Program BKK di Rejang Lebong Tahun 2024 Nihil, Anggaran Banyak Terpakai ke Pemilu

Laporan Reporter Tribunbengkulu.com, M. Rizki Wahyudi

TRIBUNBENGKULU.COM, REJANG LEBONG - Nampaknya Program Bantuan Khusus Keuangan (BKK) yang digelontorkan Pemkab Rejang Lebong pada tahun 2024 ini tidak ada.

Program itu sendiri telah dilaksanakan oleh Pemkab Rejang Lebong sejak tahun 2022 kemarin. Program ini memberikan bantuan dengan besarannya Rp 100 juta per desa dan kelurahan.

Pada tahun ini, Pemkab Rejang Lebong bakal berfokus melakukan evaluasi. Yakni evaluasi langsung ke desa penerima pada tahun 2022 dan 2023 lalu.

Kepala Dinas PMD Kabupaten Rejang Lebong, Suradi Rifai SP MSi mengatakan, bahwa nampaknya pada tahun ini program tersebut tidak berjalan.

Ini dikarenakan kondisi keuangan Pemkab Rejang Lebong yang banyak dialihkan untuk Pemilu 2024. Maka dari itu, kemungkinan besar program BKK terpaksa dihentikan sementara.

"Tapi kita akan lihat dahulu, mungkin saja bisa kembali ada, yang jelas kondisi keuangan sekarang banyak yang tersedot untuk pemilu,"papar Suradi.

Suradi menyampaikan bahwa Pemkab Rejang Lebong sedang berfokus untuk melakukan evaluasi.

Evaluasi itu bertujuan untuk melihat hasil dari desa penerima pada tahun 2022 dan 2023. Nantinya Tim Kabupaten akan mengevaluasi penggunaan dan realisasi anggaran BKK itu di lapangan. Juga berkaitan dengan sesuai atau tidaknya dengan visi misi program tersebut saat diluncurkan.

Baca juga: Kaesang Pangarep Tiba di Bengkulu, Tas Bergantungan Bebek yang Dipakai Bikin Salfok

"Semuanya akan kita evaluasi, evaluasi ini akan bersama dengan Tim Kabupaten,"lanjut Suradi.

Dimana pada tahun 2022 lalu, dari 122 desa yang ada di Kabupaten Rejang Lebong tercatat ada 121 desa yang merealisasikannya. Sedangkan untuk tahun 2023 kemarin, hanya ada 30 desa saja yang merealisasikannya.

Program BKK tersebut berasal dari APBD Kabupaten Rejang Lebong yang bertujuan untuk peningkatan perekonomian masyarakat desa.

Dana BKK ini diperuntukkan bagi masyarakat yang tergabung dalam kelompok UMKM, kelompok sadar wisata, kelompok peternak dan perikanan, kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok kepemudaan dan karang taruna.

Selain itu juga untuk kader PKK, LPM desa serta kelompok-kelompok unit usaha ekonomi lainnya yang ada di masing-masing desa. Meskipun telah berjalan selama dua tahun, sejauh ini belum terlihat dampak nyatanya terhadap perekonomian masyarakat desa yang ada di Kabupaten Rejang Lebong.

"Jadi apakah sudah sesuai dengan tujuannya atau hanya sekedar serapan anggaran saja itu akan diketahui seusai evaluasi nanti,"tutup Suradi.

Baca juga: Uang Angsuran Konsumen Ditilep, Debt Collector di Bengkulu Diciduk Polisi