Nasib Pemilik Program Xpose Uncezored yang Bikin Pesantren Lirboyo Murka, Dipecat Dirut Trans 7

TRIBUNBENGKULU.COM - Ramai diperbincangkan bagaimana nasib pemilik program 'Xpose Uncezored' yang tayang di Trans 7 malah membuat Pengurus Pesantren Lirboyo murka habis-habisan. 

Pemicu Pengurus Pesantren Lirboyo murka karena Program Xpose Uncensored dari Trans7 yang tayang pada 13 Oktober 2025 itu dinilai menghina kehidupan para kiai dan santri. 

Itulah sebabnya Pengurus Pesantren Lirboyo mengecam keras program Xpose Uncesored Trans 7 tersebut. 

Menanggapi bentuk protes dari Pengurus Pesantren Lirboyo tersebut, akhirnya kedua belah pihak diundang oleh DPR RI dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP). 

Pertemuan tersebut berlangsung di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (16/10/2025), dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P.

Turut hadir dalam rapat tersebut Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Ubaidillah, Dirjen Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI Fifi Aleyda Yahya, sejumlah anggota Himpunan Santri Lirboyo (HIMSAL), serta Direktur Utama Trans7, Atiek Nur Wahyuni.

Tepat di hadapan pengurus Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Direktur Utama Trans7, Atiek Nur Wahyuni pun menyampaikan bentuk klarifikasinya agar masalah tak makin simpang siur dan tak saling kecam. 

Atiek menyampaikan permohonan maaf apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan isi program tersebut.

"Kami juga memohon maaf kepada segenap kiai dan keluarga, para pengasuh, santri, serta alumni Pondok Pesantren Lirboyo dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren di Indonesia. Pertama-tama kami ingin menjelaskan bahwa kami telah menayangkan permohonan maaf secara resmi, terbuka dan simultan di layar Trans TUJ serta melalui akun sosial media Instagram @official Trans7," kata Atiek Nur Wahyuni yang dikutip TribunBengkulu.com dari Youtube DPR RI, Jumat (17/10/2025). 

Ia pun menegaskan bahwa Trans 7 telah mengambil langkah tegas terhadap rumah produksi yang bertanggung jawab atas tayangan Xpose Uncezored.

“Sekarang Pak, PH-nya adalah Sandika. Langsung tanggal 14 itu juga, atas arahan Pak Chairul Tanjung (pemilik Trans 7), kami semua langsung memutuskan hubungan kerja dengan rumah produksi tersebut. Tidak hanya di Trans7 dan bukan hanya untuk program Xpose Uncensored, tapi seluruh program yang dibuat oleh Sandika telah diberhentikan dari Trans TV dan Trans7,” jelas Atiek.

Karena memang program itu diproduksi oleh rumah oleh PH bukan oleh inhouse production Trans7

Kemudian Tran7 pada hari Rabu tanggal 15 Oktober tahun 2025 telah melakukan silaturahmi dengan menyampaikan permintaan maaf secara langsung dengan pimpinan dan keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. 

Dengan adanya kejadian ini Trans7 pun segera memperbaiki aturan dalam internal, memperketatquality control, agar hal ini tidak terjadi lagi. 

Tuntutan Himasal

Adapun tuntutan ini disampaikan saat rapat bersama pimpinan DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (16/10/2025).

Pertama, Himasal mendesak DPR memeriksa pihak Trans7 terkait tayangan Xposed yang dianggap melecehkan Ponpes Lirboyo yang tayang pada Senin (13/10/2025) lalu.

"Kedua, KPI untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap proses produksi dalam penayangan Xposed termasuk naskah, riset lapangan, serta proses editing, yang berpotensi mengandung pelecehan terhadap lembaga keagamaan, termasuk di dalamnya pondok pesantren," kata Ketua Himasal Jawa Barat, Ubaidilah Harist, dikutip dari YouTube DPR RI.

Ketiga, KPI diminta membuat pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran.

Dalam pedoman tersebut, Himasal meminta KPI memberikan sanksi tegas bagi stasiun televisi yang melakukan pelanggaran norma etik dan norma penyiaran.

Keempat, KPI didesak untuk meninjau ulang regulasi penyiaran yang membahas soal ponpes, ulama, dan simbol keagamaan. 

Himasal menyebut hal itu demi memberikan perlindungan khusus terhadap lembaga pendidikan Islam.

"Kelima, KPI perlu mendorong industri media untuk meningkatkan literasi keagamaan bagi kru, redaksi, dan tim produksi, guna menghindari bias dan distorsi saat menyiarkan atau memberitakan terkait pondok pesantren," kata Ubaidilah.

Ubaidilah mengungkapkan literasi tersebut diperlukan agar tidak ada labeling atau penandaan terhadap ponpes dalam aktivitas yang dilakukan sehari-hari.

Dia membantah terkait narasi adanya perbudakan di ponpes yang dilakukan oleh kiai maupun ulama.

"Menghormat guru itu bukan berarti perbudakan. Itu yang perlu ditanamkan atau dimengerti oleh dunia pers," katanya dengan suara bergetar.

Keenam, KPI diminta untuk membuka ruang partisipasi bagi warga ponpes dalam proses revisi pedoman penyiaran terkait keagamaan.

Ketujuh, KPI didesak untuk menghentikan program Xposed yang ditayangkan oleh Trans7.

Adapun sebelum tuntutan itu disampaikan, KPI memang sudah mengumumkan pemberhentian program tersebut.

Kedelapan, Himasal mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk melakukan audit etik terhadap seluruh kru yang memproduksi konten untuk program Xposed.

"Kemudian, Komdigi RI perlu menegakkan regulasi perlindungan ruang digital agar simbol-simbol keagamaan termasuk pondok pesantren dan tokoh agama tidak dijadikan bahan eksploitasi atau nyinyiran di media sosial," ujar Ubaidilah.

Kesembilan, Komdigi diharuskan meningkatkan literasi digital nasional dengan memasukkan unsur etika beragama dan kebudayaan dalam pendidikan di media sosial.

"Himasal meminta Komdigi RI berkoordinasi dengan KPI dan Dewan Pers guna membentuk tim untuk mengawasi konten penyiaran keagamaan di televisi-televisi dan media sosial Xposed," tutur Ubaidilah.

Kesepuluh, Komdigi juga harus mendukung konten bernarasi positif terkait ponpes dan dakwah keagamaan yang bersinggungan dengan organisasi santri dan lembaga-lembaga pendidikan berlatar agama lainnya.

Tuntutan Khusus untuk Trans7, Minta Chairul Tanjung Minta Maaf

Ubaidilah juga menyampaikan tuntutan khusus bagi Trans Corp dan Trans7 imbas konten yang dinilai melecehkan Ponpes Lirboyo.

Pertama, Trans Corp dan Trans7 didesak untuk meminta maaf secara terbuka dan resmi ke publik imbas konten di Xposed.

Namun, permintaan maaf itu harus dilakukan oleh pemikik Trans Corp, Chairul Tanjung.

"Dan itu (permintaan maaf) dimohon untuk ditayangkan terbuka bukan melalui rekaman dan disebarkan di media sosial."

"Informasi terakhir bahwa Pak Chairul Tanjung juga berkenan hadir ke Lirboyo. Mudah-mudahan bisa memberikan narasi baik kepada dunia pondok pesantren," ujarnya.

Kedua, konten Xposed Uncensored yang dianggap mengandung pelecehan terhadap ponpes agar dihapus dari seluruh platform.

Ketiga, manajemen Trans7 didesak untuk melakukan evaluasi internal terhadap tim redaksi hingga penanggungjawab program demi menghindari pelanggaran etik di masa-masa yang akan datang.

"Keempat, Trans7 perlu membuat pedoman internal penyiaran keagamaan dan budaya sebagai komitmen perusahaan dalam menjaga keberagaman dan keharmonisan lembaga keagamaan," katanya.

Kelima, Trans7 dituntut untuk memproduksi konten bergenre dokumenter yang berisi nilai-nilai positif di dalam ponpes sebagai pusat modernisasi beragama, toleransi, dan pendidikan karakter bangsa. 

"Trans7 diharapkan melibatkan perwakilan pesantren dan tokoh agama dalam proses perencanaan konten dengan tema keagamaan agar terjadi keseimbangan informasi dan penghormatan akan nilai-nilai lokal atau wisdom," tuturnya.

Pembuat Konten di Xposed Dipecat Trans7

Sebelumnya, pihak Trans7 telah meminta maaf atas konten dalam program Xpose Uncensored yang dianggap telah melecehkan ponpes khususnya Ponpes Lirboyo.

Setelah itu, Trans7 memberikan sanksi berupa pemecatan bagi seluruh karyawan dari rumah produksi pembuat konten Xposed Uncensored.

Serta memberikan tindakan tegas kepada pihak internal yang terkait dengan program tersebut.

“Sebagai bentuk tanggung jawab, kami telah menjatuhkan sanksi berupa pemutusan hubungan kerja kepada rumah produksi yang membuat konten, serta memberikan tindakan tegas kepada pihak internal yang terkait dengan program tersebut,” jelas pihak Trans7, dikutip dari Warta Kota.

Diketahui salah satu tayangan Trans7 menuai kontroversi tayangan sebuah stasiun televisi swasta yang diduga menyudutkan kyai dan pesantren.

Tayangan itu memuat video para santri yang jalan jongkok saat hendak mencium tangan kyai. Video tersebut lantas menimbulkan dua sudut pandang. 

Di mana santri yang mayoritas dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) yang merasa terlecehkan akan tayangan tersebut dan sebagian masyarakat yang mengkritik feodalisme agama di lingkungan pesantren.

Feodalisme dalam agama yakni sistem atau pola berpikir di mana kekuasaan spiritual atau keagamaan terpusat di tangan segelintir elite (ulama, pemuka, lembaga), dan umat ditempatkan sebagai pihak yang pasif, tunduk, dan tidak setara.

Dengan kata lain agama yang terfeodalisasi bukan lagi sarana pembebasan spiritual, tapi menjadi alat dominasi sosial.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com