Daftar Menteri Bikin Heboh 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran, Sinyal Reshufle Kabinet Menguat

TRIBUNBENGKULU.COM - Daftar menteri yang bikin heboh dan menuai kontroversi dalam 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

Kini, sinyal Reshufle kabinet merah putih menguat usai  pernyataan keras Prabowo Subianto soal peluang adanya reshuffle kabinet merah putih setelah lewat 100 hari pemerintahannya.

Dikutip dari TribunNews.com, Prabowo mengatakan, dirinya akan menyingkirkan bawahannya yang tidak mau bekerja dengan benar kepada masyarakat.

"Jadi begini kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar yang bekerja dengan benar jadi saya ingin tegakkan itu."

"Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain yang tidak mau bekerja benar benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan," ujar Prabowo dalam sesi tanya jawab seusai resepsi Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu (5/2/2025) malam.

Baca juga: Harta Kekayaan Bahlil, Menteri ESDM Viral Diomelin Warga Gara-gara Polemik LPG 3 Kg

Prabowo tidak merinci apakah pernyataan tersebut, pertanda adanya reshuffle kabinet dalam waktu dekat.

Namun, ia berkelakar soal kemungkinan itu. 

"Mau lebih jelas lagi? hahaha," ujarnya.

Prabowo mengultimatum siapa pun pihak yang masih mencoba tak tertib dalam pemerintahannya.

Prabowo juga meminta semua pihak untuk berhenti melakukan tindak pidana korupsi di bawah pemerintahannya.

Ia juga mengingatkan siapa pun pihak yang masih tidak patuh dengan arahannya akan ditindak.

"100 hari pertama ya, saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndableg (bandel), siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini dengan tuntutan rakyat pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak," kata Prabowo.

Berikut Menteri Prabowo Sudah Bikin Heboh:

1. Menteri Yandri Susanto

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ini disorot setelah ketahuan menggunakan kop surat dan stempel kementerian untuk undangan pribadi Haul ibunya, sekaligus hari santri dan tasyukuran.

Kegiatan itu mengundang Kepala Desa, Sekretaris Desa, Staf Desa, Ketua RT, RW, kader PKK serta Posyandu yang ada di Kabupaten Serang.

Baca juga: Sosok Yandri Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, Terlahir dari Anak Petani dari Bengkulu Selatan

Tangkapan layar undangan tersebut beredar luas di media sosial.

Bahkan mantan Menkopolhukam Mahfud MD juga turut mengunggahnya di akun Instagram pribadinya.

Yandri pun mengaku kelalaiannya dan janji tidak akan mengulangi membuat surat resmi yang dikeluarkan oleh kementerian untuk kegiatan pribadinya.

2. Menteri Yusril Ihza Mahendra

Yusril menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan yang dilantik pada Senin (21/10/2024) kemarin.

Baru menjabat, Yusril menyebut peristiwa 1998 bukan termasuk pelanggaran berat.

Pernyataan itu bahkan dilontarkannya di Istana Kepresidenan Jakarta pasca dilantik.

Menurut Yusril, setiap tindak pidana merupakan pelanggaran HAM berat, namun tidak semua pelanggaran HAM tergolong berat. 

Ia mengklaim, beberapa tahun ini tidak terjadi pelanggaran HAM berat di Indonesia. 

3. Mayor Teddy Indra Wijaya

Pasca dilantik sebagai Sekretaris Kabinet, Mayor Teddy ternyata masih berstatus TNI aktif.

Sejumlah pihak pun menyarankan Mayor Teddy untuk keluar dari TNI.

Sebab berpotensi melanggar ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, bahwa Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan

Namun Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, struktur Seskab saat ini berada di bawah Menteri Sekretaris Negara.

Baca juga: Status Mayor Teddy di TNI Usai Jadi Sekretaris Kabinet, Apakah Harus Mundur? 

Sehingga Mayor Teddy tidak perlu pensiun dini dari dinas aktif keprajuritan TNI.

Sebab, posisi Seskab maupun Mensesneg tidak termasuk ke dalam jabatan sipil sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU TNI.

4. Menteri Natalius Pigai

Menteri HAM Natalius Pigai mengungkapkan pernyataan kotroversial terkait anggaran. 

Ia menyebut harusnya anggaran untuk Kementerian HAM bukan cuma Rp 60 miliar namun Rp 20 triliun. 

Baca juga: Kekayaan Natalius Pigai Menteri HAM, Satu-satunya Menteri Nyetir Sendiri dan Tinggal di Kontrakan

"Kalau negara punya kemampuan, maunya (anggaran untuk Kementerian HAM) di atas Rp 20 triliun. Pigai bisa bangun, jangan anggap saya remeh. Saya ini orang pekerja lapangan di HAM. Saya bisa kalau negara punya anggaran," kata Pigai, Senin (21/10/2024). 

5. Menteri Satryo Soemantri 

Menteri Satryo Brodjonegoro dikepung hingga demo ASN di lobi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.

Dalam rekaman video yang beredar mobil dengan plat RI 23 itu dikepung puluhan orang yang ingin menyampaikan aspirasinya.

Namun, saat dikepung puluhan orang mobil tersebut tampak terus melaju tanpa menghiraukan orang yang berkumpul itu.

Spanduk protes terbentang 'Bukan Babu Keluarga' di Kemendiktisaintek, apakah singgung Menteri Satryo Brodjonegoro dan istri?.

Baca juga: Menteri Satryo Soemantri Akui Sudah Lapor Prabowo Lewat Mayor Teddy Soal Demo Pegawai Kemendikti

Spanduk tersebut bertuliskan: "Pak Presiden Selamatkan kami dari Menteri Pemarah, Suka Main Tampar, dan Main Pecat."

Lalu ada juga spanduk bertuliskan " Institusi Negara Bukan Perusahaan Pribadi Satryo dan Istri!"

Kemudian ada yang bertuliskan "Kami ASN dibayar Negara Bekerja Untuk Negara. Bukan Babu Keluarga"

Spanduk itu dipasang di depan Kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. 

6. Menteri Sakti Wahyu Trenggono

Sebelumnya Menteri KKP dan TNI AL sempat berbeda pandangan soal pembongkaran pagar laut di Tangerang hingga menjadi sorotan.

TNI Angkatan Laut (AL) mulai melakukan pembongkaran pagar laut yang penanggungjawabnya masih menjadi misteri di perairan Tangerang pada Sabtu (18/1/2025) lalu.

Akan tetapi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sempat memiliki pandangan yang berbeda terkait pembongkaran pagar laut tersebut.

Baca juga: Alasan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono Minta Hentikan Pembongkaran Pagar Laut di Tangerang

Sebelumnya Trenggono mengaku telah berkomunikasi via telepon dengan Ali agar operasi pembongkaran pagar laut dapat dihentikan.

"Sekarang belum semuanya (pagar dibongkar) tapi tadi KSAL sudah nelpon pas rapat, habis ini saya akan berkoordinasi dengan beliau," ujar dia kepada wartawan di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali pada Minggu (19/1/2025).

Trenggono juga mengatakan pagar bambu sepanjang 30,16 kilometer tersebut masih menjadi barang bukti dalam proses penyelidikan oleh KKP. 

7. Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi

Kepala Kantor Komunikasi Presiden ini disorot akibat pernyataannya yang dinilai blunder.

Pendiri lembaga survei Cyrus Network ini mengatakan, dalam kabinet Prabowo-Gibran ada 7 menteri koordinator yang akan mengkoordinasikan kementerian di bawahnya.

Hasan Nasbi mengklaim kementerian Prabowo-Gibran lebih ramping dari era Jokowi.

Ia lalu membandngkan era Presiden Jokowi yang justru organisasi kementeriannya jauh lebih gemuk.

Tercatat di era Jokowi hanya ada empat menko

8. Maruarar Sirait 

Menteri Perumahan ini dilaporkan ke Bawaslu Jakarta pada November 2024 usai diduga menyinggung SARA (suku, ras, agama, antargolongan) dalam pernyataannya soal dukungan Anies Baswedan ke Calon Gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno.

Ia menyebut dukungan itu akan membuat pemilih non-muslim menurun. 

Kontroversi lainnya adalah ia pernah membuat sayembara Rp8 miliar bagi yang bisa menangkap Harun Masiku yang kasusnya menyeret Hasto Kristiyanto Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan.

9. Menteri Bahlil

Menteri Bahlil Lahadalia paling banyak bikin heboh di 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

Kontroversi pertama ketua umum Golkar itusai dilantik, Bahlil menyebut adanya 'tukar guling' di balik jatah kursi menteri Golkar di Kabinet Merah Putih. 

Lalu, kedua gelar doktor yang diperoleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dari Universitas Indonesia (UI) memicu kritik dari Dewan Guru Besar UI.

Terbaru kisruh aturan pengecer dilarang jual LGP 3 Kg.

Bahlil mengakui, kisruh mengenai penjualan gas elpiji 3 kilogram (kg) adalah kesalahannya. 

Bahlil pun meminta semua pihak untuk tidak menyalahkan pihak-pihak lain terkait isu itu karena ia sudah mengakui kesalahannya.

"Jadi enggak usah dipersalahkan siapa-siapa, itu adalah kesalahan kami, kalau itu ada salah," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Daftar Kepala Badan- Utusan Khusus Bikin Heboh:

1. Raffi Ahmad

Raffi Ahmad yang juga masuk ke dalam jajaran Kabinet Merah Putih Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Ketika dilantik di Istana Negara, Jakarta Senin kemarin, gelar Honoris Causa Raffi Ahmad turut disebut dan tercantum dalam Keppres.

Gelar ini diberikan oleh Universal Institute of Professional Management (UIPM) di Thailand.

Pemberian gelar ini sempat jadi perbincangan hangat karena UIPM disebut belum memiliki izin operasional di Indonesia.

Bahkan, ada warga Indonesia di Thailand yang mengecek alamat kampus yang memberikan gelar itu, hasilnya bangunan hotel. 

Lalu, kontroversi saat mobil dinasnya yang berplat RI 36 terekam dikawal Patwal arogan, patwal itu terlihat menunjuk-nunjuk mobil lain agar mendahulukan mobil itu. 

Raffi Ahmad mengaku ia tidak ada di mobil itu dan mobil tersebut dipakai mengambil dokumen lalu akan menjemputnya menghadiri rapat.

2. Haikal Hasan

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hassan Baras melontarkan pernyataan kontroversial terkait produk halal.

Haikal Hassan mengancam pelaku usaha di Indonesia yang tidak memproses pendaftaran produk halal akan ditutup usahanya atau dicabut izin edarnya. 

Menurutnya pemerintahan Prabowo akan sangat fokus pada sertifikat halal.

3. Miftah Maulana

Miftah atau Gus Miftah adalah Utusan Khusus Presiden yang mengundang kontroversi usai menyebut “penjual es teh” sebagai orang gob*ok dalam salah satu ceramahnya. 

Pembelaan datang dari orang-orang yang pro seperti Habib Zaidan karena itu dianggap sebagai candaan biasa. 

Desakan mundur datang dari berbagai pihak dan Miftah pun menyatakan mundur dari jabatannya usai ditegur Mayor Teddy dan Presiden Prabowo.

Sufmi Dasco Sebut Itu Ultimatum Prabowo

Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco, mengatakan pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal sinyal reshuffle atau perombakan kabinet merupakan bentuk peringatan bagi para menteri. 

Dasco menilai, para menteri harus melakukan evaluasi di internalnya masing-masing. 

Prabowo sebelumnya mengatakan, bakal menyingkirkan mereka yang tidak mau bekerja untuk rakyat.

"Saya pikir kan Pak Prabowo itu kan orangnya terbuka. Kalau dia sudah bicara terbuka, artinya itu adalah warning kepada pembantu-pembantunya, yaitu menteri untuk kemudian melakukan evaluasi secara internal di kementerian masing-masing," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025), dikutip dari Kompas.com. 

Dasco mengatakan, Presiden memiliki hak prerogatif untuk melakukan evaluasi terhadap kabinet setelah 100 hari bekerja. 

Masa 100 hari masa kerja pemerintahan Prabowo sudah terlewati setelah tanggal 28 Januari 2025 lalu.

Dasco menegaskan bahwa pada prinsipnya, Prabowo lah yang paling mengerti mengenai kinerja para menterinya. 

"Dan tentunya dalam evaluasi 100 hari Presiden, tentunya yang kemudian merasakan apakah pembantu-pembantu Presiden sudah maksimal atau tidak maksimal dalam menjalankan tugas-tugasnya."

"Oleh karena itu, Presiden yang mempunyai hak prerogatif kita serahkan kepada Presiden untuk kemudian setelah 100 hari ini apakah kemudian melakukan evaluasi atau kemudian membuat langkah-langkah perbaikan di internal," jelas Dasco.