Bupati Seluma Teddy Rahman Kaji Penerapan Program 'Gentengisasi' Presiden Prabowo

Ringkasan Berita:

• Program Gentengisasi ini secara resmi disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang digelar di Sentul
• Bupati Seluma Teddy Rahman menyatakan pihaknya belum dapat langsung menerapkan program Gentengisasi di Kabupaten Seluma.
• Kondisi geografis Kabupaten Seluma yang dikenal sebagai wilayah rawan bencana gempa bumi, sehingga setiap program pembangunan rumah harus mempertimbangkan aspek keselamatan struktural bangunan.

Laporan Reporter Tribunbengkulu.com, Yayan Hartono

TRIBUNBENGKULU.COM, SELUMA - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto merancang program nasional baru bertajuk 'Gentengisasi' sebagai salah satu upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat di Indonesia.

Program Gentengisasi ini secara resmi disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang digelar di Sentul, Jawa Barat, pada 2 Februari 2026 lalu.

Melalui program tersebut, pemerintah menargetkan peningkatan standar rumah layak huni, khususnya bagi masyarakat yang masih tinggal di rumah tidak permanen atau belum memenuhi aspek keselamatan bangunan.

Selain itu, program ini juga diarahkan untuk mengatasi persoalan kekurangan perumahan nasional, mengingat saat ini masih terdapat sekitar 9,9 juta kepala keluarga di Indonesia yang belum memiliki hunian pribadi.

Menanggapi kebijakan nasional tersebut, Bupati Seluma Teddy Rahman menyatakan pihaknya belum dapat langsung menerapkan program Gentengisasi di Kabupaten Seluma.

Pemerintah daerah akan melakukan kajian teknis secara mendalam sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.

Hal ini mengingat kondisi geografis Kabupaten Seluma yang dikenal sebagai wilayah rawan bencana gempa bumi, sehingga setiap program pembangunan rumah harus mempertimbangkan aspek keselamatan struktural bangunan.

“Program dari Pak Presiden ini sangat bagus dan tentu niatnya untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, untuk di Kabupaten Seluma, kami tidak bisa serta-merta langsung melaksanakan. Kami akan melakukan kajian teknis terlebih dahulu dengan melibatkan tim ahli,” ujar Teddy Rahman saat dikonfirmasi Tribunbengkulu.com, Selasa (10/2/2026).

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan tidak justru menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, terutama terkait risiko bencana alam.

“Karena sama-sama kita ketahui bahwa Kabupaten Seluma merupakan daerah yang rawan gempa bumi. Jangan sampai program yang tujuannya baik malah menjadi momok menakutkan bagi masyarakat,” jelasnya.

Baca juga: Warga Pasar Ngalam Seluma Dilaporkan PT Agri Andalas ke Polda Bengkulu

Untuk memastikan kesiapan daerah, akan melibatkan tim ahli teknis dari berbagai unsur, termasuk instansi terkait yang memiliki kompetensi di bidang kebencanaan dan konstruksi bangunan.

Salah satu instansi yang akan dilibatkan secara khusus adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma.

BPBD akan diminta melakukan kajian risiko bencana, termasuk potensi gempa bumi dan isu megathrust yang belakangan menjadi perhatian nasional.

“BPBD akan saya minta untuk melakukan kajian khusus, terutama terkait potensi bencana gempa dan isu megathrust. Ini penting agar ketika program gentengisasi ini nantinya dilaksanakan, masyarakat merasa aman dan tidak dihantui rasa takut,” kata Teddy.