Kepala BPS Bengkulu Selatan Sebut Efisiensi Anggaran Bukan Masalah Besar

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Nur Rahma Sagita

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU SELATAN - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Bengkulu Selatan, Mohammad Fathan Romdhoni melalui Ketua Tim Diseminasi dan Pembinaan Statistik Sektoral Yayuk Kurnia Ningsih menyebut efisiensi anggaran bukanlah masalah besar.

Meski ada efisiensi anggaran, pihaknya yakin BPS Bengkulu Selatan akan tetap dapat bekerja dengan baik.

Seperti misalnya apabila jika ada kegiatan sosialisasi, maka pihaknya akan melakukan sosialisasi dengan tidak hanya satu tema.

“Acaranya itu banyak, karena terkait dengan efisiensi anggaran, jadi kita gabungkan menjadi satu yaitu terkait pembinaan satatistik sektoral dalam rangka penyusunan publikasi di Bengkulu Selatan 2025 dan juga sosialisasi standar pelayanan dan pengaduan,”  ujar Yayuk saat selesai kegiatan pembinaan statistik sektoral di Aula Bapennda Litbang, Kamis (20/2/2025).

Yayuk berharap kegiatan yang telah diagendakan pada tahun 2025 bisa tetap terlaksana dengan baik meskipun adanya efisiensi anggaran.

“Dengan efisiensi kita tetap dituntut untuk bekerja berkualitas dan menyediakan data dengan kualitas saya rasa efisiensi anggaran tidak dapat mengurangi data yang kita hasilkan maupun layanan publik yang kita sediakan,” ujar Yayuk.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemerintah untuk mengurangi anggaran belanja yang bersifat seremonial.

Instruksi ini tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang berlaku sejak 22 Januari 2025. 

"Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion," tulis diktum keempat Inpres Nomor 1 Tahun 2025. 

Selain itu, Presiden juga meminta pemerintah mengurangi anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen. 

Pemerintah juga diminta mengurangi belanja yang tidak memiliki output terukur.

Pemerintah daerah diminta lebih selektif dalam memberikan hibah langsung kepada K/L, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa. 

Presiden menargetkan penghematan total anggaran dari pemerintah pusat dan daerah mencapai Rp 306,69 triliun. 

Anggaran tersebut terdiri dari belanja K/L sebesar Rp 256,10 triliun dan anggaran transfer ke daerah Rp 50,59 triliun. 

"Efisiensi atas anggaran belanja negara tahun anggaran 2025 sebesar Rp 306.695.177.420.000," bunyi diktum kedua Inpres tersebut.