Judul Skripsi Hukum Tata Negara Mudah Diteliti dengan Menggunakan Metode Kualitatif dan Kuantitatif

TRIBUNBENGKULU.COM - Berikut ini rekomendasi Judul Skripsi Hukum Tata Negara yang bisa dijadikan inspirasi dengan menggunakan metode kualitatif dan kuanttitatif.

Untuk kamu yang sedang mencari ide Judul Skripsi Hukum Tata Negara yang telah dilengkapi dnegan mentode kualitatif dan kuantitatif, silahkan simak informasinya di bawah ini.

Dilansir dari berbagai sumber, berikut referensi Judul Skripsi Hukum Tata Negara dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif

• PERAN PENGAWASAN MASYARAKAT TERHADAP PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG
• DEMOKRASI DI INDONESIA STUDI TERHADAP PENGATURAN PARTAI POLITIK MENURUT UU NO 2 TH 1999 UU NO 2 TH 1999 DAN UU NO 31 TH 2002
• PELAKSANAAN PUTUSAN BERSAMA MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, JAKSA AGUNG, KEPOLISIAN NEGARA RI TENTANG PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN SATU ATAP (TERPADU) DI KOTA SEMARANG
• IMPLEMENTASI RETRIBUSI PELAYANAN IZIN PRAKTIK TENAGA KEPERAWATAN DALAM SISTEM KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN KUNINGAN
• PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO 30 TH 1980 TENTANG DISIPLIN KERJA PNS SEBAGAI SALAH SATU SYARAT KENAIKAN PANGKAT DI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNJ JAKARTA
• PERANAN DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PEMALANG
• KEDUDUKAN TUGAS DAN WEWENANG MPR PASCA AMANDEMEN UUD 1945 (STUDI PERBANDINGAN)
• PROSEDUR PENGAJUAN PENSIUN DINI PADA PT TELKOM BANYUMAS
• PERANAN UNIT PELAYANAN TERPADU SATU ATAP DLM BIDANG PERIZINAN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KABUPATEN BANYUWANGI
• PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGADAAN PNS SETELAH DIBERLAKUKAN UU NO 22 TH 1999 (STUDI TENTANG PERATURAN PEMERINTAH NO II TH 2002 TENTANG PENGADAAN PNS)
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN DAN FUNGSI BPD DESA SLATRI LARANGAN BREBES
• PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN (STUDI KOMPARATIF PERTANGGUJAWABAN PRESIDEN SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945)
• PELASANAAN UU NO 28 TH 1999 DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM DI LINGKUNGAN PNS GUNA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH (CLEAN GOVERNMENT)
• PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA (TELAAH KRITIS TENTANG PELAKSANAAN UU NO 23 TH 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)
• PERANAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DESA DI DESA TANJUNG KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN BREBES BERDASARKAN UU NO 22 TH 1999
• PERAN PENGAWASAN MASYARAKAT TERHADAP PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG
• PERANAN LURAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA TEMBOK LOR KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL (STUDI PERBANDINGAN UU NO 5 TH 1979 DG UU NO 22 TH 1999)
• PERANAN PENGADILAN NEGERI DAN DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM PROSES PEWARGANEGARAAN BERDASARKAN UU NO 62 TH 1958
• PENGARUH REALISASI PERATURAN DAERAH NO 2 TH 1998 TENTANG PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN CIREBON
• PERANAN DPRD PROPINSI SULAWESI UTARA DALAM PEMBENTUKAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH MENURUT UU NO 22 TH 1999
• ANALISIS PELAKSANAAN RENCANA TATA GUNA TANAH DALAM PEMBANGUNAN PERKOTAAN DI KOTA SURABAYA
• PELAKSANAAN TUGAS DAN PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA SETELAH BERLAKUNYA UU NO 22/99 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
• TINJAUAN YURIDIS TENTANG USULAN JABATAN AKADEMIK SEBELUM DAN SESUDAH SK MENKOWAS BANGPAN NO 38/KEP/MK WASPAN/8/1999 TGL 24 AGUSTUS 1999
• PELAKSANAAN PENGAWASAN ADMINISTRATIF OLEH PEJABAT YANG BERWENANG TERHADAP PERBUATAN PNS DI KANTOR REGIONAL 1 BKN (ANALISIS YURIDIS TERHADAP INPRES NO 15 TH 1983)
• PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA APARATUR NEGARA DALAM RANGKA TERWUJUDNYA PEMERINTAH YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA BERDASARKAN PP 101 TH 2000 DI KABUPATEN PEMALANG
• PELAKSANAAN PERDA NO 29 TH 2001 TTG PERIJINAN USAHA JASA KONSTRUKASI DI KABUPATEN CIREBON
• PROSES PEMBENTUKAN KABUPATEN MAJALENGKA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMERINTAH DI DAERAH AKUISI NASIONAL ARSIP ORDE BARU DAN
• KABINET REFORMASI PEMBANGUNAN DI KABUPATEN MAJALENGKA SEBAGAI UPAYA PENYELAMATAN DAN PENGAMANAN BAHAN PERTANGGUJAWABAN NASIONAL (ARSIP BIDANG HUKUM)
• PERAN BUPATI DALAM PENYELESAIAN KENAIKAN PANGKAT PNS SEBELUM DAN SESUDAH
• PELAKSANAAN UU NO 22 TH 1999 TENTANG PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR)
• PERANAN DPRD DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN BANDUNG (TELAAH KRITIS DLM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PERIODE 2009-2014)

Baca juga: Contoh Soal CPNS - PPK TIU Kemampuan Verbal Disertai Kunci Jawaban dan Pembahasan

• PERANAN PEMERINTAH DESA DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA KALIWADAS ADIWERNA TEGAL
• PERANAN DPRD PERIODE 2004-2009 DALAM PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KABUPATEN BANTEN (STUDI TENTANG PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMERINTAHAN DAERAH)
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NETRALITAS PNS DARI KEANGGOTAAN PARPOL DI PROPINSI JAWA TENGAH
• PERANAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SETELAH BERLAKUNYA UU NO 22 TH 1999 (ANALISIS YURIDIS TENTANG PENETEPAN PENSIUN OTOMATIS SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UU NO 22 TH 1999)
• PERANAN PEMERINTAH DAERAH KOTA YOGYAKARTA DALAM PEMBANGUNAN PARIWISATA BERWAWASAN LINGKUNGAN
• DAMPAK PERUBAHAN SISTEM KETATANEGARAAN RI TERHADAP PELAKSANAAN UU KEWARGANEGARAAN RI
• URGENSI KOMISI KONSTITUSI DALAM PROSES PENYEMPURNAAN AMANDEMEN UUD 1945
• TINJAUAN KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA RI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
• PERANAN DPRD DALAM PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PENETAPAN BUPATI KEDIRI
• RESPON MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN LANGSUNG KEPALA DAERAH DI KABUPATEN SAMARINDA
• KEGUNAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN FISIK DAERAH
• KEDUDUKAN BUPATI KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DAERAH (STUDI KOMPARATIF MENURUT UU NO 5 TH 1974 DG UU NO 22 TH 1999)
• STRATEGI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANTUL DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE
• PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA YOGYAKARTA DALAM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (STUDI KOMPARATIF SEBELUM DAN SESUDAH SETELAH UU NO 22 TH 1999)
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PEMBERHENTIAN PNS DI PTIN SAMPANG.
• KERJA SAMA PEMERINTAH DESA DAN BPD DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (STUDI KASUS DESA RAJAGALUH KECAMATAN RAJAGALUH KABUPATEN MAJALENGKA)
• PERANAN BADAN PETIMBANGAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DI JOGJAKARTA
• PERAN DPRD DALAM DINAMIKA POLITIK PADA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH BERDASARKAN UU NO 22 TH 1999 (STUDI KASUS DPRD KABPATEN CILACAP)
• KEDUDUKAN DAN PERANAN MENTERI NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI PADA MASA ORDE BARU
• PERANAN APARAT PERPAJAKAN DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN WAJIB PAJAK UNTUK MEMBAYAR PAJAK
• IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD PROPINSI JAWA BARAT TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH MENURUT UU NO 22 TH 1999
• IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PARKIR DALAM OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA SEMARANG
• PENGGUNAAN TANAH EKS BENGKOK SETELAH PERALIHAN SISTEM PEMERINTAHAN DESA MENJADI KELURAHAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN CIREBON)
• PERANAN BAPPEDA DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KOTAMADYA YOGYAKARTA
• ARTI PENTINGNYA PEMILU DALAM MEMYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DESA DI DAERAH TK II KABUPATEN BANDUNG
• PERANAN LEMBAGA MUSYAWARAH DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DAERAH TK II KABUPATEN SURAKARTA
• EFEKTIVITAS FUNGSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI YOGYAKARTA
• PEMERIKSAAN PAJAK PENGHASILAN DALAM SISTEM KEUANGAN NEGARA (SUATU KAJIAN HUKUM NEGARA)
• PERGESERAN KEWENANGAN MPR MENURUT UUD 1945
• FUNGSI BAPPEDA KABUPATEN BREBES DALAM PERENCANAAN TATA RUANG KOTA BERWAWASAN LINGKUNGAN
• PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM SISTEM KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN BANDUNG
• IMPLEMENTASI PASAL 27 UUD 45 TENTANG HAK TIAP-TIAP WARGA NEGARA BERHAK ATAS PEKERJAAN DAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK BAGI
• KEMANUSIAAN PADA MASA KEKUASAAN ORDE BARU (KAJIAN KRITIS PRAKTEK HAM BAGI RAKYAT INDONESIA MASA ORDE BARU)
• PERKEMBANGAN WEWENANG DAN HAK DPR MENURUT UUD 1945, KONSTITUSI RI 1945, UUD 1950 DAN UUD 1945 SETELAH PERUBAHAN
• PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH NO 18 TH 2002 TENTANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN DI KOTA BANDUNG
• PERAN DINAS PENGELOLAAN PASAR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DAERAH KOTA CIREBON
• STUDI KEMANFAATAN DANA PERIMBANGAN BAGI PEMERINTAH KOTA BOGOR
• STUDI KOMPARATIF PELAKSANAAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DI KOTA JAKARTA SEBELUM DAN SESUDAH DI BENTUKNYA DINAS KETERTIBAN KOTA JAKARTA
• PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN MALANG
• PERANAN DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI JAWA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BUS PERKOTAAN DI WILAYAH AGLOMERASI PERKOTAAN
• Politik hukum peraturan Presiden nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing perspektif keadilan sosial Sayyid Quthb
• Progresifitas Putusan Mahkamah Agung nomor 46/P/HUM/2018 perspektif Imamah Al-Ghazali: Studi pengikutsertaan eks koruptor dalam pemilihan umum legislatif di Kabupaten Probolinggo
• Prosedur pembahasan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perparkiran perspektif maslahah mursalah: Studi di DPRD Kabupaten Malang
• Selection Of Village Community Institutions Based On Permendagri Number 18 Of 2018 Concerning Village Community Institutions And Village Traditional
• Institutions: Study in Labuhan-Lalar Village, Taliwang District, West Sumbawa
• Strategi sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang menekan angka golput dalam pemilihan gubernur Jawa Timur: Studi kasus pemilihan gubernur tahun 2013 & 2018
• The effectiveness of Banyuwangi local regulation number 7 year 2017 on the supervision of Madrasah Diniyah Takmiliyah
• The effectiveness of Tuban Local Government Regulation Number 09 of 2012 on spatial plans of settlemen in Glondonggede Beach Sadd Ad-Dzari'ah prespective
• The Role Ministry of Law and Human Right Regional Office West Nusa Tenggara in Harmonization the Local Regulation Draft
• Aksesibilitas pusat perbelanjaan di Kota Malang bagi penyandang disabilitas dalam perspektif HAM
• Alih fungsi lahan pertanian di Desa Tambak Suro Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto: Perspektif Undang-undang nomor 41 tahun 2009 dan maslahah mursalah
• Analisis pasal 3 undang-undang no. 20 tahun 2001 dan Siyasah Qadha’iyah terhadap putusan pengadilan tata usaha negara no.9/p/pw/2018/ptun.sby tentang penyalahgunaan wewenang
• Analysis of the decision of the constitutional court number 02 / puu-xvii / 2019 concerning the right to certification benefits for paud teachers in Al-maslahah Al-mursalah prespective
• Constitutional rights of candidates of legislative members elected by political parties recall
• Efektifitas kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan norma hukum pasal 37B UU no. 19 tahun 2019 perspektif maslahah mursalah
• Efektifitas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) dan Pemeriksaan
• Persidangan Jarak Jauh (Video Conference): Studi di kantor Mahkamah Konstitusi Jakarta Republik Indonesia
• Efektivitas pasal 13 terhadap pemondokan campur berdasarkan perda Kota Malang nomor 6 tahun 2006 dan maslahah mursalah (studi di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang)
• Efektivitas Pasal 21 Ayat (2) Perda Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Perspektif
• Maslahah Mursalah: Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso
• Efektivitas pasal 5 peraturan daerah kota Malang nomor 2 tahun 2012 perspektif maslahah mursalah (studi supeltas kecamatan Sukun)
• Efektivitas penggunaan intelligent transport system dalam menanggulangi kemacetan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang perspektif Maslahah Mursalah
• Efektivitas peraturan daerah kota Malang nomor 3 tahun 2015 terhadap pungutan liar oleh juru parkir di kota Malang perspektif Maslahah Mursalah
• Evaluasi pemilihan umum anggota legislatif tahun 2019: Studi persepsi politik etnis berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum di Kabupaten Tulungagung perspektif masyarakat madani
• Hak warga negara dalam menyampaikan pemikiran secara bebas menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan Maqhasid al-Syariah
• Implementasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembahasan dan penetapan peraturan desa prespektif maqashid syariah di Desa Sumberagung Modo Lamongan
• Implementasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik terhadap proses rekrutmen dan kaderisasi Partai Politik perspektif
  Maslahah Mursalah (Studi di DPD Partai Nasdem Kota Malang)
• Implementasi pasal 8 dan pasal 9 Permenkeu ri nomor 7/pmk. 07/2020 dalam mewujudkan kesadaran Hukum masyarakat (studi di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)
• Implementasi peraturan daerah Kabupaten Jombang nomor 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kawasan wisata religi Gus Dur perspektif maslahah mursalah
• Implementasi Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyalahguna Narkotika Perspektif Maslahah Mursalah Abdul Wahab Khallaf: Studi kasus di Institusi Penerima Wajib Lapor Bahrul Maghfiroh Malang
• Implementasi Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 perspektif maslahah mursalah Abdul Wahhab Khallaf: Studi pelanggaran terhadap larangan penataan atribut partai politik dan peserta pemilihan umum calon anggota legislatif 2019 di Kecamatan Batu
• Implementasi Perda nomor 3 tahun 2018 terhadap persyaratan pengurus RT dan RW perspektif Imam Al-Mawardi: Studi di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan
• Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam kasus balap liar di Kota Malang: Studi di Kepolisian Resort Kota Malang
• Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 30/PUU-XVI/2018 dalam pemilihan legislatif Dewan Perwakilan Daerah tahun 2019
• Kepemimpinan politik perempuan berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-undang nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta perspektif siyasah dusturiyah
• Kewenangan Kepala Daerah untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (studi di kabupaten Malang)
• Larangan pengurus parpol menjadi anggota DPD dalam Putusan MK nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan MA nomor 65 P/HUM/2018 perspektif Hasan Al-Banna
• Legal protection of informal workers in the perspective of human rights and maslahah:study at daksi coffee Malang
• Musyawarah peralihan hak tanah ulayat masyarakat hukum adat untuk usaha perkebunan perspektif maslahah: studi pasal 12 undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan
• Partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa perspektif Maslahah Mursalah Abdul Wahab Khallaf(Studi di Desa Temuwulan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang)
• Pelarangan poligami oleh partai Solidaritas Indonesia perspektif Siyasah Syar’iyyah Yusuf Qardhawi
• Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017
• Penambahan Kecamatan perspektif undang-undang nomor 23 tahun 2014 pasal 35 ayat 4 tentang Pemerintahan Daerah dan Maslahah (studi di balai kota batu)
• Pendaftaran anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu perspektif mashlahah mursalah: Studi KPPS Kecamatan Pakis dan Tirtoyudo Kabupaten Malang
• Penegakan hukum terhadap pengemudi ojek online yang menggunakan ponsel ketika berkendara menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan
  Jalan (LLAJ) Perspektif Teori Maslahah: Studi di wilayah hukum Kepolisian Resor Malang Kota
• Pengawasan DPRD Kabupaten Malang terhadap Perda No. 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Malang pada pembangunan jalan dan jembatan
• Pengembangan desa pasca penerimaan dana berdasarkan Peraturan Bupati nomor 59 tahun 2018 perspektif maslahah
• Peran Bawaslu dalam pencegahan money politic tahapan kampanye pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung: Studi Bawaslu Kabupaten Tulungagung
• Peran pemerintah Kabupaten Sampang dalam penyelesaian hak warga negara pasca konflik Syiah-Sunni perpektif Imam Al-Mawardi
• Politic of law of presidential regulation number 64 of 2020 after the supreme court decision number 7 p/hum/2020
• Political law application of the constitutional question in the state system Republic of Indonesia perspective the profetical law paradigm
• Political right for additional voters at general election in progressive law and maslahah mursalah perspective
• Penolakan uji materiil oleh mahkamah agung pp nomor 47 tahun 2017 tentang penambahan penyertaan modal negara ri dalam modal saham perusahaan
• perseroan pt Indonesia asahan alumunium perspektif sadd adz zariah
• Penyelesaian problematika pasal 27 ayat 2 UU No 2 Tahun 2020 tentang Perpu No 1 Tahun 2020 menjadi UU: perspektif hukum responsif dan maslahah mursalah
• Peran satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan peraturan daerah Kota Batu nomor 4 tahun 2011 tentang izin mendirikan bangunan perspektif
• Siyasah Dusturiyah (studi di kantor satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu)
• Peran sentra gakkumdu (penegakan hukum terpadu) dalam penanganan tindak pidana pemilu pada tahapan kampanye di Bawaslu kota Malang
• Perlindungan anak dibawah umur dalam kegiatan politik di Kota Malang perspektif Sadd Al Dzariah
• Perlindungan hukum terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) tindak pidana korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Maslahah Mursalah
• Politik hukum pengangkatan wakil Menteri pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 80/puu-xvii/2019 perspektif teori Al-Wizarah Imam Al-Mawardi
• Rangkap jabatan pegawai negeri sipil sebagai komisaris Badan Usaha Milik Negara perspektif hukum positif dan mashlahah
• Tinjauan hukum mekanisme perizinan operasional kendaraan wisata “becak cinta” yang dimodifikasi di Kota Batu (studi di Dinas Perhubungan Kota Batu)
• Upaya pemerintah terhadap penanganan fakir miskin di era pandemi covid 19 perspektif fiqih siyasah (studi di Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang)
• Urgensi pembentukan peraturan daerah (Perda) tentang pencegahan tindak pidana pembunuhan berupa carok
• A handling problem on illegal disposal waste for environmental health through perda Pekanbaru city number 08 of 2014 and environmental fiqh
• Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 tentang Hak Politik Aparatur Sipil Negara Perspektif Maslahah Mursalah
• Analisis yuridis penerapan asas retroaktif dalam kasus pelanggaran HAM di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah
• Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi No.006/PUU-II/2004 Perspektif Siyāsah Dustūriyah
• Anotasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/puu- xiii/2015 tentang pemberian hak pilih pada disabilitas mental (perspektif teori Hukum Progresif dan Fiqh Siyasah Dusturiyah)
• Ashabiyah Ibnu Khaldun dan relevansinya terhadap pasal 221 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum
  DPRD Kabupaten Pasuruan dalam menyelesaikan sengketa tanah perspektif maslahah (studi kasus di desa Sumberanyar Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan)
• Efektivitas Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030 terhadap Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Perspektif Maslahah Mursalah: Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang
• Efektivitas Pasal 3 Ayat 11 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi di Satpol PP Kota Malang)
• Efektivitas pasal 4 perbup no. 33 tahun 2013 terkait perparkiran di tepi jalan umum di Kabupaten Tulungagung perspektif maslahah Imam Ghazali
• Efektivitas penerapan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011: Studi di Kelurahan Rampal Celaket
• Efektivitas peraturan daerah Kota Malang nomor 2 tahun 2012 terhadap kebersihan fasilitas umum perspektif Fiqh Al-Bi’ah (studi di Kota Malang)
• Efektivitas peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2020 di Pengadilan Negeri Kota Malang: Studi terhadap persidangan teleconference
• Efforts of the general election commission in electing legislative members of fiqh al-siyāsah al-dustūriyyah's perspective:Study of countermeasures for the whitegroup in Gringsing District
• Evaluasi Pelaksanaan Pasal 3 Perpres Nomor 12 Tahun 2013 Perspektif Maslahah: Studi di Desa Tanjunggunung Kabupaten Jombang
• Evektivitas pasal 34 undang-undang no 2 tahun 2011 terhadap pemanfaatan anggaran dana partai politik
• Fungsi Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan pasal 55 uu no 6 tahun 2014 tentang desa perspektif Mahmud Syaltut (Studi Di Desa Gonting Malaha Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan)
• Gagasan hukum pemungutan pajak penghasilan bagi youtuber prespektif Fiqh Siyasah Maliyah
• Immune rights of members of the council of people's representatives according to the principle of equity before the law
• Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pencemaran
• lingkungan akibat limbah industri Perspektif Fiqh Siyasah: Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto
• Implementasi pasal 39 undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Partai perspektif Maslahah Mursalah: studi di dpc PPP dan PKB Kota Malang
• Implementasi pasal 61 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (studi fungsi pengawasan BPD desa Takerharjo Solokuro Lamongan)
• Implementasi peraturan daerah Kabupaten Lumajang nomor 5 tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok perspektif Maqashid Syari'ah
• Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto Tahun 2012 – 2032 terhadap alih fungsi perumahan menjadi home industry Perspektif Maslahah Mursalah
• Implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Perspektif Siyasah Maliyah: Studi Alokasi Dana di Kelurahan Jetis Kabupaten Lamongan
• Implementasi permenkes RI No 1175/Menkes/Per/VII/2010 dalam upaya pengawasan hukum terhadap peredaran kosmetik berbahaya teregister BPOM
• Implementasi Program Kartu Prakerja berdasarkan Perpres RI Nomor 76 Tahun 2020 ditinjau dari Konsep Mashlahah: Studi di Kota Malang
• Implementation Of Law Number 22 Year 2009 Concerning Traffic and Road Transport On Supervision of Prospective Drivers While Learning To Drive: Study at Batu City Traffic Police
• Implikasi yuridis keberadaan dewan pengawas terhadap independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyyah
• Implikasi yuridis pasal 4 ayat 2 undang-undang nomor 3 tahun 2020 terhadap sentralisasi pengelolaan minerba daerah oleh pemerintah pusat
• Independensi komisi pemberantasan korupsi Dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih (Studi terhadap undang-undang nomor 19 tahun 2019 Perspektif Al-Ghazali)
• Izin lingkungan terhadap usaha di sekitar permukiman berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2015 tentang izin lingkungan dan Sadd Al-Dzari'ah
• Optimalisasi peran BPD dalam legislasi Desa menurut Perda Kabupaten Jembrana nomor 4 Tahun 2018 dan konsep Syūra: studi di Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana Bali
• Optimalisasi peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang perspektif maslahah mursalah
• Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2018 Kota Mojokerto perspektif siyasah dusturiyah
• Penambangan pasir ilegal berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2005: Studi kasus di Kalitidu Kabupaten Bojonegoro

• PERANAN DPRD DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN BANDUNG (TELAAH KRITIS DLM
• RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PERIODE 2009-2014)
•  PERANAN PEMERINTAH DESA DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA KALIWADAS ADIWERNA TEGAL
• PERANAN DPRD PERIODE 2004-2009 DALAM PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KABUPATEN BANTEN (STUDI TENTANG PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMERINTAHAN DAERAH)
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NETRALITAS PNS DARI KEANGGOTAAN PARPOL DI PROPINSI JAWA TENGAH
•  PERANAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SETELAH BERLAKUNYA UU NO 22 TH 1999 (ANALISIS YURIDIS TENTANG PENETEPAN PENSIUN OTOMATIS SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UU NO 22 TH 1999)
•  PERANAN PEMERINTAH DAERAH KOTA YOGYAKARTA DALAM PEMBANGUNAN PARIWISATA BERWAWASAN LINGKUNGAN
• ANALISIS PELAKSANAAN RENCANA TATA GUNA TANAH DALAM PEMBANGUNAN PERKOTAAN DI KOTA SURABAYA
• PELAKSANAAN TUGAS DAN PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA SETELAH BERLAKUNYA UU NO 22/99 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
• TINJAUAN YURIDIS TENTANG USULAN JABATAN AKADEMIK SEBELUM DAN SESUDAH SK MENKOWAS BANGPAN NO 38/KEP/MK WASPAN/8/1999 TGL 24 AGUSTUS 1999
• PELAKSANAAN PENGAWASAN ADMINISTRATIF OLEH PEJABAT YANG BERWENANG TERHADAP PERBUATAN PNS DI KANTOR REGIONAL 1 BKN (ANALISIS YURIDIS TERHADAP INPRES NO 15 TH 1983)
• PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA APARATUR NEGARA DALAM RANGKA TERWUJUDNYA PEMERINTAH YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA BERDASARKAN PP 101 TH 2000 DI KABUPATEN PEMALANG
•  PELAKSANAAN PERDA NO 29 TH 2001 TTG PERIJINAN USAHA JASA KONSTRUKASI DI KABUPATEN CIREBON
• PROSES PEMBENTUKAN KABUPATEN MAJALENGKA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMERINTAH DI DAERAH AKUISI NASIONAL ARSIP ORDE BARU DAN
• KABINET REFORMASI PEMBANGUNAN DI KABUPATEN MAJALENGKA SEBAGAI UPAYA PENYELAMATAN DAN PENGAMANAN BAHAN PERTANGGUJAWABAN NASIONAL (ARSIP BIDANG HUKUM)
• PERAN BUPATI DALAM PENYELESAIAN KENAIKAN PANGKAT PNS SEBELUM DAN SESUDAH
• PELAKSANAAN UU NO 22 TH 1999 TENTANG PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR)
• Rekomendasi: 13 Etika Muslim dalam Bekerja Sehari-hari
• PERANAN UNIT PELAYANAN TERPADU SATU ATAP DLM BIDANG PERIZINAN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KABUPATEN BANYUWANGI
• PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGADAAN PNS SETELAH DIBERLAKUKAN UU NO 22 TH 1999 (STUDI TENTANG PERATURAN PEMERINTAH NO II TH 2002 TENTANG PENGADAAN PNS)
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN DAN FUNGSI BPD DESA SLATRI LARANGAN BREBES
• PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN (STUDI KOMPARATIF PERTANGGUJAWABAN PRESIDEN SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945)
• PELASANAAN UU NO 28 TH 1999 DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM DI LINGKUNGAN PNS GUNA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH (CLEAN GOVERNMENT)
• PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA (TELAAH KRITIS TENTANG PELAKSANAAN UU NO 23 TH 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)
• PERANAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DESA DI DESA TANJUNG KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN BREBES BERDASARKAN UU NO 22 TH 1999
• PERAN PENGAWASAN MASYARAKAT TERHADAP PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG
• PERANAN LURAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA TEMBOK LOR KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL (STUDI PERBANDINGAN UU NO 5 TH 1979 DG UU NO 22 TH 1999)
• PERANAN PENGADILAN NEGERI DAN DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM PROSES PEWARGANEGARAAN BERDASARKAN UU NO 62 TH 1958
• PENGARUH REALISASI PERATURAN DAERAH NO 2 TH 1998 TENTANG PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN CIREBON
• PERANAN DPRD PROPINSI SULAWESI UTARA DALAM PEMBENTUKAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH MENURUT UU NO 22 TH 1999
•  PERAN PENGAWASAN MASYARAKAT TERHADAP PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG
• DEMOKRASI DI INDONESIA STUDI TERHADAP PENGATURAN PARTAI POLITIK MENURUT UU NO 2 TH 1999 UU NO 2 TH 1999 DAN UU NO 31 TH 2002
• PELAKSANAAN PUTUSAN BERSAMA MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, JAKSA AGUNG, KEPOLISIAN NEGARA RI TENTANG PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN SATU ATAP (TERPADU) DI KOTA SEMARANG
• IMPLEMENTASI RETRIBUSI PELAYANAN IZIN PRAKTIK TENAGA KEPERAWATAN DALAM SISTEM KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN KUNINGAN
• PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO 30 TH 1980 TENTANG DISIPLIN KERJA PNS SEBAGAI SALAH SATU SYARAT KENAIKAN PANGKAT DI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNJ JAKARTA
•  PERANAN DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PEMALANG
  KEDUDUKAN TUGAS DAN WEWENANG MPR PASCA AMANDEMEN UUD 1945 (STUDI PERBANDINGAN)
• PROSEDUR PENGAJUAN PENSIUN DINI PADA PT TELKOM BANYUMAS
• KERJA SAMA PEMERINTAH DESA DAN BPD DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (STUDI KASUS DESA RAJAGALUH KECAMATAN RAJAGALUH KABUPATEN MAJALENGKA)
• PERANAN BADAN PETIMBANGAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DI JOGJAKARTA
•  PERAN DPRD DALAM DINAMIKA POLITIK PADA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH BERDASARKAN UU NO 22 TH 1999 (STUDI KASUS DPRD KABPATEN CILACAP)
• KEDUDUKAN DAN PERANAN MENTERI NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI PADA MASA ORDE BARU
• PERANAN APARAT PERPAJAKAN DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN WAJIB PAJAK UNTUK MEMBAYAR PAJAK
• DAMPAK PERUBAHAN SISTEM KETATANEGARAAN RI TERHADAP PELAKSANAAN UU KEWARGANEGARAAN RI
• URGENSI KOMISI KONSTITUSI DALAM PROSES PENYEMPURNAAN AMANDEMEN UUD 1945
• TINJAUAN KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA RI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
• PERANAN DPRD DALAM PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PENETAPAN BUPATI KEDIRI
• RESPON MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN LANGSUNG KEPALA DAERAH DI KABUPATEN SAMARINDA
• KEGUNAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN FISIK DAERAH
• KEDUDUKAN BUPATI KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DAERAH (STUDI KOMPARATIF MENURUT UU NO 5 TH 1974 DG UU NO 22 TH 1999)
• STRATEGI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANTUL DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE
• PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA YOGYAKARTA DALAM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (STUDI KOMPARATIF SEBELUM DAN SESUDAH SETELAH UU NO 22 TH 1999)
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PEMBERHENTIAN PNS DI PTIN SAMPANG
• PENERAPAN ASAS NON DISKRIMINASI BERDASARKAN GAAT/WTO AGREEMENT DALAM KEBIJAKAN PROGRAM MORIL NASIONAL INDONESIA
• FUNGSI DAN PERANAN BADAN PERWAKILAN DLM SISTEM KETATANEGARAAN (TINJAUAN KRITIS TERHADAP PERJALANAN DEMOKRASI DI INDONESIA)
• PENGAWASAN PREVENTATIF DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN (STUDI KASUS PADA POLA PENGOLAHAN PUPUK UREA PADA ANEKA KIMIA)
• PENGAWASAN DPRD KOTA MALANG TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN WALIKOTA MALANG ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
• KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI DI DLM KEANGGOTAAN DPRD (STUDI DI DPRD KOTA TEGAL)
• KEDUDUKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI PERUSAHAAN NEGARA (STUDI DI PT SEMEN TIGA RODA)
• PELAKSANAAN PHK BERDASARKAN UU NO 12 TH 1964 (STUDI DI KANTOR DEPARTEMEN TENAGA KERJA JAWA TENGAH)
• EFEKTIFITAS IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KELURAHAN KALIWADAS KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL