Menkeu Purbaya Dibela Tito Karnavian Soal 18 Gubernur Tolak Anggaran Daerah Dipotong: Evaluasi Dulu

TRIBUNBENGKULU.COM - Menteri Keuangan Purbaya digeruduk para gubernur dari seluruh Indonesia buntut pemotongan dana transfer ke daerah.

Diketahui, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menyambangi Kementerian Keuangan untuk menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Jakarta, Selasa (7/10/2025). 

Dalam pertemuan itu, sebanyak 18 gubernur hadir langsung, 5 daerah tidak hadir dan 8 diwakilkan.

Usai bertemu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengatakan semua pemerintah daerah tidak setuju terkait pemotongan transfer ke daerah (TKD). 

"Semuanya tidak setuju karena kemudian kan ada beban PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar. Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20-30 persen untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60-70 persen, itu berat," ujar Sherly.

Menanggapi gelombang penolakan itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) Tito Karnavian tampil dengan nada tegas sekaligus menenangkan.

Ia mengimbau seluruh kepala daerah agar tidak terburu-buru bereaksi, dan terlebih dahulu melakukan perhitungan cermat atau exercise sebelum menyimpulkan bahwa anggaran daerah benar-benar berkurang.

“Lakukan exercise dulu. Jangan hanya melihat angka, lalu membandingkan dengan tahun ini dan langsung merasa kekurangan. Coba hitung dan evaluasi dulu, di mana letak efisiensinya,” ujar Tito di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Kamis (9/10/2025).

Pernyataan itu menjadi pesan penting di tengah ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Tito menegaskan, sebelum mengeluhkan kekurangan anggaran, para gubernur seharusnya meninjau kembali belanja daerahnya.

Ia menyebut banyak ruang efisiensi yang bisa dilakukan, terutama pada pos-pos pengeluaran yang selama ini kerap membengkak, seperti anggaran perjalanan dinas, rapat, hingga konsumsi berlebihan.

“Potong dulu yang bisa dipotong,” katanya, menegaskan.

Bagi Tito, efisiensi bukan sekadar penghematan, tetapi bentuk tanggung jawab dalam mengelola uang rakyat.

Tak berhenti di situ, Mendagri juga mendorong para kepala daerah untuk berinovasi mencari sumber pendapatan baru, terutama dengan menggerakkan sektor ekonomi mikro.

Ia mencontohkan langkah Sri Sultan Hamengkubuwono X di Yogyakarta yang berhasil menjaga keberlangsungan UMKM saat masa pandemi COVID-19.