkan uang, bukan hanya sekedar gim iseng-iseng berhadiah. Tapi judi itu mempertaruhkan masa depan, baik masa depan diri sendiri, masa depan keluarga, dan masa depan anak-anak kita,” ungkap Presiden.

Oleh sebab itu, Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah terus secara serius melakukan upaya pemberantasan dan memerangi perjudian online. Menurut Presiden, saat ini sudah lebih dari 2,1 juta situs judi online yang telah ditutup oleh pemerintah, selain pembentukan satgas.

Wapres Ma'ruf Amin Minta Investigasi

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin meminta investigasi terus dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

“Yang diutamakan kita itu mengembalikan, menormalkan keadaan. Alhamdulillah sekarang sudah normal. Sebabnya apa yang terjadi itu sedang dilakukan [investigasi] oleh Kominfo dan juga oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan dari pihak keamanan sedang mencari sebabnya,” ungkap Wapres.

Agar kejadian tersebut tidak terulang, lanjut Wapres, pemerintah terus melakukan langkah antisipasi demi melindungi data negara dan masyarakat, serta segala pelayanan publik yang terafiliasi.

“Memang kejadian ini selalu terjadi, di dunia ini selalu terjadi. Oleh karena itu, kita akan memperkuat untuk melindungi kerahasiaan negara, masyarakat, dan juga pelayanan publik jangan sampai terganggu,” tegasnya.

Salah satunya, sebut Wapres, pemerintah akan terus berupaya menerapkan kebijakan satu data nasional agar berbagai data penting negara dan masyarakat tidak tercecer.

“Gangguan ini menjadi satu pelajaran yang berharga buat kita, untuk itu perlu diantisipasi dan tidak boleh lagi terjadi pada masa yang akan datang,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menjelaskan bahwa serangan siber terhadap server PDN ini menggunakan virus ransomware jenis baru yang dikenal sebagai Lockbit 3.0. Menkominfo juga mengonfirmasi adanya permintaan uang tebusan dari peretas server PDN.

“Menurut tim, (uang tebusan) 8 juta dolar,” ujar Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/06/2024).

Mendampingi Wapres saat memberikan keterangan pers kali ini, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, serta Ketua KPI Pusat Ubaidillah.

Pengamat Soroti Kemenkominfo dan BSSN

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) semestinya dipimpin oleh sosok yang kompeten.

Menurut Alfons, kasus peretasan atau serangan siber ke Pusat Data Nasional (PDN) yang terjadi saat ini menunjukkan buruknya manajemen digital di Indonesia karena lembaga yang terkait dipimpin oleh orang yang tak kompeten.

“Ya jelas dong, posisi penting apalagi yang berhubungan dengan digitalisasi harus diisi oleh orang yang kompeten,” ujar Alfons saat dihubungi, Selasa (25/6/2024).

Alfons berpandangan, pemerintah belum menjadikan Kemenkominfo maupun BSSN sebagai instansi penting untuk proses digitalisasi dan pengembangan serta penanganan dunia siber.

Ia menyebutkan, hal itu terlihat dari sosok menteri maupun kepala di instansi tersebut yang tidak dipilih dari kalangan profesional di bidang teknologi informasi atau terkait keamanan siber.

Ia menyebutkan, hal itu terlihat dari sosok menteri maupun kepala di instansi tersebut yang tidak dipilih dari kalangan profesional di bidang teknologi informasi atau terkait keamanan siber.

“Kalau di Indonesia kan kesannya jabatan diberikan sebagai balas budi dukungan politik antar partai politik. Ini yang menjadi salah satu masalah kekacauan manajemen digital,” kata Alfons.

Seperti diketahui, PDN mengalami gangguan pada Kamis (20/6/2024) yang berdampak pada terganggunya sejumlah layanan publik.

Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan, gangguan itu disebabkan oleh serangan siber menggunakan ransomware ke server PDN di Surabaya.

“Perlu kami sampaikan bahwa insiden pusat data sementara ini adalah serangan siber dalam bentuk ransomware dengan nama brain cipher ransomware,” ujar Hinsa, Senin (24/6/2024).

Menurut Hinsa, brain cipher ransomware adalah ransomware jenis terbaru dalam serangan siber. Serangan yang dilakukan itu menginfeksi server PDN dan mengenkripsi data-data di dalamnya.

Pihak peretas pun diketahui meminta tebusan sebesar 8 juta dollar AS kepada pemerintah agar data yang terenkripsi tersebut dipulihkan. Meski begitu, pemerintah tidak langsung mengamini permintaan tersebut.

Tim gabungan BSSN, Kemenkominfo dan Polri tengah menginvestigasi penyerangan ini. Bersamaan dengan itu, tim gabungan juga berupaya mengatasi dampak dari serangan siber tersebut, sekaligus memulihkan gangguan layanan publik yang terjadi.

“Upaya-upaya ke sana sudah kami rumuskan dan kami diskusikan tadi, sehingga diharapkan bisa dengan cepat masalah ini, kejadian ini bisa diatasi dengan baik,” kata Hinsa. (**)