Jokowi ke Bengkulu

Presiden Jokowi Didemo saat Hari Kedua di Bengkulu, Mahasiswa Kecewa Gagal Ketemu Presiden

Mahasiswa membawa sejumlah tuntutan untuk disampaikan langsung ke Presiden Jokowi.

Penulis: Romi Juniandra | Editor: Yunike Karolina
Romi Juniandra/TribunBengkulu.com
Massa HMI demo Presiden Jokowi di Kota Bengkulu, Kamis (20/7/2023). Demo berakhir dengan kekecewaan massa yang gagal bertemu langsung dengan presiden untuk menyampaikan sejumlah tuntutan. 

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Romi Juniandra

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari kedua di Bengkulu didemo mahasiswa, Kamis (20/7/2023).

Mahasiswa membawa sejumlah tuntutan untuk disampaikan langsung ke Presiden Jokowi.

Namun massa demo harus kecewa karena gagal bertemu langsung saat presiden berkunjung ke SMKN 1 Kota Bengkulu Kamis sore (20/7/2023). 

Ketua Bidang PTKP HMI Cabang Bengkulu Sandri Abdul Aziz mengatakan, aksi mereka sendiri adalah untuk memperlihatkan kepada presiden, bahwa banyak persoalan di Bengkulu yang harus segera dibenahi.

Mereka kecewa karena aksi mereka dipotong, dan tidak terlihat dari tempat Jokowi melakukan kunjungan kerjanya.

"Kalau kecewa, ya kecewa," ujar Sandri kepada TribunBengkulu.com.

Karena gagal bertemu Jokowi di SMKN 1 Kota Bengkulu pada Kamis sore, massa sendiri berencana pindah tempat aksi.

Namun, rencana ini gagal. Akhirnya, usai Magrib, massa membubarkan diri.

"Sekarang kita lagi bahas, apakah akan ada aksi lanjutan," ungkap dia.

Ada beberapa tuntutan yang dikemukama  HMI, mulai dari persoalan hukum, lingkungan hidup, hingga infrastruktur.

Persoalan itu antara lain, pertama, konflik tambang pasir besi ilegal milik perusahaan yang berkonflik dengan masyarakat Desa Pasar Seluma, Seluma.

Kedua, konflik agraria perkebunan sawit di Malin Deman, Mukomuko, antara perusahaan dan juga masyarakat.

Ketiga, infrastruktur jalan dan jembatan di Provinsi Bengkulu yang disebutkan dalam kondisi rusak, dan tak kunjung diperbaiki.

Keempat, kerusakan lingkungan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) akibat tambang ilegal, yang berpotensi menimbulkan bencana alam dan mengancam habitat gajah.

Kelima, PLTU Teluk Sepang di Kota Bengkulu yang disebutkan mengancam hajat hidup masyarakat, dan juga ekosistem lingkungan hidup disekitarnya.

Terakhir, HMI menyoroti tindakan represif aparat kepolisian dalam menangani aksi massa yang menyebabkan kericuhan.

Baca juga: Jokowi Ke Seluma Truk Dilarang Antri Solar dan PKS Hentikan Pengangkutan TBS

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved