Jumat, 10 April 2026

Berita Rejang Lebong

Program BKK di Rejang Lebong Kurang Diminati, Hanya 31 Desa yang Mengajukan

Program Bantuan Khusus Keuangan (BKK) telah digulirkan oleh Pemkab Rejang Lebong sejak tahun 2022.

Penulis: M Rizki Wahyudi | Editor: Yunike Karolina
M Rizki Wahyudi/TribunBengkulu.com
Program BKK untuk desa yang merupakan program unggulan Pemkab Rejang Lebong kurang diminati. Baru 31 desa yang mengajukan dari 122 desa yang ada di Rejang Lebong. 

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, M. Rizki Wahyudi

TRIBUNBENGKULU.COM, REJANG LEBONG - Program Bantuan Khusus Keuangan (BKK) telah digulirkan oleh Pemkab Rejang Lebong sejak tahun 2022.

Program ini memberikan bantuan dengan besarannya Rp 100 juta per desa maupun kelurahan yang ada.

Hanya saja sepertinya program unggulan dari Pemkab Rejang Lebong ini kurang diminati dan tidak berjalan sukses.

Pasalnya hingga saat ini hanya ada 31 proposal yang masuk dari total 122 desa yang ada. Padahal, batas akhir pengajuan BKK ini adalah akhir bulan September lalu.

"Sampai akhir bulan September kemarin, ada 31 desa yang memenuhi syarat untuk pengajuan" ujar Kepala Dinas PMD Kabupaten Rejang Lebong Suradi Rifai, SP, M.Si.

Batas akhir pengajuan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 ialah memberikan waktu 7 bulan untuk pengajuan proposal dari bulan Maret sampai bulan September.

Program BKK tersebut berasal dari APBD Kabupaten Rejang Lebong yang bertujuan untuk peningkatan perekonomian masyarakat desa.

Dana BKK ini diperuntukkan bagi masyarakat yang tergabung dalam kelompok UMKM, kelompok sadar wisata, kelompok peternak dan perikanan, kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok kepemudaan dan karang taruna.

Selain itu juga untuk kader PKK, LPM desa serta kelompok-kelompok unit usaha ekonomi lainnya yang ada di masing-masing desa.

"Bantuan ini peruntukannya lebih ke meningkatkan perekonomian masyarakat desa," lanjut Suradi.

Lebih lanjut, Suradi menerangkan untuk pengajuan 31 desa yang telah masuk itu saat ini telah diproses tim.

Jika nantinya telah selesai semua tahapannya, maka anggaran Rp 100 juta untuk desa yang mengusulkan akan disalurkan.

Terkait minimnya minat desa untuk mengajukan proposal pengajuan program BKK ini akan dievaluasi. Padahal tahun sebelumnya, program ini cukup banyak diminati oleh desa-desa yang ada.

"Tentu nanti akan dievaluasi," kata Suradi.

Baca juga: BPS: Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bengkulu 14,04 Persen, Tertinggi Kedua se Sumatera

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved