Ingat! TKSK Tak Boleh Punya E-Warong atau Jadi Agen BRILink, Dinsos Cek Lapangan

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Ahmad Sendy Kurniawan Putra 

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU SELATAN - Belum selesai kisruh persoalan para agen BRILink di Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan dugaan pungutan liar (Pungli), kini muncul lagi masalah baru pada penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di wilayah Bengkulu Selatan. 

Beredar informasi adanya oknum Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang diduga ikut bermain dalam penyaluran BPNT beberapa waktu lalu. 

Informasi tersebut sampai ke telinga Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

Bahkan, akibat adanya hal tersebut dan tidak terjadi lagi, Menteri Sosial menerbitkan Peraturan Nomor : 5 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako. Serta dipertegas melalui Surat Nomor : 461/5.3/PB.01.04/03/2023 perihal Pemantuan Kinerja TKSK yang dikeluarkan pada 9 Maret 2023. 

Dalam surat tersebut ditegaskan larangan yang tidak boleh dilanggar TKSK.

Pertama TKSK tidak boleh mengarahkan, memberi ancaman atau paksaan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima BPNT untuk melakukan pembelanjaan di E-Warong tertentu, membeli bahan pangan tertentu dan atau membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu.

Kemudian yang kedua, TKSK tidak boleh menyimpan atau menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) milik KPM penerima BPNT.

Ketiga, TKSK tidak boleh membentuk E-Warong. Yang keempat, TKSK tidak boleh menjadi pemasok bahan pangan di E-Warung. 

Serta yang kelima, TKSK tidak boleh menerima imbalan dari pihak manapun baik dalam bentuk uang maupun barang terkait dengan penyaluran program Sembako atau BPNT.

Kadis Sosial Bengkulu Selatan Efredy Gunawan, S.STP, M.Si melalui Kabid Fakir Miskin Syahriar, S.Sos membenarkan hal tersebut. Surat dari Kemensos yang dimaksud yakni terkait pengawasan kinerja TKSK. 

Dalam hal ini, selaku OPD teknis, pihaknya akan menjalankan instruksi sesuai yang dituangkan dalam surat tersebut.

Sementara, bagi pelanggar pihaknya juga akan segera melakukan kontrol dan melaporkan ke Kemensos RI.

“Dalam surat itu, kami (Dinas Sosial, red) diminta mengawasi kinerja TKSK. Tentu hal itu akan dijalankan, kinerja TKSK akan diawasi. Jika ada pelanggaran, maka akan dikoordinasikan ke Kementerian Sosial,” ungkap Syahriar.