Kakanwil Kemenkumham Bengkulu Santosa Terima Penghargaan Treasury Awards 2023

TRIBUNBENGKULU.COM – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Bengkulu Santosa menghadiri penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Transfer ke Daerah (TKD) TA 2023.

Acara yang digelar di Gedung Daerah Balai Raya Semarak Bengkulu juga turut dihadiri Forkopimda, kepala daerah tingkat kota dan kabupaten, serta para Kepala Instansi Vertikal dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Bengkulu.

Acara diawali dengan laporan pelaksanaan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu Bayu Andy Prasetya.

Dalam sambutannya, ia menyampaikan jika Provinsi Bengkulu merupakan provinsi pertama di Indonesia yang melaksanakan penyerahan DIPA dan TKD Tahun Anggaran 2024.

Setelah penyampaian laporan, acara dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan.

Kanwil Kemenkumham Bengkulu menerima penghargaan sebagai Satuan Kerja (Satker) dengan Kualitas Laporan UAPPA-W Tipe Sedang Terbaik Lingkup Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu dalam acara Treasury Awards 2023.

Piagam diserahkan langsung oleh Kepala Kanwil DJPB Bayu Andy Prasetya kepada Kakanwil Kemenkumham Bengkulu Santosa.

Pemberian apresiasi atas kinerja pengelolaan keuangan ini sangat diperlukan dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran.

Tentunya prestasi ini sangat membanggakan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu dan patut dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya.

Sementara itu dalam sambutannya, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menegaskan kepada seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar memaksimalkan APBN yang telah diserahkan.

“Segera belanjakan, maksimalkan, dan tepat sasaran,” kata Gubernur Rohidin.

Gubernur Rohidin juga menyampaikan, APBN sebagai instrument penting dalam memulihkan ekonomi nasional dan melindungi masyarakat.

Tak hanya itu, APBN juga memiliki peranan penting dalam mendukung transformasi ekonomi yang enklusif dan berkelanjutan.

Serta mengurangi kesenjangan, meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta memajukan perekonomian daerah.

Penyerahan DIPA dan TKD ditahun ini terlihat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Penyerahan kali ini dilakukan secara digital.

Hal ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Baca juga: Kemenkumham Raih Penghargaan Terbaik I ITKP di Anugerah Pengadaan 2023