Dasco & Seskab Teddy Rapat Tertutup Dengan Menkeu Purbaya Bahas Protes 18 Gubernur soal Dana Daerah

Menurutnya, penolakan tersebut merupakan hal yang wajar. Hanya saja ia meminta pemerintah daerah (Pemda) memperbaiki terlebih dahulu kinerja belanja yang selama ini dicap kurang bagus.

"Kalau semua orang angkanya dipotong, ya pasti semuanya enggak setuju. Itu normal," ujar Purbaya usai audiensi dengan APPSI di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

"Saya belum tahu, mereka ingin ketemu ya sudah saya temuin. (Bahas TKD) Saya yakin pasti itu," ujar Purbaya.
Purbaya menambahkan, pertemuan ini juga untuk menjelaskan kondisi keuangan pemerintah dan daerah saat ini, sekaligus membahas dana bagi hasil (DBH).

DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN dan dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

"Biar saja kita lihat keuangan daerah kita seperti apa, keuangan pemerintah seperti apa, kita atur sesuai kondisi keuangan," tegas dia.

Digeruduk Gubernur se-Indonesia

Gedung Kemenkeu mendadak panas! Menteri Keuangan Purbaya digeruduk para gubernur dari seluruh Indonesia buntut pemotongan dana transfer ke daerah.

Diketahui, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menyambangi Kementerian Keuangan untuk menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Jakarta, Selasa (7/10/2025). 

Dalam pertemuan itu, sebanyak 18 gubernur hadir langsung, 5 daerah tidak hadir dan 8 diwakilkan.

Usai bertemu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengatakan semua pemerintah daerah tidak setuju terkait pemotongan transfer ke daerah (TKD). 

"Semuanya tidak setuju karena kemudian kan ada beban PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar. Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20-30 persen untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60-70 persen, itu berat," ujar Sherly.

Sementara itu, keluhan serupa disampaikan Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang meminta Purbaya mengevaluasi pemotongan transfer ke daerah (TKD).

Sebagai informasi, pemerintah menambah alokasi anggaran TKD dalam APBN 2026 sebesar Rp 43 triliun dari Rp 649,99 triliun menjadi Rp 693 triliun.

Kendati sudah ditambah, anggaran TKD 2026 tetap lebih kecil dibandingkan alokasi pada APBN 2025 sebesar Rp 919,87 triliun.

Purbaya berjanji akan menambah lagi anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Namun, peluang itu bisa terealisasi jika pemerintah daerah bisa memperbaiki kinerja penyerapan anggaran yang selama ini dinilai masih bermasalah.

Artikel ini telah tayang di TribunNews.com