DPRD dan Bupati Bengkulu Selatan Sepakat Fokus pada 5 Program Prioritas di APBD 2025

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Nur Rahma Sagita

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU SELATAN - Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan akan fokus pada 5 program prioritas dalam penggunaan APBD tahun 2025.

Hal itu diketahui, usai Bupati dan DPRD Bengkulu Selatan dalam paripurna Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

“Kami DPRD dan Bupati telah menyepakati RAPBD 2025 dan hasil ini nantinya kami kirim ke Gubernur Bengkulu Selatan untuk menunggu verifikasi,” ujar Ketua DPRD Bengkulu Selatan Juli Hartono kepada TribunBengkulu.com, Jumat (29/11/2024).

Sebelumnya pihaknya telah membahas Draf Raperda APBD tahun 2025 dan proses pembahasan sudah sesuai alurnya.

Baca juga: Pleno Rekapitulasi Suara Hasil Pilkada di Bengkulu Selatan Tingkat PPK Dijadwalkan Besok

Setelah semua tahapan dilakukan dan menemui kesepakatan. Jadi kemarin rapat lanjutan dan sudah disepakati.

Hal ini sesuai dengan aturan, Raperda APBD tahun anggaran 2025 memang wajib disepakati paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Artinya, waktu DPRD dan eksekutif untuk melakukan kesepakatan RAPBD sudah dideadline.

“Kita memang sudah melakukan kesepakatan bersama Raperda APBD 2025 untuk direncakan sejak awal pada akhir November ini yaitu pada 27 kemarin, namun karena libur nasional yang bertepatan dengan pencoblosan Pilkada makanya rapat paripurna dijadwalkan Kamis (28/11/24),” beber Juli.

Untuk pendapatan daerah di RAPBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 1.040.577.397.019. Pendapatan itu bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 63,4 miliar, dan pendapatan transfer Rp 967,9 miliar.

Sedangkan alokasi belanja direncanakan sebesar Rp 1.082.478.534.446. Rinciannya yakni belanja operasi Rp 751,2 miliar, belanja modal Rp 155,2 miliar, belanja tidak terduga Rp 2,1 miliar, dan belanja transfer Rp 173,7 miliar.

Program yang sudah disusun eksekutif dan telah disepakati bersama DPRD, alokasi belanja direalisasikan ke beberapa sektor yaitu :

1. Adanya peningkatan belanja pegawai karena ada pengadaan CPNS dan PPPK.
2. Adanya penanganan stunting dan penanganan kemiskinan ekstrim.
3. Adanya peningkatan pelayanan dasar bidang infrastruktur seperti rehabilitasi fasilitas umum jalan, jembatan, dan irigasi.
4. Adanya peningkatan pelayanan dasar bidang kesehatan seperti pemenuhan UHC untuk program kesehatan masyarakat, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan lainnya.
5. Adanya peningkatan pelayanan dasar bidang pendidikan, seperti pemenuhan untuk standar pelayanan minimal yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 15 Tahun 2023. Serta peningkatan mutu pendidikan melalui rehabilitasi fasilitas dan gedung pendidikan