Reaksi Wakil DPRD Banten, Usai Viral Gegara Buat Memo Titip Murid di SPMB 2025

TRIBUNBENGKULU.COM - Reaksi wakil DPRD Banten usai viral gegara buat memo titip murid di SPMB 2025.

Wakil DPRD Banten, Budi Prajogo kini menjadi sorotan gegara ketahuan buat memo untuk titip murid di SPMB 2025.

Dari foto yang kini tengah viral, terlihat memo tersebut ditandatangani langsung oleh Budi Prajogo dan dibubuhi stempel basah DPRD Banten, sehingga menimbulkan kontroversi.

Bagaimana tidak, memo tersebut ditandatangani langsung oleh Budi Prajogo dan dibubuhi stempel basah DPRD Banten, sehingga menimbulkan polemik di tengah masyarakat. 

"Mohon dibantu dan ditindaklanjuti" tulisan memo tersebut jelas memunculkan dugaan intervensi dalam proses seleksi masuk SMA Negeri.

Tak hanya itu, beredar pula sebuah name tag bergambar Budi Prajogo, lengkap dengan logo DPRD Banten dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Informasi yang dihimpun TribunBanten.com menyebutkan, memo tersebut ditujukan ke satu SMA Negeri di Kota Cilegon, Banten.

Hingga dirinya viral, TribunBanten berupaya mengkonfirmasi Wakil Ketua DPRD Banten, Budi Prajogo terkait hal ini.

Namun upaya melalui pesan singkat tersebut belum mendapatkan respon dari yang bersangkutan.

Baca juga: Sosok Wakil Ketua DPRD Banten Viral, Buat Memo Titip Murid di SPMB 2025

Komisi IV DPRD Banten: Tidak Ada Titip Menitip

Untuk diketahui, Komisi IV DPRD Banten telah memberikan peringatan keras kepada seluruh kepala sekolah SMA/SMK negeri maupun swasta agar tidak melakukan praktik pungli dan titip-menitip siswa dalam proses SPMB tahun 2025.

DPRD menegaskan siap merekomendasikan pemecatan kepala sekolah yang terbukti melanggar.

"Tidak ada titip menitip, tidak ada pungli, kalau ada kami akan tindak tegas," kata Sekretaris Komisi IV DPRD Banten, Rifky Hermiansyah kepada Tribun Banten, Jumat (30/5/2025).

Rifky mengatakan, Komisi IV DPRD Banten akan membuka posko aduan SPMB tahun 2025. 

Sehingga jika masyarakat menemukan pungli dan praktik titip menitip bisa melaporkannya secara langsung.

"Silahkan kirimkan bukti-bukti ke sekretariat Komisi IV, akan kami rekomendasikan pada Pak Gubernur agar kepala sekolah tersebut dipecat," katanya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com