BKD Sebut Tidak Ada Kenaikan PBB Tahun 2025 di Kepahiang Bengkulu

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Romi Juniandra

TRIBUNBENGKULU.COM, KEPAHIANG - Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepahiang Bengkulu memastikan tidak ada kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kepahiang.

Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepahiang, Amarullah Muttaqin mengatakan sejauh ini, PBB di Kepahiang masih sama dengan tahun 2024 lalu.

Namun, dia mengatakan memang ada kenaikan di tahun 2024 lalu, dengan kisaran sekitar 10 persenan.

"Misalnya sebelumnya PBB rumahnya Rp 40 ribu, naik jadi Rp 44 ribu. Tapi, itu di tahun 2204 lalu, dan tahun 2025 ini tidak ada kenaikan," kata Amar kepada TribunBengkulu.com, Rabu (20/8/2025) pukul 15.30 WIB sore.

Kenaikan di angka 10 persenan ini, lanjut Amar, sejauh ini belum mendapatkan keluhan dari masyarakat.

Kenaikan di angka 10 persenan dinilai masih dalam tahap wajar, dan tidak terlalu membebani wajib pajak yang ada di Kepahiang.

"Kalau daerah lain itu ada yang sampai 1000 persen. Kalau kita, tahun lalu saja, 10 persenan," ujar dia.

Cara penghitungan PBB P2 sendiri, dimisalkan ada masyarakat yang memiliki rumah dan tanah dengan harga jual, dan disebut Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp 81 juta.

Nilai Rp 81 juta ini dikalikan presentase PBB, kemudian dibagi 100. Hasilnya, didapat angka yang harus dibayarkan sebagai PBB.

Amar sendiri mengimbau masyarakat agar membayarkan PBB setiap tahun, sehingga tidak ada yang tertunggak. 

Nantinya, PBB yang dibayarkan ini akan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang akan digunakan untuk pembangunan di Kepahiang.

"Kalau dibayarkan setiap tahun, tidak akan terasa berat," ungkap Amar.