APBD 2025 Provinsi Bengkulu Dievaluasi Kemendagri, Defisit Rp 76 Miliar

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Jiafni Rismawarni 

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran (TA) 2025 tengah digodok Kemendagri RI.

APBD 2025 disahkan DPRD Provinsi Bengkulu pada Jumat malam (29/12/2024) di ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu.

Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Sumardi menyampaikan, postur APBD 2025 Provinsi Bengkulu masih menunggu hasil evaluasi dari Kemendagri. 

"Kita tunggu saja, hasil evaluasi dari kementerian ya. Tentu hasilnya akan kita laksanakan," kata Sumardi. 

Sumardi menjelaskan, APBD 2025 ini merupakan hasil pembahasan dari Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Bengkulu.

Kemudian dalam rapat paripurna DPRD provinsi disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Juru bicara Banggar DPRD Provinsi Bengkulu Edwar Samsi menerangkan, banggar bersama TAPD Provinsi Bengkulu telah menyepakati Raperda tentang APBD Provinsi Bengkulu TA 2025 dengan rincian pendapatan daerah sebesar Rp2.920.147.088.400.

Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 989 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp1,9 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 1,1 triliun. Untuk belanja daerah sebesar Rp 2.997.059.561.400.

"Belanja kita Rp 2,9 triliun, defisit sebanyak Rp 76 miliar, artinya masih berharap ada dana-dana lain, sehingga bisa menutup defisit itu," harapnya. 

Edwar menjelaskan defisit dari belanja daerah tahun anggaran 2025 mendatang sebesar Rp 76 miliar. 

Ia menilai angka defisit ini masih berada di tingkat wajar dan bisa ditoleransi, sebab masih memungkinkan untuk ditutup dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2024.

Baca juga: Harga Buah Sawit Bulan Desember di Mukomuko Bengkulu, Cek Harganya