Pendapatan Daerah Bengkulu Selatan Turun Rp173 Miliar, BKD Fokuskan Program Prioritas

Ringkasan Berita:

1. BKD Bengkulu Selatan mengumumkan penurunan pendapatan daerah tahun 2026 sebesar Rp173 miliar.
2. Penyebab utama penurunan ialah berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Nur Rahma Sagita

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU SELATAN - Badan Keuangan Daerah (BKD) Bengkulu Selatan mengungkapkan adanya penurunan pendapatan daerah pada tahun 2026.

Kabid Anggaran BKD Bengkulu Selatan, Arif Budiman, menjelaskan bahwa penurunan tersebut berdasarkan keputusan Menteri Keuangan yang diterima pada akhir September lalu.

Menurutnya, penurunan itu tergolong signifikan dengan total pendapatan daerah yang berkurang sekitar Rp173 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

“Sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan yang kami terima pada akhir September, dari pendapatan daerah memang terjadi penurunan cukup besar. Dari dana perimbangan terjadi pengurangan sekitar Rp148 miliar, kemudian dari pendapatan asli daerah (PAD) turun sebesar Rp5,18 miliar, dan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah menurun Rp19,78 miliar,” ujar Arif kepada TribunBengkulu.com, Selasa (21/10/2025).

Arif menambahkan, total penurunan pendapatan daerah dalam APBD 2026 mencapai Rp173 miliar.

Dari sebelumnya sekitar Rp1 triliun, kini pendapatan daerah Bengkulu Selatan hanya mencapai sekitar Rp800 miliar.

Penurunan pendapatan ini disebabkan oleh berkurangnya dana perimbangan dari pemerintah pusat atau yang biasa disebut Transfer ke Daerah (TKD).

“Pada tahun 2025, Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan pemerintah pusat sebesar Rp565 miliar, sedangkan pada tahun 2026 turun menjadi Rp540 miliar. Penurunan paling besar terjadi pada Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Rp192 miliar menjadi Rp124 miliar,” tegas Arif.

Baca juga: Tes Kejiwaan Pembacok Balita hingga Tewas di Bengkulu Selatan Tentukan Nasib Pelaku

Selain itu, Arif menjelaskan bahwa dengan adanya penurunan anggaran ini, pihaknya bersama DPRD Bengkulu Selatan telah menggelar rapat paripurna penyampaian jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi terhadap Rancangan APBD 2026.

BKD bersama Badan Anggaran juga akan terus menggelar pembahasan secara rutin agar rancangan APBD dapat segera disepakati.

“Tadi kita sudah gelar paripurna terkait anggaran ini, sehingga tahapan selanjutnya kami akan rapat bersama Badan Anggaran. Targetnya, pada akhir November nanti seluruh proses pembahasan RAPBD sudah selesai dan bisa disetujui bersama,” harap Arif.

Dengan penurunan yang begitu besar, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mengedepankan program-program prioritas karena keterbatasan anggaran.