Kelangkaan Minyak Goreng

Jelang Ramadhan, Minyak Jadi Perhatian Utama Pemerintah, Kebutuhan Mencapai 6,4 Ton Perhari

Menjelang bulan suci Ramadan 1443 H, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bengkulu menggelar rapat antisipasi kenaikan harga pangan.

Penulis: Beta Misutra | Editor: M Arif Hidayat
Beta Misutra/Tribunbengkulu.com
Rapat TPID terkait antisipasi kenaikan harga menjelang Ramadan 1443 H, Selasa (15/3/2022) 

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Beta Misutra

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Menjelang bulan suci Ramadan 1443 H, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bengkulu menggelar rapat antisipasi kenaikan harga pangan.

alam rapat yang digelar pada Selasa (15/3/2022) ini, difokuskan membahas permasalahan minyak goreng yang hingga saat ini masih bergejolak.

Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Bengkulu, Joni Marsius menyatakan saat ini kebutuhan minyak goreng di Provinsi Bengkulu perharinya mencapai 6,4 ton.

Sedangkan jika dirata-ratakan, dalam satu tahun kebutuhan masyarakat Provinsi Bengkulu akan minyak goreng mencapai 2.300 ton pertahun.

"Untuk saat ini kebutuhan pokok yang diperkirakan akan menjadi pendorong inflasi di Provinsi Bengkulu, menjelang Ramadan itu minyak goreng. Sedangkan untuk bahan kebutuhan pokok lainnya saat ini terpantau masih relatif stabil," ungkap Joni.

Kenaikan harga minyak goreng ini dikarenakan harga Crude Palm Oil (CPO) dunia yang memang mengalami kenaikan. Inilah yang akhirnya membuat Kementrian Perdagangan (Kemendag) mengeluarkan beberapa aturan untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri.

"Sebenarnya harga Rp 14.000 untuk minyak goreng premium itu biaya produksinya lebih dari itu. Namun kan lebihnya itu mereka klaim, nah masalahnya klaim inilah yang saat ini banyak belum dibayarkan," ungkap Joni.

Diakui Joni hal ini tentu sangat mempengaruhi peredaran minyak goreng di pasaran. Maka dari itu dalam rapat TPID hari ini, kemungkinan besar akan ada pertemuan lanjutan untuk membahas terkait solusi penetapan HET yang terlalu rendah tersebut.

"Jadi tadi kita sudah bahas, nanti kedepan kita akan mencari solusi apa bisa kita keluar dari Permendag itu atau ada solusi lain terkait hal ini. Nanti juga akan kita bahas bersama dengan pak Gubernur seperti apa," ujarnya.

Lebih jauh Joni menyebutkan, saat ini Provinsi Bengkulu sudah mampu menghasilkan miliaran ton CPO. Namun sayangnya Bengkulu masih belum memiliki pabrik minyak goreng sendiri.

"CPO kita sudah diatas seribu juta ton, namun untuk pengelolaan pabrik minyaknya kita masih dibantu oleh Sumatera Selatan, Sumatera Utara dan Jambi," katanya.

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved