Bupati Mukomuko Bengkulu Choirul Huda Ikut Dukung Larangan Study Tour-Wisuda Sekolah

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Panji Destama

TRIBUNBENGKULU.COM, MUKOMUKO - Bupati Mukomuko Choirul Huda ikut mendukung larangan penyelenggaraan study tour dan wisuda di seluruh jenjang pendidikan di Provinsi Bengkulu.

“Tentu dengan kebijakan dari Gubernur Bengkulu kita, pak Helmi Hasan kita harus mendukungnya,” ungkap Choirul Huda saat diwawancara, Minggu (9/3/2025).

“Karena kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Gubernur Bengkulu ini, pasti sudah dipikirkan oleh pak Gubernur, soal dampaknya,” sambung Huda.

Huda menjelaskan, kepala daerah yang mengeluarkan kebijakan, seperti larangan study tour hingga wisuda sekolah itu sudah memikirkan dampak-dampak positif dari kebijakan tersebut.

Lanjutnya apapun kebijakan dari Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, tentu pihaknya akan terus mendukungnya.

“Kita selaku Pemerintah Kabupaten Mukomuko, tentu mendukung apa yang menjadi kebijakan dari Gubernur Bengkulu, karena pak gubernur sudah memikirkan dampak positifnya,” jelas Huda.

Untuk diketahui, gebrakan baru Gubernur Bengkulu Helmi Hasan melarang penyelenggaraan study tour dan wisuda di seluruh jenjang pendidikan di Provinsi Bengkulu.

Hal ini menyikapi banyaknya keluhan dari orangtua siswa yang merasa terbebani dengan biaya tambahan untuk kegiatan tersebut.

Helmi Hasan menegaskan, kepala dinas pendidikan dan kepala sekolah, mulai dari PAUD/TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK, tidak diperkenankan mengadakan study tour maupun wisuda yang berpotensi menjadi beban ekonomi bagi orang tua murid.

"Saya meminta seluruh kepala dinas dan kepala sekolah di Provinsi Bengkulu untuk tidak lagi mengadakan studytour maupun wisuda yang membebani orang tua murid," ujar Helmi Hasan melalui pernyataan resminya yang diunggah di akun TikTok pribadinya, Kamis (25/2/2025), 

Menurutnya, banyak laporan dari wali murid yang merasa keberatan dengan biaya study tour dan wisuda yang dinilai tidak esensial. 

Bahkan, tren perjalanan wisata edukatif dan acara wisuda semakin marak dilakukan oleh sekolah-sekolah di berbagai jenjang pendidikan dinilai justru membebani finansial orangtua. 

Banyak wali murid mengeluhkan biaya yang harus dikeluarkan, mulai dari transportasi, akomodasi, konsumsi, hingga berbagai keperluan tambahan lainnya. 

Bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi, pengeluaran tersebut menjadi tekanan yang tidak perlu.

Pemerintah Provinsi Bengkulu menilai bahwa pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama tanpa adanya tekanan finansial dari kegiatan yang tidak wajib. 

"Kebijakan ini diambil untuk memastikan bahwa pendidikan tetap inklusif dan tidak menambah beban bagi wali murid," tegasnya.

Helmi Hasan berharap kebijakan ini dapat dipahami dan didukung oleh seluruh pihak, termasuk kepala sekolah, guru, hingga komite sekolah. 

Sistem pendidikan seharusnya lebih fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran ketimbang menyelenggarakan kegiatan yang justru menciptakan kesenjangan ekonomi di antara siswa.

Langkah ini juga sejalan dengan prinsip pendidikan yang lebih merata dan berkeadilan. 

Dalam beberapa kasus, siswa dari keluarga kurang mampu terpaksa tidak mengikuti study tour atau wisuda karena keterbatasan biaya berpotensi menimbulkan perasaan terasing dan ketidakadilan di lingkungan sekolah.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan tidak ada lagi siswa yang merasa tertinggal hanya karena kondisi ekonomi keluarganya. 

Selain itu, sekolah diimbau untuk lebih kreatif dalam menyelenggarakan kegiatan yang dapat meningkatkan pengalaman belajar tanpa harus membebani orang tua dengan biaya tambahan.

Gubernur menegaskan bahwa pendidikan di Bengkulu harus tetap berjalan sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu menciptakan generasi yang berkualitas. 

Anggaran pendidikan seharusnya lebih banyak dialokasikan untuk meningkatkan mutu pembelajaran, kesejahteraan guru, serta pengembangan sarana dan prasarana sekolah, bukan untuk kegiatan seremonial yang membebani masyarakat.

Sebelumnya, sejumlah daerah di Indonesia juga mulai menerapkan kebijakan serupa, mengingat polemik yang muncul terkait studytour dan wisuda yang bersifat komersial. 

Pemerintah pusat sendiri telah beberapa kali mengeluarkan imbauan agar sekolah lebih bijak dalam mengadakan kegiatan di luar pembelajaran formal.

Gubernur Helmi Hasan menutup pernyataannya dengan harapan bahwa kebijakan ini dapat memberikan dampak positif bagi sistem pendidikan di Bengkulu.

"Demikian, terima kasih untuk atensinya. Semoga Allah SWT menolong kita dalam menggapai ridho dan ampunan-Nya," tutupnya.

Baca juga: Gerak Cepat Gubernur Helmi Hasan, Tindaklanjuti Aduan Jalan Rusak ke SMKN 3 Bengkulu Tengah