BPS Provinsi Bengkulu: Kebijakan WFH Berpotensi Tekan Inflasi Daerah

Ringkasan Berita:

1. BPS Bengkulu nilai WFH berpotensi memengaruhi ekonomi daerah.
2. Secara teori, WFH dapat menurunkan inflasi.
3. WFH mengurangi aktivitas dan konsumsi masyarakat.
4. Dampak dipengaruhi faktor global seperti konflik Iran dan Israel.
5. WFH juga berpotensi memengaruhi pendapatan pekerja.

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Panji Destama

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Kebijakan Work From Home (WFH) yang diterapkan pemerintah pusat sebagai upaya efisiensi energi dinilai berpotensi memengaruhi kondisi ekonomi daerah, termasuk di Provinsi Bengkulu.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu, Win Rizal, menyebutkan bahwa kebijakan tersebut secara teori dapat berdampak pada penurunan inflasi.

Menurutnya, penerapan WFH akan mengurangi aktivitas masyarakat di luar rumah, termasuk penggunaan bahan bakar minyak (BBM), listrik, serta konsumsi harian lainnya.

“Seharusnya memang begitu, ini bagian dari efisiensi. Kalau dalam satu minggu ada satu hari WFH, berarti dalam satu bulan ada sekitar empat hari, dan dalam satu tahun bisa mencapai 48 hari,” ungkap Win Rizal saat diwawancarai wartawan di Aula Rafflesia, Kantor BPS Bengkulu, Kamis (2/4/2026) pukul 12.48 WIB.

Ia menjelaskan bahwa pengurangan aktivitas tersebut secara otomatis akan menekan tingkat konsumsi masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan permintaan (demand).

“Kalau permintaan berkurang, biasanya tekanan harga juga ikut menurun. Itu yang secara teori bisa memengaruhi inflasi,” jelas Win.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa dampak tersebut masih perlu dilihat secara menyeluruh karena banyak faktor lain yang turut memengaruhi kondisi ekonomi, termasuk situasi global.

“Kita juga tidak bisa memprediksi sepenuhnya karena ada faktor eksternal, seperti kondisi geopolitik dunia, misalnya konflik Iran dan Israel, yang juga berpengaruh terhadap ekonomi,” tambah Win.

Selain itu, kebijakan WFH juga berpotensi memengaruhi pendapatan sebagian masyarakat, seperti berkurangnya uang makan atau tunjangan harian bagi pekerja.

Meski demikian, secara umum kebijakan ini tetap dinilai sebagai langkah efisiensi yang dapat membantu menekan konsumsi energi dan berpotensi menjaga stabilitas harga di daerah.