Belum Dicairkan, Hibah GP Ansor dan KNPI Seluma Terancam Jadi Silpa

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Yayan Hartono

TRIBUNBENGKULU.COM, SELUMA - Hingga saat ini dana hibah GP Ansor dan KNPI Seluma Bengkulu belum dicairkan.

Total dana hibah untuk dua organisasi ini mencapai Rp 515 juta. Rinciannya untuk GP Ansor sebesar Rp 450 juta dan KNPI sebesar Rp 65 juta.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Seluma Dadang Kosasi mengatakan, jika tak dicairkan maka anggaran hibah untuk dua organisasi ini dipastikan akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) APBD Seluma tahun 2023.

"Iya, ada dua yang belum mencairkan dana hibah. GP Ansor Rp 450 juta dan KNPI sebesar Rp 65 juta. Jika tidak dicairkan maka akan menjadi Silpa," kata Dadang Kosasi.

Dijelaskannya saat ini pihaknya masih menunggu verifikasi Rencana Kerja Anggaran (RKA) dari Gubernur Bengkulu.

Baca juga: Audit Dana BOS, Inspektorat Seluma Temukan Banyak Pelanggaran Administrasi

Saat ini juga kata Dadang, pihaknya juga sedang menyiapkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah(NPHD), yang di antaranya NPHD GP Ansor dan KNPI ini.

"Kami minta GP Ansor dan KNPI segera menyampaikan berkas-berkas yang diperlukan untuk pencairan ini. Agar dapat segera diproses," jelas Dadang.

Selain NPHD GP Ansor dan KNPI tambah Dadang, saat ini pihaknya juga tengah mempersiapkan NPHD untuk KPU dan Bawaslu Seluma sebesar 40 persen dari total hibah yang telah disepakati.

"Saat ini NPHD tersebut sedang di telaah oleh Bagian Hukum Setda. Semua telah kita buatkan NPHD nya. Jadi untuk yang belum mencairkan segera urus agar dapat kami proses," pesan Dadang.

Untuk diketahui tahun 2023 ini anggaran dana hibah mencapai Rp 5,2 miliar lebih. Dana hibah ini diperuntukan untuk 10 organisasi yang ada di Kabupaten Seluma.

Dana hibah terbesar diberikan ke Polres Seluma yakni Rp 1,35 miliar. Lalu Kodim 0425/Seluma Rp 900 juta, Ansor Rp 450 juta dan KNPI Rp 65 juta.

Selanjutnya FKUB Rp 50 juta, Tim Seluma Alap Rp 45 juta, Pos AL Seluma Rp 135 juta dan Bantuan Partai Politik (Banpol) Rp 870 juta.