Respon Helmi Hasan Bakal Dilantik Presiden Prabowo Jadi Gubernur Bengkulu 6 Februari 2025

TRIBUNBENGKULU.COM - Respon Helmi Hasan yang dikabarkan bakal dilantik jadi Gubernur Bengkulu periode 2025-2030 mendatang.

Helmi mengatakan, apapun keputusan pemerintah pusat Helmi dan Mian akan ikuti termasuk jadwal pelantikan kepala daerah terpilih.

"Ya pokoknya kita ikut setiap keputusan pemerintah pusat," kata Helmi Hasan kepada TribunBengkulu.com, Rabu (22/1/2025).

Helmi mengaku tidak ada persiapan khusus terkait pelantikan sebagai Gubernur Bengkulu pada 6 Februari 2025 mendatang.

"Untuk segala persiapan, bisa ditanyakan ke Pemprov Bengkulu," singkat ketua DPW PAN Bengkulu itu.

Langsung Tancap Gas Bantu Rakyat

Kabar Helmi Hasan bakal dilantik jadi Gubernur Bengkulu Periode 2025-2030, pada 6 Februari 2025.

Hal itu berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat DPR RI, Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu dan DKPP telah menyetujui jadwal pelantikan kepala daerah tanpa sengketa Mahkamah Konstitusi (MK) digelar pada 6 Februari, pada Rabu (22/1/2025). 

"Alhamdulillah Helmi Hasan dan Mian dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto," kata Tomi Yusriya Sespri Helmi Hasan, Rabu (22/1/2025).

Baca juga: Jejak Karir Helmi Hasan Dilantik Gubernur Bengkulu 6 Februari 2025, Adik Menteri-Walikota 2 Periode

Sekretaris DPD PAN Kota Bengkulu itu menjelaskan, sekarang Helmi Hasan sedang melaksanakan Ibadah Umrah tapi kabar pelantikan tanggal 6 Februari 2025 sudah disampaikan ke beliau.

"Beliau menyambut baik dan minta doa kepada masyarakat Bengkulu agar diberikan kelancaran saat proses pelantikan nanti," ungkapnya.

Tomi menambahkan, Helmi akan tancap gas ditahun ini untuk semua Program Bantu Rakyat seperti jalan mulus, Ambulans Gratis, BPJS Gratis, Merdeka Ijazah dan lainnya untuk Rakyat Provinsi Bengkulu.

Pemprov Rapat Persiapan

untuk pelantikan Gubernur Bengkulu Terpilih Helmi Hasan dan Wakil Gubernur Bengkulu Mian.

Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Khairil Anwar mengatakan, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan akan pelantikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu periode 2025-2030 tersebut. 

"Rencana hari Jumat ini, kita rapat untuk persiapan pelantikan dan rangkaiannya. Karena setelah pelantikan itukan mesti ada serah terima jabatan, pisah sambut kan," kata Khairil, Rabu (22/1/2024).

Dijelaskannya untuk masa jabatan Gubernur Bengkulu sebelumnya, yakni Rohidin Mersyah dan wakil gubernur Rosjonsyah, yang saat ini menjadi Plt Gubernur Bengkulu akan berakhir pada saat pelantikan kepala daerah terpilih, tanggal 6 Februari 2025. 

Pelantikan kepala daerah terpilih di Pilkada Serentak 2024 ini, lanjut Khairil, rencananya serentak termasuk untuk Bupati Walikota, di 7 daerah yang tidak ada gugatan di MK.

Pelantikan akan diserentakan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. 

"Jadi hasil raker DPR Komisi II tadi, diminta pemerintah agar segera mengusulkan revisi Pepres 80 itu, karena penetapan tanggal ada di Perpres 80 tahun 2024 itu, disitu kan tanggal 7 Februari untuk Gubernur, dan 10 Februari untuk Bupati Walikota," beber Khairil. 

Sebelumnya proses tahapan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Dalam pasal 160 ayat (1), pengesahan dan pengangkatan Gubernur serta Wakil Gubernur terpilih dilakukan berdasarkan penetapan oleh KPU provinsi.

Kemudian disampaikan oleh DPRD kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri (mendagri).

Kemudian untuk penetapan tanggal pelantikan Kepala Daerah terpilih Pilkada Serentak 2024, termasuk sesuai Perpres 80 Tahun 2024, yang sebelumnya menyampaikan bahwa pelantikan untuk gubernur terpilih pada tanggal 7 Februari 2025.

Sementara untuk Bupati Walikota di tanggal 10 Februari 2025.

"Ternyata hasil RDP tadi serentak di tanggal 6 Februari baik Bupati Walikota maupun Gubernur. Jadi tinggal teknisnya itu seperti apa ya kita tunggu nanti resminya," papar Khairil.

Helmi-Mian Dilantik 6 Februari 2025

Pasangan Helmi Hasan dan Mian dipastikan akan dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu periode 2025-2030 pada 6 Februari 2025 mendatang.

Hal itu berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat DPR RI, Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu dan DKPP telah menyetujui jadwal pelantikan kepala daerah tanpa sengketa Mahkamah Konstitusi (MK) digelar pada 6 Februari, pada Rabu (22/1/2025). 

“Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil Pemilihan Serentak Nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi RI dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dilaksanakan,” ujar Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda. 

Sementara, untuk wilayah yang hasil Pilkadanya masih bersengketa di MK, pelantikan kepala daerah terpilih dilakukan setelah ada putusan dari sidang perselisihan. 

Adapun perkara perselisihan hasil Pilkada serentak 2024 paling lambat dapat diselesaikan MK seluruhnya pada 15 Maret 2025. 

“Yang masih dalam proses sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi akan dilaksanakan setelah putusan Mahkamah Konstitusi berkekuatan hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Rifqi. 

Sebagai informasi, Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Rabu (22/1/2025). 

Agenda utama rapat tersebut adalah membahas pelantikan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. 

Rapat kerja kali ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan terbaik untuk memastikan proses pelantikan kepala daerah berlangsung lancar dan sesuai dengan aturan hukum.