Akhirnya! Menkeu Purbaya Minta Maaf ke Kementerian Lain dan Daerah: Tapi Kerja yang Benar Lah

Ringkasan Berita:

1. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa meminta maaf ke kementerian dan pemerintah daerah karena memangkas anggaran.
2. Ia menegaskan agar anggaran dari pusat digunakan sepenuhnya untuk mendorong ekonomi.
3. Purbaya menyampaikan hal ini saat rapat dengan DPD di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2025).

TRIBUNBENGKULU.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya meminta maaf kepada kementerian lain dan pemerintah daerah terkait pemangkasan anggaran.

Sosok Menkeu Purbaya belakangan memang menarik perhatian publik tanah air dengan sejumlah gebrakannya.

Sehari setelah dilantik sebagai Menkeu, Purbaya langsung mengeluarkan kebijakan menggelontorkan Rp200 triliun ke Bank Himbara.

Beberapa hari kemudian, ia kembali menarik perhatian dengan menegaskan tidak akan menaikkan tarif pajak atau menambah pajak baru.

Alih-alih menaikkan pajak atau menambah pajak baru, untuk mengejar target pajak, Menkeu Purbaya justru memilih mengejar Rp60 triliun pajak tertunggak dari 200 wajib pajak besar.

Upaya tersebut sepertinya tidak mudah karena tren pelemahan penerimaan, celah kepatuhan wajib pajak, serta potensi terpangkasnya setoran akibat kebijakan insentif masih membayangi target APBN 2025.

Hingga saat ini, Menkeu Purbaya menegaskan akan menarik anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika dana tersebut tidak terserap maksimal.

Sejumlah kebijakan tersebut dinilai mendapatkan respons positif dari publik dan pasar.

Bahkan belakangan muncul istilah "Purbaya Effect", yang merujuk pada reaksi pasar serta pergeseran ekspektasi kebijakan ekonomi setelah Purbaya Yudhi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Dengan sejumlah gebrakan tersebut, beberapa pihak sepertinya terganggu dengan langkah-langkah Menkeu Purbaya.

Namun tidak sedikit, terutama publik, yang mengapresiasi langkah-langkah dan gebrakan Menkeu Purbaya.

Terbaru, Menkeu Purbaya kembali disorot karena meminta maaf kepada kementerian lain dan pemerintah daerah karena telah memangkas anggaran.

Menkeu Purbaya Minta Maaf

Permintaan maaf Menkeu Purbaya  ia sampaikan saat rapat dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2025), seraya menekankan pentingnya memanfaatkan setiap rupiah yang tersedia.

Namun, Purbaya menegaskan bahwa pesan utamanya tetap sama: anggaran dari pusat harus digunakan secara maksimal untuk mendorong ekonomi, bukan dibiarkan mengendap.

Menurutnya, anggaran yang diberikan dari pusat seharusnya dihabiskan.

"Jadi kalau ada daerah yang tersinggung, saya mohon maaf, tapi ya kerja yang benar lah. Habisin itu duit. Kita manfaatkan maksimalkan uang yang ada," ujar Purbaya.

Purbaya menyampaikan, ketika dia safari dari satu kementerian ke kementerian lain pun, dirinya dianggap mengintervensi kebijakan kementerian lain.

Dia pun menegaskan tidak ingin dianggap mengintervensi kebijakan kementerian lain.

Purbaya mengeklaim hanya mendorong mereka memanfaatkan anggaran yang ada.

"Saya enggak intervensi kebijakan, saya hanya datang ke mereka, 'program Anda apa? Habisin uangnya. Apa yang bisa saya bantu?'. Kenapa? Kalau uangnya nganggur, satu, saya bayar bunga untuk yang enggak dipakai. Kedua, ekonomi lagi susah enggak kedorong," jelasnya.

"Habis itu sudah mulai di kementerian, kayaknya sudah pada sebel sama saya tuh, biar saja, hahaha, terus, tugas saya kan cuma itu," sambung Purbaya.

Tidak hanya di kementerian, Purbaya turut melihat ada dana mengendap di daerah.

Maka dari itu, Purbaya juga mendorong daerah untuk membelanjakan uang mereka.

"Habis saya lihat, daerah juga sepertinya ada uang yang bisa dimanfaatkan di sana. Saya bukannya sentimen sama daerah, saya justru ingin mereka belanjakan lebih cepat supaya ekonominya jalan, sinkron dengan kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah pusat," imbuhnya.

Ancaman Menkeu Purbaya

Dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2025), Purbaya menyebut dirinya memiliki kewenangan kuat sebagai Menkeu sekaligus anggota Dewan Pengawas Danantara untuk memberikan pengawasan ketat terhadap lembaga tersebut.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku baru mengetahui bahwa jabatan yang ia duduki saat ini memiliki kekuasaan yang cukup besar.

Purbaya tertawa karena dengan kekuasaan sebesar itu, dirinya bisa menindak Danantara, terutama ketika lembaga tersebut tidak membayar pajak.

"Tapi kan saya anggota Dewan Pengawas Danantara. Di situ kita bisa beri masukan yang kencang sekali. Dan Danantara juga harus bayar pajak kan. Kalau macam-macam kita sikat juga Danantara-nya. Kalau mereka melindungi praktik-praktik yang jelek," ujar Purbaya saat rapat bersama DPD di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2025).

"Jadi ini Menteri Keuangan lumayan berkuasa rupanya, saya baru tahu juga. Senang-senang juga sih," tambah Purbaya.

Sebelum menyinggung Danantara, Purbaya sempat membahas perbankan yang akan mengalokasikan dana ketika ada deposito masuk.

Ia menegaskan agar bank terampil menyalurkan dana tersebut tanpa membeli dolar atau memberikannya kepada konglomerat.

"Itu yang saya paksa sebetulnya, perbankan menyalurkan uang itu dengan keterampilan mereka sendiri. Malah saya enggak ikut campur. Kenapa? Tapi yang jelas enggak boleh beli dollar, enggak boleh kasih konglomerat. SBN juga enggak boleh," ujar Purbaya.

Purbaya menyebut, dirinya memahami bahwa orang-orang di bank sebenarnya cerdas.

Namun, menurut dia, ada kalanya mereka malas meski memiliki kemampuan.

"Saya sudah bilang pintar tapi malas, saya bilang kan, karena biasanya uangnya ditaruh di SBN atau di BI. Jadi kita pastikan dia pakai itu dengan menggunakan keterampilan dia mendeteksi kredit yang bagus, menyalurkannya seperti apa," paparnya.

Lebih lanjut, Purbaya mengatakan dirinya kerap datang tiba-tiba ke bank untuk menanyakan perihal uang yang disimpan.

Purbaya juga menyinggung bahwa perbankan kini berada di bawah Danantara, sehingga dirinya tidak bisa berbuat banyak jika menemukan penyimpangan.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa selain sebagai Menkeu, dirinya juga merupakan anggota Dewan Pengawas Danantara.

Dengan posisi tersebut, Purbaya menegaskan masih dapat turun tangan apabila terjadi penyimpangan di bank maupun di Danantara.

Instruksi Presiden

Purbaya mengaku gaya komunikasinya yang blak-blakan merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Purbaya mengatakan, sifat ceplas-ceplos yang ia tunjukkan justru bertujuan mengembalikan kepercayaan publik kepada pemerintah.

Beberapa waktu lalu, Purbaya bahkan tak ragu mengancam akan memenjarakan para mafia pakaian bekas.

Ia menegaskan, sanksi denda dan larangan seumur hidup menanti para importir pakaian bekas ilegal.

Menurut Purbaya, kebijakan ini diambil untuk melindungi industri tekstil dan produk dalam negeri.

Kebijakan lainnya, kata Purbaya, adalah merekrut peretas alias hacker andal untuk memperkuat sistem inti administrasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak.

Langkah ini dilakukan guna menutup potensi kebocoran data pada sistem pajak nasional.

Nama Purbaya juga menjadi sorotan saat ia menolak penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Whoosh, yang mencapai Rp120 triliun.

Ketika pemerintah Indonesia dan Tiongkok sepakat merestrukturisasi utang Whoosh hingga tenor 60 tahun, Purbaya memastikan tidak akan terlibat dalam tim restrukturisasi tersebut.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com