Berita Viral

Sosok Soenarko Eks Danjen Kopassus Desak Prabowo Ganti Kapolri Listyo Sigit, Geram Banyak Polemik

Kapolri Listyo Sigit lagi-lagi didesak agar dicopot dari jabatannya karena mengundang banyak polemik.

Editor: Rita Lismini
Tribunnews.com
SOENARKO DESAK PRABOWO - Foto Mayjen TNI (Purn) Soenarko mantan komandan jenderal (Danjen) Kopassus mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengganti Kapolri Listyo Sigit, Rabu (17/9/2025). 

TRIBUNBENGKULU.COM - Kapolri Listyo Sigit lagi-lagi didesak agar dicopot dari jabatannya. 

Adapun desakan pencopotan Kapolri mencuat dalam demonstrasi yang dipicu tragedi tewasnya pengemudi ojek online (ojol), Affan Kurniawan (21), yang dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob Polda Metro Jaya di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025) lalu.

Insiden tersebut dinilai menjadi puncak dari pola brutalitas aparat kepolisian yang represif dan gagal direformasi di bawah kepemimpinan Listyo Sigit Prabowo.

Terbaru, Mayjen TNI (Purn) Soenarko mantan komandan jenderal (Danjen) Kopassus mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengganti Kapolri Listyo Sigit.

Mantan Pangdam Iskandar Muda itu pun heran Prabowo masih mempertahankan Sigit sebagai Kapolri.

"Dia itu udah berapa tahun (menjabat)? Selama dia menjadi Kapolri, berapa banyak masalah yang tidak dia selesaikan secara profesional?" tegas Soenarko, dikutip dari tayangan YouTube Abraham Samad, Selasa (16/9/2025).

Ia memberikan contoh kasus-kasus yang menjadi sorotan publik di era kepemimpinan Listyo Sigit, mulai dari mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo yang terjerat pembunuhan ajudannya hingga tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, yang menewaskan 135 orang.

Menanggapi perkara ini, Pakar komunikasi politik, Emrus Sihombing mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk melakukan analisis terlebih dahulu untuk menentukan urgensi dicopotnya Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Apalagi, Prabowo memiliki beragam informasi intelijen tentangnya.

Hal ini disampaikan Emrus saat menjadi narasumber dalam program On Focus yang diunggah di kanal YouTube Tribunnews, Senin (15/9/2025).

"Saya pikir, Presiden Prabowo Subianto harus melakukan analisis, apakah itu memang urgent diganti atau tidak. Karena bagaimana pun Presiden Prabowo Subianto memperoleh data lebih banyak karena sebagai presiden, dia adalah pengguna data intelijen dan dari berbagai sumber termasuk dari masyarakat," jelas Emrus.

"Oleh karena itu, saya pikir sebaiknya Istana melakukan suatu pengkajian, tentang apakah tingkat urgensitasnya sudah tinggi atau memang belum begitu urgent," paparnya.

"Kajian ini menjadi suatu landasan objektif, apakah memang Kapolri harus diganti atau menunggu waktu yang tepat misalnya," tambahnya.

Kajian dari Sudut Internal dan Eksternal

Emrus menambahkan, kajian mengenai dicopotnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus dilakukan dari sudut internal dan eksternal.

Yakni, mempertimbangkan akseptabilitas (penerimaan) publik dan internal kepolisian, serta partai atau tokoh politik.

"Nah, untuk itu perlu dilakukan juga pengkajian dari sudut internal dan eksternal. Bagaimana tingkat akseptabilitas publik terhadap Kapolri kita saat ini dan bagaimana akseptabilitas di internal kepolisian terhadap kepemimpinan Listyo Sigit ini," tuturnya.

Lalu, Emrus menyarankan, pertimbangan kajian ini bisa dilakukan melalui survei tertutup di internal kepolisian, dan survei dari lembaga independen untuk melihat penilaian publik.

"Nah, bisa dilakukan suatu survei yang sifatnya tertutup, tanpa menyebut nama, di kepolisian. Lakukan saja tidak apa-apa dan itu bisa dilakukan oleh Presiden. Toh polisi itu di bawah langsung presiden, sehingga bisa dilakukan survei kepada internal," papar Emrus.

"Lalu, penilaian eksternal publik bisa dilakukan oleh lembaga survei yang independen. Jangan lembaga survei yang biasanya selalu membuat posisi kekuasaan tertentu positif, gitu ya," imbuhnya.

"Diberikan saja itu survei itu kepada lembaga pendidikan, misalnya Universitas Indonesia atau UGM atau ITB atau IPB Bogor ,kasih bagaimana nanti akseptabilitas publik," sambungnya.

"Selain itu, tentu saya berpendapat bahwa akseptabilitas Listyo Sigit juga dilihat dari partai politik dan tokoh-tokoh politik bangsa. Yang saya maksud tokoh-tokoh politik dalam hal ini adalah ketua-ketua umum partai, terutama partai-partai besar di parlemen," tegasnya.

Sosok Mayjen TNI (Purn) Soenarko

Soenarko diketahui lahir di Medan, Sumatera Utara, pada 1 Desember 1953.

Ia merupakan purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Darat.
 
Mayjen TNI Purn ini sebelumnya menduduki jabatan Danjen Kopassus.

Sepanjang kariernya, Soenarko memiliki pengalaman dan sepak terjang gemilang di militer.

Sebelum menduduki posisi tertingginya, Soenarko sudah terkenal di Aceh.

Diberitakan sebelumnya, ia pernah menjabat asisten operasi Kasdam Iskandar Muda pada 2002.

Lalu, menjadi Danrem-11/SNJ, Danrem-22, Pamen Renhabesad, Pati Ahli Kasad Bidsosbud, dan Kasdif-1 Kostrad.

Pada 12 September 2007, ia menjadi Komandan Jenderal Pasukan Khusus (Kopassus) ke 22.

Saat itu, Soenarko menggantikan Danjen Kopassus sebelumnya, yakni Mayjen TNI Rasyid Qurnuen Aquary.

Soenarko menjabat sampai 1 Juli 2008, lantas digantikan Mayjen TNI Pramono Edhie Wibowo.

Usai jadi Danjen Kopassus, Soenarko dianugerahi jabatan tinggi lainnya.

Mayjen Soenarko menggantikan Pangdam Iskandar Muda sebelumnya, yakni Mayjen TNI Supiadin AS.

Pada 2009, tugas Soenarko sebagai Pangdam Iskandar Muda pun berakhir

Lalu, Soenarko menjabat sebagai Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri (Pussenif) pada 2009, menggantikan Mayjen TNI Nartono. 

Selang setahun, pada 2010, Soenarko digantikan oleh Mayjen TNI Siswondo.

Terjun di Politik

Setelah karier militernya, Mayjen Soenarko pun terjun ke dunia politik.

Ia pernah menjadi anggota Partai Aceh (2012-2016).

Kemudian, bergabung bersama Partai Gerindra (2012-2016).

Lalu, Soenarko bergabung dengan Partai Nangroe Aceh, pada 2017.

Pada Oktober 2023, Soenarko dilantik menjadi anggota dewan pakar Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Riwayat Pendidikan

Berikut riwayat pendidikan Soenarko, dikutip dari Wikipedia.org:

Soenarko pernah mengenyam pendidikan di AKABRI (1978), kemudian Susarcabif (1978).

Ia juga pernah di Komando(1979), Diklapa-I (1985), dan Diklapa-II (1988).

Selanjutnya, di Seskoad (1995), Sesko TNI, lalu di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) tahun 2005.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSumsel.com

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved