Atasi Persoalan Klasik PPDB di Kota Bengkulu, Anggota DPRD Dediyanto: Usulkan Penambahan Kelas

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Jiafni Rismawarni

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bengkulu, Dediyanto mengatakan pada pembahasan APBD perubahan nanti, akan mengusulkan penambahan Rombongan Belajar (rombel) atau kelas untuk sekolah.

Hal ini, dilatarbelakangi saat reses beberapa waktu lalu sejumlah warga di Padang Serai dan Muara Bangkahulu menyampaikan hal tersebut.

Pasalnya, jumlah siswa di kawasan itu, dinilai terlalu banyak dibandingkan kuota sekolah yang ada.

"Usulan penambahan kelas ini, akan  kita ajukan diri APBD perubahan karena ini kita dengar saat reses kemarin. Misalnya dari Padang Serai, di Muara Bangka Hulu juga ada itu, Pematang Gubernur," kata Dediyanto.

Apalagi, berdasarkan pantauan dari pelaksanaan Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk SD dan SMP di Kota Bengkulu, ditemukan persoalan klasik lagi. Yakni perihal zonasi, ada kesalahan titik lokasi rumah siswa dengan sekolah.

"Soal masalah klasik PPDB ini, bisa saja dengan melakukan penambahan kelas. Ini juga sudah kita juga komunikasi dengan pihak Diknas. Memungkinkan tidak dengan adanya penambahan kelas ini," imbuhnya.

Sehingga menyebabkan siswa terlempar dari sekolah yang diinginkan saat pendaftaran itu. Juga mempertimbangkan dibeberapa kawasan yang memang kuota bangku untuk sekolah negeri, dinilai kurang mencukupi bagi siswa disana.

Menyebabkan siswa harus ke sekolah lain, yang jaraknya lebih jauh. Ataupun siswa yang bersangkutan harus mendaftarkan ke sekolah swasta.

"Ini ada pengusulan dari Padan Serai. Ada juga yang mengusulkan penambanan sekolah, ini bisa saja di kordinasikan dengan sekolah swasta. Sekolah swasta itu kan beda dengan sekolah negeri untuk rumus anggaran kan. Tentu kita tidak mengesampingkan hal ini," paparnya.

PPDB tahun ini akan dilakukan secara full online. Maka wali murid calon peserta didik baru, harus memperhatikan titik koordinat rumah.

Agar meminimalisir kesalahan untuk penentuan zonasi nantinya. Dalam prakteknya saat PPDB lalu, kesalahan titik koordinat banyak terjadi.

"Untuk sementara ini, kita sarankan agar diberlakukan sekolah pagi dan siang untuk mengakomodir hal ini, intinya mereka harus sekolah dengan nyaman,"

"Problem swasta ini kan biayanya lebih besar dibanding sekolah negeri. Kita juga perlu mengakomodir hal ini. Agar dapat win win solutions," ungkap Dediyanto.