DPRD Desak Pemkab Bengkulu Utara Segera Atasi Longsor Desa Lubuk Mindai

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Abdurrahman Wachid

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU UTARA - DPRD Bengkulu Utara mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara untuk segera memberikan kepastian tindak lanjut dari bencana alam ambrolnya pelapis tebing di Desa Lubuk Mindai.

Diketahui lokasi longsor yang terjadi pada jum'at 18 Agustus 2023 lalu, berada persis di sebelah kantor Desa Lubuk Mindai. 

"Benar kata Pemerintah Desa Lubuk Mindai, jika tidak segera dilakukan penanganan, dikhawatirkan Kantor desa juga ikut runtuh dan jalan menuju dua Kecamatan di dalam juga ikut terputus, " jelas Edi Putra anggota DPRD Bengkulu Utara Dapil 4. 

Terpisah, Pelaksana Harian (PLH) Desa Lubuk Mindai Dir Wahidin mengatakan, seminggu pasca kejadian tersebut tidak ada tanggapan serius dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.

Pihak Desa pun membangun selokan di depan kantor desa agar meminimalisir terjadinya longsor susulan. 

"Kita takut jika ada longsor susulan, tidak menutup kemungkinan kantor desa ini juga ikut hancur karena longsor," ujar Wahidin kepada TribunBengkulu.com (26/8/2023). 

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa jika terjadi longsor susulan maka jalan menuju Kecamatan Ulok Kupai dan Kecamatan Napal Putih akan terputus.

Sementara itu, pasca kejadian tersebut pihaknya telah mengkoordinasikan dengan pihak Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara namun hingga kini belum ada kepastian. 

"Kita sudah mengkoordinasikan dengan pemerintah terkait, kata mereka sedang dikomunikasikan dengan pimpinan," ujar Wahidin menirukan penjelasan dari Pemerintah Daerah. 

Sebelumnya, hujan deras yang menerpa Kabupaten Bengkulu Utara pada kamis (17/8) lalu mengakibatkan sebuah pelapis tebing setinggi 50 meter Desa Lubuk Mindai, Kecamatan Ketahun ambrol atau lonsor. 

"Kami jam 02.00 wib, belum tidur mas, kami masih duduk-duduk di area pelapis tebing itu, tapi pagi harinya saya mendapatkan informasi dari warga bahwa pelapis tebing tersebut telah longsor, setelah saya pastikan, saya langsung memberitahu Bhabinkamtibmas," ungkapnya. 

Diketahui, pembangunan pelapis tebing tersebut dibangun menggunakan dana desa (DD) yang cukup menguras anggaran.

"Kalau kami membangun kembali pelapis tebing itu menggunakan DD, dipastikan tidak akan bisa rampung maksimal mas, " kata Wahidin.